Home Daerah Pernyataan HRD PT Nusa Ina, Hidayat Wajo Diduga Menyalahi Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Terkait Pembagian Hasil Mitra Pemilik Lahan.
Daerah - 31 Maret 2021

Pernyataan HRD PT Nusa Ina, Hidayat Wajo Diduga Menyalahi Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Terkait Pembagian Hasil Mitra Pemilik Lahan.

Print

Pernyataan HRD PT Nusa Ina,  Hidayat Wajo Diduga Menyalahi Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Terkait Pembagian Hasil Mitra Pemilik Lahan.

Malteng||mapikor-news.com.    

HRD PT Nusa Ina Kobi Hidayat Wajo diduga menyelahi Rekomendasi Bupati Maluku Tengah H Tuasikal Abua SH,terkait pembayaran mitra pemilik tanah dari PT Nusa Ina Kobi, pada awalnya masyarakat pemilik tanah Negeri Kobi dan Negeri Maneo,merasa gembira dengan adanya Rekomendasi Bupati Maluku Tengah H Tuasikal Abua SH,terkait pembayaran hak mereka berupa hak pembagian hasil mitra 30 : 70  antara masyarakat pemilik tanah dan PT Nusa Ina, yang selama ini belum dibayar oleh PT Nusa Ina kepada pemilik lahan.

Masyarakat pemilik lahan mengeluh dan mengadukan hal ini kepada Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua SH, melalui perjuangan panjang, keluhan masyarakat Negeri Kobi dan Negeri Maneo akhirnya ditanggapi Bupati dan memerintahkan untuk membentuk Tim dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Setelah tim yang dibentuk bekerja sekian bulan lamanya,kemudian hasil kajian tim tersebut dilaporkan kepada Bupati, dan berdasarkan kajian lapangan tersebut Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua SH, mengeluarkan Rekomendasi kepada PT. Nusa Ina harus bayar,bagi hasil hak lahan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Kegembiraan masyarakat atas Rekomendasi Bupati hanya sebentar, hal ini disebabkan adanya Dugaan penyalahgunaan rekomendasi tersebut oleh Oknum HRD PT. Nusa Ina Kobi Hidayat Wajo, yang diketahui dari salah seorang Koordinator masyarakat Kobi, Jakaria Fabanyo, menurut keterangan Jakaria Fabanyo kepada media Mapikor bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait tata cara pembagian hasil kepada mitra oleh PT Nusa Ina,melalui Raja Negeri,atau Pejabat KPN Desa,setelah itu  mitra kerja atau pemilik lahan membuat permohonan kepada pemerintah Negeri untuk melakukan proses pembayaran kepada pemilik lahan.

Bagi pemilik lahan yang sudah menjual lahannya kepada pihak lain pemerintah Negeri tidak ikut campur terkait hal tersebut lanjut Jakaria Fabanyo, saya dan berapa teman teman pernah ketemu dengan Pak Bupati Tuasikal Abua di Masohi, Pak Bupati katakan kepada saya dan teman teman bahwa sesuai kesepakatan PT Nusa Ina dan Pemda Maluku Tengah,sistim pembayaran pembagian hasil mitra dari PT Nusa Ina,ditransfer ke rekening Negeri nanti Raja yang akan bayar kepada mitra usaha atau pemilik lahan masing masing, begitupula dengan pemilik lahan yang telah membeli lahan tersebut dari pihak pertama (Mitra) sesuai ketentuan bahwa PT. Nusa Ina hanya membayar kepada pemilik lahan pertama yang namanya terdaftar pada kerja sama bagi hasil dengan PT. Nusa Ina.

Sementara yang terjadi kata Jakaria Fabanyo setelah Penyerahan Bagi hasil dari Pihak Perusahaan PT. Nusa Ina kepada Raja Negeri Kobi dan Raja Negeri Maneo sekaligus menanda tangani Kwitansi Pembayaran Kebijakan bagi hasil Lahan Petuanan Negeri Kobi dan Negeri Maneo, untuk Pembayaran hasil mitra ke Petuanan Negeri Kobi sebesar Rp. 2.289.816.3920,- untuk Pembayaran hasil mitra ke Petuanan Negeri Maneo sebesar Rp. 2.300.000.000.- sehingga jumlah Keseluruhan yang di bayarkan dari Pihak Perusahaan PT. Nusa Ina Sebesar Rp. 4.589.816.3920.- penyerahan secara  simbolis dari Pihak perusahaan PT. Nusa Ina kepada Raja Negeri kobi dan Raja Negeri Maneo sebesar Rp. 10.000.000 .-

Dari keterangan diatas jelas bahwa sistim pembayaran kepada pemilik lahan atau mitra usaha sudah ditentukan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, bahwa pembayaran kepada pemilik lahan melalui Raja masing masing Negeri, bagi pemilik lahan yang telah menjual lahannya pembayaran hanya dilakukan kepada pemilik lahan yang namanya terdaftar sebagai mitra usaha, pemerintah Negeri maupun Pemerintah Daerah tidak ikut campur terkait internal hal tersebut.

Sementara penyampaian HRD Hidayat Wajo bahwa uang yang sudah diserahkan kepada Raja sebagai Pemerinyah Negeri akan dibagikan kepada semua masyarakat Negeri, pernyataan ini dikuatirkan akan menimbulkan Konflik internal di masyarakat kedua negeri tersebut, kata Jakaria Fabanyo, apa yang dinyatakan oleh HRD PT. Nusa Ina, tidak sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Nusa Ina, oleh sebab itu Hidayat Wajo sebagai HRD PT. Nusa Ina harus segera meralat pernyataannya. Pembayaran bagi hasil hanya kepada mitra usaha atau pemilik lahan tandas Jakaria Fabanyo.

(MP. A)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kapolri Dan Panglima TNI Tumpangi R4 Minibus Hiace Dapat Pujian Masyarakat Bangka Belitung

Kapolri Dan Panglima TNI Tumpangi R4 Minibus Hiace Dapat Pujian Masyarakat Bangka Belitung…