Home / Daerah / Evert Nunuhitu : “Dugaan Predikat Opini WTP Jadi Ajang Bisnis Bagi Auditor”

Evert Nunuhitu : “Dugaan Predikat Opini WTP Jadi Ajang Bisnis Bagi Auditor”

Evert Nunuhitu : “Dugaan Predikat Opini WTP Jadi Ajang Bisnis Bagi Auditor”

Jakarta | www.mapikor-news.com

Hampir semua Provinsi maupun Kabupaten Kota selalu menginginkan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Laporan Keuangan meraih penghargaan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi Auditor untuk menjadikan predikat ini menjadi ajang bisnis.

Seperti dilansir dari Bisnis.com, kenaikan peraih predikat  opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun 2018 meningkat 7,9 persen pada tahun 2019, kenaikan atas opini WTP adalah baik, hal ini menunjukan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN) tapi juga peningkatan dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung  jawab pemerintahan.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.A.P., CSFA

Jumlah pemereintah daerah yang mendapat predikat opini WTP tahun buku 2019 terdiri dari  34 pemerintah provinsi 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten, pertanyaannya apakah semua pemerintah daerah yang meraih predikat opini WTP tersebut sudah benar dan sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan predikat WTP ?

Menurut keterangan Evert Nunuhitu Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara (GRPKN) kepada media Mapikor bahwa dari hasil telah LHP Laporan Keuangan yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi hasil telaah Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi ditemukan adanya dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan beberapa daerah seperti :

  1. LHP Pemerintah Daerah Kaputen Maluku Tengah Provinsi Maluku sebesar  Rp.270. miliar lebih.
  2. LHP Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku sebesar Rp.49. miliar lebih.
  3. LHP Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.9 miliar lebih.
  4. LHP Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1,5. miliar lebih
  5. LHP Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebesar Rp.11,5. miliar lebih.

Dari temuan diatas lanjut Evert Nunuhitu, perlu mempertanyakan kinerja BPK RI sehingga adanya Dugaan selisih penyimpangan dari hasil audit tersebut, sehingga patut diduga bahwa ajang Predikat Opini WTP bagi pemerintah daerah sudah dijadikan ajang bisnis bagi auditor.

Evert Nunuhitu, Ketua Umum GRPKN

Oleh sebab itu menurut Evert Nunuhitu bahwa BPK RI harus memberikan kesempatan kepada Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil temuan mereka terkait dugaan selisih penyimpangan yang telah diaudit  BPK.

Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, SH saat menerima penghargaan WTP

BPK harus transparan terkait hal ini, jangan ditutup tutupi mengingat hal ini terkait dengan kerugian negara, sesuai ketentuan Undang Undang jelas sekali bahwa LHP yang telah dipublikasikan jika ditemukan adanya penyimpangan maka publikasi tersebut telah melanggar Undang Undang  ITE Pembohongan Publik, selain itu jika ditemukan adanya rekayasa pada LHP tersebut berarti perbuatan merugikan negara sehingga bisa dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

(Redaksi)   

About zidh07

Check Also

Wakil Bupati Merangin Ultimatum PKL Angkat Gerobak dari Badan Jalan Pasar Bawah Dalam Waktu Tiga Hari

Bangko-Jambi | mapikor-news.com — Wakil Bupati (Wabup) Merangin H Mashuri, telah memberi waktu selama tiga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *