Home / Nasional / MEMPERTANYAKAN PREDIKAT WTP YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA BEKASI

MEMPERTANYAKAN PREDIKAT WTP YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA BEKASI

Print

MEMPERTANYAKAN PREDIKAT WTP YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA BEKASI

“Adanya Dugaan Rekayasa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Sebesar RP.61.955.260.078.16.- Seharusnya Jadi Tanggung Jawab Walikota”

Bekasi | www.mapikor-news.com

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah dambaan setiap daerah, WTP bak piala yang harus diperebutkan oleh 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota yang ada di Indonesia, pada tahun 2019 total penerima predikat WTP mencapai 486 daerah dari jumlah 542 daerah, terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 87 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten.

Rebutan piala atau predikat WTP yang diikuti 542 daerah di Indonesia merupakan ajang bisnis yang menggiurkan bagi auditor, sehingga menjadi pertanyaan, apakah benar laporan keuangan yang diaudit berdasarkan laporan yang diterima sudah sesuai dengan kebenarannya, hal ini menjadi tanda Tanya besar.

Berdasarkan hasil temuan tim pemantau laporan keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Diduga Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Diduga Tidak Memahami Akuntansi, Atau Telah Dengan Sengaja Melakukan Rekayasa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 sehingga Diduga kuat Laporan Keuangan yang dibuat bertujuan agar LHP tersebut bisa meraih WTP untuk yang ke 6 kalinya berturut turut.

Hal tersebut bisa dibuktikan berdasarkan jawaban dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi melalui Surat Nomor: 067/3092/BPKAD.SET, tertanggal 08 Juni 2021, menjawab Konfirmasi dari media Mapikor yang menjelaskan bahwa:

1.     Lampiran 1 yang menerangkan bahwa Beban Penyisihan Piutang bukan merupakan Penyimpangan Uang/Dana/Aset, tapi hanya metode untuk memperkirakan beberapa piutang real yang akan tertagih pada tahun berjalan, perkiraan bisa sesuai bisa tidak
sesuai, jadi bisa dianggap Penyimpangan jika terjadi selisih.

2.     Menurut keterangan Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan
LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Jawaban tersebut diatas, terkesan bahwa dalam Penyusunan Laporan Keuangan pihak Pemerintah Kota Bekasi Diduga tidak memahami Akuntansi atau telah dengan sengaja melakukan hal tersebut, untuk diketahui bahwa Beban Penyisihan Piutang merupakan bagian dari Nilai Bersih Piutang yang disajikan di Neraca, apabila terjadi selisih pada Pos Penyisihan
Piutang maka selisih tersebut akan mempengaruhi Neraca, oleh sebab itu agar supaya Neraca menjadi balance maka Pos Penyisihan Piutang direkayasa, dengan tujuan Rekayasa ini untuk menutupi kebocoran atau Indikasi Korupsi. Sebagai Contoh :
Saldo Akhir Penyisihan Piutang di Neraca Rp. 417.928.691.334.39.-
Saldo Awal Penyisihan Piutang di Neraca Rp. 393.369.063.216.17;-
Terjadi Mutasi (Perubahan) adalah sebesar Rp. 25.106.958.633.44.-

3.      Mutasi (Perubahan) tersebut mencerminkan adanya Penambahan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.25.106.958.633.44.- nilai ini seharusnya sesuai dengan Beban Penyisihan pada Laporan Operasional, akan tetapi pada Laporan Operasional Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp.25.509.355.984,57.- dengan demikian Pembebanan pada Laporan Operasional lebih sebesar Rp.402.397.351.13.- dimana mencerminkan bahwa Penyajian Beban Penyisihan Piutang :

4.     PadaNeraca diperkecil karena apabila disajikan sesuai dengan yang dibebankan pada
Laporan Operasional, maka Neraca menjadi tidak Balance

5.     Pada Laporan Operasional bertujuan memperkecil suplus, sehingga Neraca menjadi
balance, apabila pada Laporan Operasional disajikan Beban Penyisihan Piutang
sebesar Rp.25.106.958.633.44.- sesuai dengan mutasi yang disajikan di Neraca,
maka Neraca menjadi tidak balance.

