Home Daerah DPRD Kabupaten Buru Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020
Daerah - 6 Agustus 2021

DPRD Kabupaten Buru Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020

Print

Namlea-Buru | mapikor-news.com — Kabupaten Buru Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buru dengan agenda Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatn Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Buru telah dilaksanakan yang dihadiri oleh sejumlah OPD di jajaran Pemda Buru.Jumat (06/08/2021).

Mengawali pidato pembukaan sidang ketua DPRD kabupaten Buru Rum Suplestuni SH menguraikan bahwa,undang-7ndang nomor 23 tahun 2014 telah menetapkan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh Bupati dalam bentuk rancangan peraturan Daerah kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dalam rapat paripurna guna mendapat pembahasan bersama.Jelasnya.

Lanjutnya,hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan tata tertib DPRD kabupaten Buru yang mengatur mekanisme pembahasan ranperda pelaksanaan APBD melalui dua tingkat pembicaraan.Dan pada tingkat pembicaraan pertama penyampaian ranperda akan didahului dengan penjelasan Bupati mengenai materi dan muatan rancangan peraturan Daerah yang diajukan kepada forum rapat paripurna DPRD.tandasnya.

Sementara itu sambutan Bupati Buru yang disampaikan oleh Sekda M.Elias Hamid, SH.,MH.yang menguraikan bahwa Pemerintah Daerah sangat berterimakasih dan penghargaan yang setingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang yang telah memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2020 di tengah merebaknya wabah pandemi covid 19.Jelasnya.

Dilanjutkan oleh Sekda lagi,undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 yang memberi amanat Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.Maka dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut sehingga rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten buru tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada DPRD melalui sidang paripurna hari ini telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur pada peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.Terangnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian dengan kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan capaian prestasi kita semua dalam mewujudkan good and clean government yang akuntabel dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum.Tandasnya.

Pencapaian opini WTP tahun 2020 ini adalah yang keenam kali secara berturut-turut sejak tahun 2015,olehnya itu perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap capaian prestasi yang luar biasa ini.Tegas Sekda.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku.Tutupnya.(NB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sekjen LPSK Dan Sekda Pemprov Babel Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor Penghubung LPSK Perwakilan Babel

Pangkal Pinang-Babel | mapikor-news.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPS…