Home Daerah Rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Sebesar Rp.49.022.546.851.02.- Seharusnya jadi Tanggungjawab Walikota Ambon
Daerah - Nasional - 22 April 2021

Rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Sebesar Rp.49.022.546.851.02.- Seharusnya jadi Tanggungjawab Walikota Ambon

Print

Rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Sebesar Rp.49.022.546.851.02.- Seharusnya jadi Tanggungjawab Walikota Ambon

Jakarta | www.mapikor-news.com

Richard Louhenappesy SH, Walikota Ambon serta BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku abaikan Surat Konfirmasi untuk meminta Klarifikasi Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK melalui media Mapikor Nomor: 006/PU-PR/Konf-Klaf/I/2021, serta Publikasi oleh media Mapikor terkait Rekayasa Laporan Keuangan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor LHP No.8.A/HP/XIX. AMB/07/2020 Tertanggal 13 Juli 2020. Sehingga Diduga rugikan negara sebesar Rp.49.022.546.851.02,-

Walikota Ambon RICHARD LOUHENAPESSY, SH

Menurut Evert Nunuhitu ketua tim pemantau laporan keuangan bahwa “Tindakan Rekayasa Laporan Keuangan sama dengan Korupsi terselubung, apalagi laporan keuangan tersebut telah Dipublikasi untuk konsumsi Publik adalah Perbuatan Melanggar Hukum sehingga bisa dijerat dengan Undang Undang ITE dan Juga melanggar Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Dengan mengabaikan baik surat mapun pemberitaan yang dipublikasikan akan timbul Preseden buruk bagi Richard Louhenappesy sebagai Walikota Ambon lanjut Evert Nunuhitu, sebagai seorang pejabat Publik seharusnya Richard cepat tanggap “Kalau Benar Kenapa Harus Takut” tandas Evert, Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu Opini atas laporan hasil Audit berdasarkan laporan keuangan yang diterima, Pemerintah Daerah Kota Ambon bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut jika laporan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Walikota pada laporan keuangan tersebut maka Tanggungjawab hasil laporan keuangan tersebut berada dipundak Walikota sebagai Kepala Daerah.

Evert Nunuhitu Ketua Tim Pemantau Laporan Keuangan

Piala Predikat WTP menjadi rebutan bagi setiap kepala daerah sehingga tegas Evert Nunuhitu bahwa Diduga telah menjadi ajang Bisnis bagi Auditor, yang mengakibatkan Auditor dalam melakukakan pemeriksaan tidak bersikap Profesional dan Independen, sehingga tidak menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Akurat dan Akuntabel, oleh sebab Prosentasi kenaikan penerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP yang cukup signifikan menjadi tanda Tanya besar bagi tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi.

Lanjut Evert Nunuhitu sebagai ketua Tim Pemantau Laporan Keuangan bahwa Dugaan rekayasa laporan keuangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon bekerjasama dengan Tim Auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku bertujuan untuk menutupi kebocoran kebocoran dalam penggunaan anggaran APBD agar hasil pemeriksaan Neraca menjadi Balance.

Rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan itu sendiri terdiri dari:

  1. Pos-pos yang disajikan di Neraca dengan Catatan Laporan Keuangan
  2. Pos-pos yang disajikan di Neraca yang terkait dengan Pembebanan Biaya pada Neraca.

Opini Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Provinsi Maluku tersebut adalah “Menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sudah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sementara temuan hasil telaah tim pemantau laporan keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi bahwa hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kota Ambon oleh BPK perwakilan Provinsi Maluku tersebut terdapat Selisih atau Penyimpangan laporan keuangan yang terletak pada:

  1. Selisih Penyisihan Piutang sebesar               Rp.       84.941.080,60.-
  2. Selisih Biaya Penyusutan sebesar Minus      Rp.48.961.159.148.99.-  
  3. Selisih Beban Amortisasi sebesar Minus      Rp.       23.553.178,57.-
  4. Selisih total asset dengan total kewajiban dan ekuitas sebesar  Rp.200.000.00.-

Dugaan total jumlah Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon yang harus dipertanggungjawabkan walikota ambon Richard louhenapessy SH, sebesar Rp.49.022.546.851.02.-untuk membuktikan kebenaran tenuan selisih penyimpangan laporan tersebut Tim Pemantau Laporan Keuangan siap untuk mempresentasikan didepan Pemerintah Daerah Kota Ambon dan Tim Auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku tutur Evert Nunuhitu ketua tim.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kapolri Dan Panglima TNI Tumpangi R4 Minibus Hiace Dapat Pujian Masyarakat Bangka Belitung

Kapolri Dan Panglima TNI Tumpangi R4 Minibus Hiace Dapat Pujian Masyarakat Bangka Belitung…