6.     Apabila dalam penjelasan yang disampaikan bahwa Beban Penyisihan Piutang bukan
merupakan Penyimpangan Uang/Dana/Aset, maka timbul pertanyaan :
3.1. Untuk apa Beban Penyisihan Piutang disajikan berbeda antara mutasi di
Neraca dengan yang disajikan pada Laporan Operasional ?
3.2. Apakah perbedaan Penyajian Beban Penyisihan Piutang tersebut telah sesuai
dengan Standar Akuntan Keuangan ?

7.     Untuk Penyajian Akumulasi Penyusutan sebagaimana yang dijelaskan bahwa : Terdapat Koreksi Akumulasi Penyusutan Awal sebesar Rp.43.202.624.807,71.- dan Koreksi Akumulasi Aset Lain-Lain sebesar Rp.18.624.289.509.32.-

Apabila terdapat Koreksi Akumulasi Penyusutan Awal, maka seharusnya pengurangan Saldo Akumulasi Penyusutan Awal tersebut tercermin atau disajikan pada Catatan 5.3.1.3.7 Laporan Keuangan, akan tetapi pada Catatan 5.3.1.3.7 dan 5.3.1.4.3 Laporan Keuangan tidak ada pengurangan Akumulasi Penyusutan dan Akumulasi Amortisasi.
Dengan tidak adanya Penjelasan pada Catatan 5.3.1.3.7 dan 5.3.1.4.3 Laporan
Keuangan mengenai koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Aset
Lain-Lain, maka tujuan dikuranginya penyajian Akumulasi Penyusutan di Neraca
adalah supaya Neraca Menjadi Balance.

Perbedaan antara penyajian Mutasi Akumulasi Penyusutan dan Akumulasi Amortisasi dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional mencerminkan apabila :

2.1. Pada Neraca apabila Nilai Mutasi Akumulasi Penyusutan disajikan sesuai
(sama dengan) Beban Penyusutan pada Laporan Operasional, maka Neraca menjadi
tidak balance.

2.2. Pada Laporan Operasional apabila Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan
sesuai (sama dengan) Mutasi Akumulasi Penyusutan di Neraca maka Surplus akan
Naik dan Neraca menjadi Tidak Balance.

2.3. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka tujuan dari Selisih
(Penyimpangan) Laporan Keuangan adalah untuk menutupi Kebocoran atau untuk
menutupi Indikasi Korupsi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp.61.955.260.078.16.- yang terdari :

2.3.1. Selisih pada Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.402.397.351.13.-

2.3.2. Selisih pada Beban Penyusutan sebesar Rp.61.552.862.727.-

Klarifikasi dari BPKAD Pemerintah Kota Bekasi, menurut Ketua Umum LSM Indonesia Investigasi Korupsi H. Zulnaini, bahwa seharusnya Pemerintah Kota Bekasi membuka diri memberikan ruang kepada tim pemantau laporan keuangan LSM (IIK) untuk bisa memberikan Klarifikasi atas temuan tersebut hal ini selain untuk menunjukan kredibilitas Pemerintah Kota Bekasi terhadap laporan keuangan sekaligus membuktikan kebenaran bahwa selama 6 kali meraih predikat WTP adalah bukan berdasarkan laporan keuangan yang telah direkayasa.

Perlu untuk dipahami bahwa melakukan Rekayasa pada laporan keuangan adalah perbuatan melanggar hukum terkait Pembohongan Publik karena laporan keuangan tersebut dipublikasi sehingga menjadi konsumsi publik selain merekayasa laporan keuangan sama saja dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Undang Undang Tipikor lanjut H. Zulnaini.

Dengan penjelasan secara Transparan tersebut diatas Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) juga siap untuk mempresentasikan dan mempertanggung jawabkan temuan Dugaan rekayasa laporan keuangan tersebut baik
secara terbuka maupun tertutup kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi
terkait seperti BPK RI Perwakilan Jawa Barat. (Redaksi)

About zidh07

Check Also

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 H Tahun 2021 Dari Mapikor Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *