Home Daerah Sampai Kapan ? “Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI, akan Menjawab Permohonan Uji Materi”
Daerah - 20 April 2021

Sampai Kapan ? “Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI, akan Menjawab Permohonan Uji Materi”

Print

Sampai Kapan ? “Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI, akan Menjawab Permohonan Uji Materi”

Jakarta | www.mapikor-news.com

Permohonan Uji Materi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku terkait temuan Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) bahwa LHP No.10.A/HP/ XIX. AMB/ 07/2020 Tertanggal 23 Juli 2020, Tahun Anggaran 2019 Diduga telah Direkayasa sehingga terdapat selisih Penyimpangan sebesar Rp. 270. Miliar lebih.

Permohonan Tim Pemmantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi melalui surat dari media Mapikor nomor: 008/PU-PR/THLK/I/2021  tertanggal 18 Februari 2021, Perihal Permohonan Uji Materi  LHP tersebut ditujukan kepada Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA., Anggota VI BPK RI, yang membidangi BPK RI Indonesia Bagian Timur, akan tetapi sampai saat ini seolah tidak digubris oleh Prof Harry Azhar.

Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI

Seharusnya permohonan Uji Materi tersebut jadi Prioritas Prof Harry Azhar agar tidak timbul asumsi Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi, bahwa Prof Harry Azhar seolah olah menutup-nutpi kesalahan Auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang tidak Akurat dan Akuntabel sehingga Lembaga BPK RI diragukan Kredibilitasnya.

Menurut Evert Nunuhitu Ketua Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM IIK, bahwa tujuan utama Tim ialah bagaimana bisa meminimalisir kebocoran pemakaian anggaran APBD, jika hal ini tidak segera ditangani dengan serius maka Kerugian Negara dari APBD jika diakumulasi bisa mencapai Triliun rupiah, oleh sebab itu diharapkan adanya Transparansi dari pihak BPK RI terkait temuan Rekayasa laporan keuangan tersebut, kami Tim siap mempresentasikan secara tertutup dihadapan Prof Harry Azhar, tegas Evert.

Evert Nunuhitu Ketua Tim Pemantau Laporan Keuangan

Suara kami adalah suara masyarakat yang perduli terhadap keuangan negara lanjut Evert Nunuhitu, jika permohonan kami tidak ditanggapi oleh Prof Harry Azhar maka kami menduga bahwa Prof Harry Azhar sengaja melindungi Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, yang telah menjadikan Pemeriksaan Keuangan sebagai ajang Bisnis sehingga LHP yang diterbitkan para oknum Auditor BPK Perwakilan tidak lagi Akurat dan Akuntabel, yang penting LHP tersebut bisa menghasilkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang jadi kebanggaan daerah,

Predikat WTP Seperti dilansir dari Bisnis.com, kenaikan peraih predikat  opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun 2018 meningkat 7,9 persen pada tahun 2019, kenaikan atas opini WTP adalah baik, hal ini menunjukan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN) tapi juga peningkatan dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung  jawab pemerintahan, prosentasi peningkatan angka peraih Predikat WTP apakah sudah melalui prosedur Auditor yang akurat dan Akuntabel, hal ini akan menjadi Tanya besar tandas Evert Nunuhitu, jumlah pemereintah daerah yang mendapat predikat opini WTP tahun buku 2019 terdiri dari  34 pemerintah provinsi 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten, pertanyaannya apakah semua pemerintah daerah yang meraih predikat opini WTP tersebut sudah benar dan sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan predikat WTP ?

Lanjut Evert Nunuhitu, Agar tidak timbul Preseden Buruk dan tetap menjaga marwah lembaga BPK RI maka Prof Harry Azhar sudah seharusnya menjawab Permohonan Uji Materi yang diminta Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK, sebagai seorang pejabat public apalagi pada lembaga yang dianggap Sakral dan sangat Kredibel, Prof Harry Azhar berkewajiban untuk menjawab permohonan tersebut apapun alasannya,

Berikut ini dari hasil telaah Tim yang dilakukan berulang-ulang ditemukan adanya selisih Rekayasa penyimpangan laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

  1. LHP Pemerintah Daerah Kaputen Maluku Tengah Provinsi Maluku sebesar  Rp.270. miliar lebih.
  2. LHP Pemerintah Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.61. miliar lebih.
  3. LHP Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku sebesar Rp.49. miliar lebih.
  4. LHP Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.9 miliar lebih.
  5. LHP Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1,5. miliar lebih.
  6. LHP Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebesar Rp.11,5. miliar lebih.
Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA Anggota VI BPK RI

Oleh sebab itu menurut Evert Nunuhitu bahwa BPK RI harus memberikan kesempatan kepada Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK untuk mempresentasikan hasil temuan mereka terkait dugaan selisih penyimpangan yang telah diaudit, BPK harus transparan terkait hal ini, jangan ditutup tutupi mengingat hal ini terkait dengan kerugian negara, sesuai ketentuan Undang Undang jelas sekali bahwa LHP yang telah dipublikasikan jika ditemukan adanya penyimpangan maka publikasi tersebut telah melanggar Undang Undang  ITE Pembohongan Publik, selain itu jika ditemukan adanya rekayasa pada LHP tersebut berarti perbuatan merugikan negara sehingga bisa dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

(Redaksi)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sekjen LPSK Dan Sekda Pemprov Babel Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Kantor Penghubung LPSK Perwakilan Babel

Pangkal Pinang-Babel | mapikor-news.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPS…