Home Daerah Paripurna DPRD Tanjabtim, F Golkar, Mendorong Sektor Perikanan : “Menjadi Pilar, Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai”
Daerah - 25 Juni 2021

Paripurna DPRD Tanjabtim, F Golkar, Mendorong Sektor Perikanan : “Menjadi Pilar, Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai”

Print

Tanjabtim-Jambi | mapikir-news.com — Dari 5 Fraksi DPRD Tanjung Jabung Timur-Jambi Jambi, pada saat Sidang Paripurna DPRD, Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabtim Tahun 2020, yang berlangsung di Gedung DPRD, Komplek Perkantoran Bukit Benderan, Jumat (25/06/21), pandangan umum dari Fraksi Golkar, tampak lebih mengemuka terhadap aspirasi perkembangan / masalah masyarakat yang terkini, terdapat 6 poin penting pada pandangan fraksi, termasuk penyampaian di internal DPRD sendiri, menjadi bagian agenda dari Fraksi Golkar.

Setelah menganalisa nota pengantar raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tanjabtim, tahun 2020, Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya, yang disampaikan, Alam Bakri, mengatakan : sepanjang pandemi dampak covid – 19, pemerintah telah menganggarkan berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, yang dalam hal bantuan yang dimaksud, Fraksi Golkar meminta laporan penggunaan dan realisasi anggaran yang jelas, terang Alam Bakri, dalam penyampaianya.

Lebih lanjut maraknya aktivitas galian / tambang ilegal dari hulu sampai hilir untuk segera diatasi pemerintah, dengan memperketat pengawasan, dan bagi pelaku usaha lokal diharapkan dilakukan pembinaan, dan terhadap persoalan yang tidak memiliki ijin untuk dilakukan bimbingan percepatan kepengurusan ijin, pada persoalan galian c ilegal ini, pemerintah hadir dalam penyelesaian, bagaimana para pelaku usaha (masyarakat) mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan usaha, ungkap, Alam Bakri.

Disampaikan lagi, pemamfaatan sumber daya air dan laut, yaitu masyarakat pesisir pantai ( nelayan ) menjadi perhatian khusus dari F Golkar, peningkatan sektor perikanan untuk lebih didorong menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat, pada kesempatan ini, Fraksi Golkar meminta leading sector terkait untuk menyampaian capaian produksi perikanan, kedepan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut, sambungnya.

Seterusnya, bagian pemaparan internal DPRD Tanjabtim terkait kegiatan Reses Dewan, disebutkan bahwa pemerintah tidak serius dan tidak respon menanggapi keluhan Anggota Dewan terhadap hasil reses, reses adalah merupakan perintah undang undang, sebut Alam Bakri, lebih menegaskan.

Terkait sarana infrastruktur jalan juga bagian yang tidak terabaikan, F Golkar meminta perbaikan jalan jalan yang rusak yang tersebar dibeberapa titik sampai wilayah kecamatan, dan pada saat yang sama Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan jalan Kecamatan Dendang terkait titik lokasi pembangunan, lebih tegas dikatakan Fraksi Golkar kepada instansi terkait untuk meng kualifikasi dari konsultan / pengawasan, PPK dan PPTK untuk dievalusi kembali, pengevaluasian yaitu terkait kwalitas pembangunan jalan yang tidak bertahan lama, kesannya, baru diperbaiki langsung rusak lagi, kata Alam Bakri, bermaksud menghimbau.

Point terakhir (6) Fraksi Golkar meminta dokumen LHP BPK RI perwakilan Provinsi Jambi, untuk disampaikan guna mengetahui secara administratif, apakah catatan sebelumnya, sudah terselesaikan atau bagaimana, tutup Alam Bakri dalam peyampainya.Agenda Paripurna, turut dihadiri Bupati Tanjabtim, H Romi Hariyanto, yang dalam hal ini diwakili Sekda Sapril, para OPD, Forpimda serta tamu undangan lainnya. (Jdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sekjen LPSK Dan Sekda Pemprov Babel Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor Penghubung LPSK Perwakilan Babel

Pangkal Pinang-Babel | mapikor-news.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPS…