Home / Nasional / “Jawaban Unit Kerja” Sesuai Janji PPID BPK RI Tak Kunjung Terwujud

“Jawaban Unit Kerja” Sesuai Janji PPID BPK RI Tak Kunjung Terwujud

Print

Jakarta | www.mapikor-news.com — Respon positif dari PPID BPK RI, atas pemberitaan media Mapikor dengan judul Sampai Kapan ? “Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI, akan Menjawab Permohonan Uji Materi” perlu diacungkan jempol, tapi sayangnya respon tersebut sampai dengan saat ini tak kunjung terlaksana, sebelum berita tersebut dipublikasi melalui surat dari media Mapikor nomor: 008/PU-PR/THLK/I/2021  tertanggal 18 Februari 2021, Perihal Permohonan Uji Materi Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, atas Laporan Hasil Pemeriksaan   (LHP) No.10.A/HP/ XIX. AMB/ 07/2020 Tertanggal 23 Juli 2020, Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Diduga telah Direkayasa sehingga terdapat rekayasa selisih enyimpangan laporan keuangan tersebut sebesar sebesar Rp. 270. Miliar lebih.t

Hak jawab Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI atas berita tersebut melalui PPID BPK RI adalah sebagai berikut,

Janji PPID BPK RI sebagaimana Hak Jawab tersebut diatas sampi dengan berita ini dipublikasikan belum terlaksana sehingga hal ini menjadi tanda Tanya, apakah memerlukan waktu hingga sebulan lebih hanya untuk berkoordinasi dengan unit kerja terkait, apakah unit kerja terkait memerlukan waktu hingga sebulan lebih untuk mengklarifikasi temuan tersebut ataukah jawaban PPID BPK RI tersebut bertujuan hanya untuk menyenangkan hati saja.

Atau memang benar kesan atas Dugaan  sengaja melindungi unit kerja Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, yang telah menjadikan Pemeriksaan Keuangan sebagai ajang Bisnis sehingga LHP yang diterbitkan para oknum Auditor BPK Perwakilan tidak lagi Akurat dan Akuntabel, yang penting LHP tersebut bisa menghasilkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang jadi kebanggaan daerah,

Tim pemantau laporan keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi berharap agar BPK RI lebih tegas terhadap Unit kerja BPK RI perwakilan di daerah terkait kinerja mereka, sehingga kebocoran terhadap APBD maupun APBN bisa lebih diminimalisir, untuk itu BPK RI harus memberikan kesempatan kepada Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK untuk mempresentasikan hasil temuan mereka terkait dugaan selisih penyimpangan yang telah diaudit, jangan ditutup tutupi mengingat hal ini terkait dengan kerugian negara. (Tim)

About Dedi

Check Also

Dugaan Selisih Penyimpangan LHP Laporan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2019

Dugaan Selisih Penyimpangan LHP  Laporan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2019       Bekasi | www.mapikor-news.com Laporan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *