Home / Daerah / Jika Permohonan Uji Materi Diabaikan BPK RI Maka :

Jika Permohonan Uji Materi Diabaikan BPK RI Maka :

Jika Permohonan Uji Materi Diabaikan BPK RI Maka :

“Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK menganggap bahwa hasil temuan rekayasa laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebesar RP.270 Miliar Lebih yang di  Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Adalah Benar Adanya”

Jakarta | www.mapikor-news.com

Sampai berita ini kembali dipublikasikan belum ada jawaban dari Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA., Anggota VI BPK RI, terkait permohonan Uji Materi LHP Kabupaten Maluku Tengah oleh Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) melalui surat media Mapikor  nomor: 008/PU-PR/THLK/I/2021  tertanggal 18 Februari 2021, perihal permohonan Uji Materi Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2019, yang diduga telah terjadi Rekayasa pada LHP tersebut sehingga ditemukan selisih penyimpangan sebesar Rp.270 milliar lebih.

Anggota VI BPK RI (Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA)

Sudah seharusnya permohonan Uji Materi LHP Kabupaten Maluku Tengah ditanggapi Serius oleh Prof Harry Azhar, mengingat hal ini terkait Kredibilitas Lembaga BPK RI itu sendiri ucap Johan Yusuf, salah seorang anggota Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM IIK, jika tidak segera ditanggapi maka dikuatirkan akan timbul Preseden Buruk dimata rakyat Indonesia terhadap  lembaga BPK RI yang selama ini dianggap sakral, hampir tidak tersentuh oleh hukum sebab Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI semuanya dianggap benar.

Jiika permohonan Uji Materi ini tidak ditanggapi segera oleh BPK RI maka kami Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM IIK menganggap BPKI RI terkesan menutupi kesalah dari oknum tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku yang melakukan pemeriksaan sehingga patut diduga adanya main mata antara tim Auditor dengan Pemerintah Daerah yang diperiksanya dengan tujuan agar LHP tersebut meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lanjut Johan Yusuf, lagian kalau benar kenapa harus takut.

Selain itu Johan Yusuf mengatakan bahwa hasil telaah tim terhadap LHP dari 5 Kabupaten Kota semuanya ditemukan adanya Dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan dari kelima daerah tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah benar Predikat WTP jadi ajang bisnis bagi Auditor, jawaban terkait hal ini hanya bisa dijawab oleh pihak BPK RI.

Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM IIK (Johan Yusuf)

Berdasarkan laporan yang diterima media Mapikor dari wartawan Investagasi media Mapikor di Kabupaten Maluku Tengah bahwa dalam melaksanakan Audit di Kabupaten Maluku tengah pihak pemerintah daerah diduga memfasilitasi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan pihak Auditor bahkan menurut informasi sampai dengan pemanfaatan kendaraan pribadi Bupati yang bukan kendaraan dinas, oleh sebab itu sebagai acuan tim Pemantau Laporan Keuangan berharap Uji Materi Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pilot Projek yang nantinya akan menjadi Barometer terkait LHP Kabupaten Kota lainnya.

Penerimaan Hasil Audit BPK Oleh Bupati Maluku Tengah (Abua Tuasikal SH.)

Hasil Audit LHP laporan keuangan dengan Prediakt WTP sudah menjadi Icon barometer bagi daerah seolah bahwa daerah tersebut tidak terdapat penyimpangan dalam mengelola anggaran baik APBD maupun APBN sehingga Diduga dengan berbagai cara dilakukan agar meraih Predikat tersebut sehingga hal ini bisa menjadi ajang bisnis yang menggiurkan bagi auditor.

Dari hasil telaah tim pemantau laopran keuangan LSM IIK, Laporan Hasil Pemeriksaan dari 5 daerah ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan dari kelima daerah tersebut seperti :

  1. LHP Pemerintah Daerah Kaputen Maluku Tengah Provinsi Maluku sebesar  Rp.270. miliar lebih.
  2. LHP Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku sebesar Rp.49. miliar lebih.
  3. LHP Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.9 miliar lebih.
  4. LHP Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1,5. miliar lebih
  5. LHP Pemerintah Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.61 miliar lebih

Menurut keterangan tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK, bahwa jika BPK RI sengaja mengabaikan Permohonan Uji Materi LHP seperti yang telah diajukan melalui surat yang ditujukan kepada Prof Harry Azhar Azis, dalam satu minggu kedepan maka Tim menganggap bahwa temuan tersebut adalah benar adanya.

(Redaksi)   

About admin

Check Also

Prajurit Korem 045/Gaya Bagi Takjil dan Pantau Prokes Warga.

Prajurit Korem 045/Gaya Bagi Takjil dan Pantau Prokes Warga. Pangkalpinang | www.mapikor-news.com Penrem 045/Garuda Jaya. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *