Home Daerah Eksekutif Paparkan Tanggaban, “Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanjabtim”
Daerah - 30 Juni 2021

Eksekutif Paparkan Tanggaban, “Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanjabtim”

Print

Tanjabtim-Jambi | mapikor-news.com — Eksekutif Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim)-Jambi, sampaikan tanggaban pandangan umum 5 Fraksi DPRD Tanjabtim, atas Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, tanggaban Eksekutif dihadapan sidang terhormat ini, dihadiri 19 Legislatif dari masing masing Fraksi, tanggaban dipaparkan langsung, oleh Bupati Tanjabtim, H Romi Hariyanto, yang dalam hal ini,disampaikan Sekda Tanjabtim, Sapril, melalui Paripurna DPRD di gedung DPRD, Rabu (30/06/21).

Sidang yang dipimpin wakil ketua I, Saidina Hamzah didampingi Gatot Sumarto serta Sekwan, Syaparuddin, dan turut dihadiri, para OPD, Forkapimda beserta undangan lainnya, dalam lingkup Pemkab Tanjabtim.

Mengawali tanggaban Eksekutif, terhadap Pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Sapril mengatakan, terkait silpa anggaran tahun 2020, sebesar Rp 35.295.149.755,44, jauh lebih kecil dibandingkan dengan silpa tahun 2019 sebesar, Rp 82.125.270.192,60,- dan terkait silva berasal dari efesiensi belanja baik belanja operasional, barang, modal serta belanja yang tidak terduga, sebut Sapril serta mengatakan tidak terdapat kegiatan yang tak terlaksana, sambung Sekda, menjelaskan.

Berikut, terkait aset tahun anggaran 2020,sebesar Rp 38.330.337.070,44,-mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar Rp 64.762.771.179, sebut Sapril, dan investasi jangka panjang tahun anggaran 2020 sebesar 46.014.357.000,00,-mengalami kenaikan sebesar Rp 1.100.000.000,00, papar Sapril lebih terperinci.ditambahkan, bahwa aset tetap secara nominal tetap mengalami kenaikan, terangnya menjawab pandangan F PDI Perjuangan.

Selanjutnya, terkait laporan realisasi bantuan penanganan covid – 19, berikut tahapan tahapan penyaluran juga dipaparkan secara terperinci,dan terkait galian C pada hakekatnya Pemda telah melakukan sosialisasi dan kewenangan perijinan merupakan wewenang provinsi sebagaimana diatur undang undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan terkait maraknya persoalan galian c ini, pada intinya, pemkab siap mempasilitasi, kata Sekda.

Menanggapi Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR), berkenaan tidak tercapainya target penerimaan daerah pemamfaatan alat berat dari Kecamatan, ya dari sejak awal tujuan alat berat yang dimaksud,diperintukkan masyarakat membangun rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur di Kecamatan, yang selanjutnya alat berat tersebut boleh dipeegunakan masyarakat secara pribadi dengan pola sewa, tandasnya.

Mengenal Dinas PUPR yang melakukan lelanv kegiatan pada anggaran petubahan, kami sependapat dengan F RNR, hal ini menjadi peehatian dan menjadi masukan, ujar nya, berikut besaran devisit laporan operasianal yang disampaikan F Bulan Bintang Indonesia (BBI), disebabkan karena besarnya beban tahun anggaran 2020, terutama pada belanja tak terduka yang digunakan dalam penanganan civid – 19, terang Sekda pada akhir penyampaiannya.(Jdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sekjen LPSK Dan Sekda Pemprov Babel Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor Penghubung LPSK Perwakilan Babel

Pangkal Pinang-Babel | mapikor-news.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPS…