Home Daerah Temuan BPK Kelebihan Bayar , Plt Sekwan Dan Ketua DPRD Pekanbaru Bungkam
Daerah - 28 Juni 2021

Temuan BPK Kelebihan Bayar , Plt Sekwan Dan Ketua DPRD Pekanbaru Bungkam

Print

Pekanbaru-Riau | mapikor-news.com — Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau, tahun 2020. BPK menemukan pemborosan keuangan daerah di lingkup DPRD Pekanbaru.

Dalam Laporan BPK, mengatakan Plt Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru dalam mengusulkan anggaran sosialisasi Perda kurang medomani ketentuan hak Keuangan DPRD, hal ini menyebankan Anggaran kegiatan Sosialisasi Perda lebih besar dari pada anggaran Kegiatan Reses anggota DPRD.

BPK menilai seluruh anggaran yang dialokasikan langsung kepada anggota DPRD dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 formulasinya diberikan berdasarkan dan memperhitungkan tingkat kemampuan keuangan daerah.

Kondisii tersebut menunjukan bahwa anggaran kegiatan Sosialisasi Perda (SOSPER) tidak sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD, serta tidak sesuai dengan ketentuan hak keuangan DPRD.

Untuk pelaksanaan kegiatan SOSPER diberikan alokasi anggaran kepada setiap anggota DPRD sebesar Rp. 23.199.400 per tempat pelaksanaan. Apabila dibandingkan dengan kegiatan reses yang sifatnya adalah untuk keperluan menyerap aspirasi masyarakat, alokasi anggaran kepada setiap anggota DPRD hanya sebesar Rp. 16.772.000 per tempat pelaksanaan, sehingga alokasi anggaran kegiatan SOSPER untuk masing-masing anggota DPRD lebih besar dibandingkan dari pada kegiatan reses yang resmi diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017.

Didalam Laporan Kegiatan pertanggungjawaban kegiatan SOSPER, BPK menemukan belanja sewa kursi dan sound system tidak sesuai senyatanya.

Dalam laporan pertanggung jawaban total belanja sewa kursi dan soundsystem setelah dipotong pajak menelan anggaran sebesar Rp. 343.979.790, setelah dikonfirmasi kepada dua penyedia sewa kursi dan sound system diketahui bahwa harga satuan yang tertera didalam bukti pembayaran tidak sesuai dengan hasil konfirmasi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 129.479.790.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban belanja makan dan minum untuk kegiatan SOSPER juga tidak sesuai kondisi senyatanya.

BPK berpatokan kepada nilai yang diberikan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini tidak pernah menyediakan makan dan minum, hanya untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban. Didalam bukti pertanggungjawaban pihak ketiga tersebut nilai untuk makan dan minum kegiatan SOSPER tersebut setelah di potong pajak senilai Rp. 490.439.514. jika dibandingkan dengan total nilai dari realisasi makan dan minum, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 157.439.514.

Artinya terdapat kelebihan pembayaran untuk sewa kursi, sewa sound system dan belanja makan dan minum kegiatan Sosialisasi Perda anggota DPRD sebesar Rp. 286.919.304.

Bukan hanya pada kegiatan sosialisasi perda saja. kelebihan pembayaran sewa kursi, sound system dan belanja makan dan minum juga terjadi pada kegiatan Reses anggota DPRD.

Dimana setelah dilakukan audit, terdapat selisih kelebihan pembayaran sewa kursi dan sound system sebesar Rp. 508.042.671. begitu juga dengan belanja makan dan minum, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 769.830.400.

Jika di total kelebihan pembayaran dari kegiatan Sosialisasi Perda dan kegiatan Reses anggota DPRD mencapai nilai Rp. 1.564.792.375 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Untuk itu didalam pelaporan BPK, BPK merekomendasikan kepada Walikota Pekanbaru untuk memerintahkan Plt Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas belanja sewa kursi, sound system dan belanja makan dan minum kegiatan SOSPER dan Reses dengan menyetor ke kas daerah.

Ditempat terpisah, Badria Rikasari, Plt Sekwan DPRD kota Pekanbaru dikonfirmasi mapikor-news.com senin (28/6/21) via whatsapp baik itu di telepon mau di chat tidak sama sekali mau menjawab (Bungkam)

Hal yang sama, Ketua DPRD kota Pekanbaru saat dikonfirmasi via whatsapp, sama seperti diatas, baik itu di telepon mau di chat tidak sama sekali mau menjawab (Bungkam) hingga berita ini diterbitkan.

Merujuk dari pada Undang-undang No 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, adalah salah satu produk hukum di Indonesia yang di keluarkan tahun 2008.(Romi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sekjen LPSK Dan Sekda Pemprov Babel Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor Penghubung LPSK Perwakilan Babel

Pangkal Pinang-Babel | mapikor-news.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPS…