Home / Daerah / Oknum Pelaku Rekayasa Penyimpangan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2018 Sebesar 2 Triliun Rupiah Lebih Bisa Dijerat Dengan UU Pembohongan Publik dan UU Tipikor

Oknum Pelaku Rekayasa Penyimpangan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2018 Sebesar 2 Triliun Rupiah Lebih Bisa Dijerat Dengan UU Pembohongan Publik dan UU Tipikor

Oknum Pelaku Rekayasa Penyimpangan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2018 Sebesar 2 Triliun Rupiah Lebih Bisa Dijerat Dengan UU Pembohongan Publik dan UU Tipikor

Jakarta | www.mapikor-news.com

Temuan Rekayasa Selisih penyimpangan laporan keuangan Kementerian PUPR, tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.041.415.960.916.- rupiah, oleh Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi menjadi tanda tanya besar, mengingat kementerian PUPR  memiliki peluang sangat besar bagi Oknum Oknum yang tidak bertanggung jawab pada Kementerian tersebut untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, dimana puluhan pejabat pada Kementerian tersebut ditangkap KPK, akibat meminta imbalan Fee dari para Kontraktor pemenang tender, pelaku Rekayasa Penyimpangan LHP ini bisa dijerat dengan Undang Undang Pembohongan Publik dan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

Basuki Hadimuljono

Atas dasar temuan tersebut redaksi media Mapikor telah mengkonfirmasi Kementerian PUPR untuk meminta klarifikasi terkait temuan tersebut, tanggapan atas konfirmasi redaksi media Mapikor, seperti yang dijelaskan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawijaya,  dengan Nomor surat H M 02 S O/556 15 Desember 2020, dengan lampiran dari Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan, dengan nomor surat H M 02 S K/858 Desember 2020! tidak menjelaskan secara rinci Substansi klarifikasi yang diminta, jawaban yang diberikan hanya secara global seperti penjelasan Kepala Biro Keuangan Budi Setiawan.

Endra S. Atmawijaya
  1. Beban penyusutan pada Laporan Operasional, merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial, dari suatu aset tetap pada 1 periode pelaporanya itu 1 tahun! Sedangkan akumulasi penyusutan pada neraca, merupakan gabungan atau akumulasi, atas beban penyusutan dari awal periode aset tersebut, diperoleh sampai dengan periode saat pelaporan tersebut disusun!  
  2. Beban penyusutan dana amortisasi pada Laporan Operasional, Kementerian P U PR tahun 2018 Audited adalah sebesar, Rp. 66.020.703.007.922.- rupiah, dengan akumulasi penyusutan pada neraca, Kementerian P U PR tahun 2018 Audited adalah sebesar, Rp. 291.448.704.342.706.- rupiah, atas perbedaan antara akumulasi penyusutan pada Neraca, dan beban penyusutan pada Laporan Operasional!

Seharusnya jawaban Kepala Biro Keuangan Kementerian P U P R Budhi Setiawan tersebut, akan lebih lengkap dan Profesional, jika disertakan dengan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain Lain! hal ini dikarenakan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 66.020.703.007.922.- terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap, Dan Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Lain Lain! adapun Kekurangan Penyajian dari Tanggapan Biro Keuangan tersebut adalah:

  1. Jumlah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan/Amortisasi    

Rp.260.028.403.206.016.

  • Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2018 sebesar Rp.32.555.708.987.531.-
  • Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 sebesar

Rp.252.922.933.562.475.-

  • Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2017 sebesar

Rp. 7.105.469.643.541.-

Berdasarkan data-data tersebut diatas, dari LHP Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2018 apabila dikalkulasikan adalah:

  • Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                                                  Rp.252.922.933.562.475.-
  • Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain lain            RP.     7.105.469.643.541.-
  • Beban Penyusutan /AmortisasiTahun 2018,                    Rp.   66.020.703.007.922.-
  • Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Seharusnya

Rp.326.049.106.213.938.-

Jika saldo akhir akumulasi penyusutan, atau amortisasi disajikan dengan nilai yang sebenarnya, yaitu sebesar Rp.326.049.106.213.938.- maka Neraca Menjadi Tidak Balance oleh sebab itu, Saldo akhir Direkayasa menjadi Rp.324.007.413.330.237.- agar Neraca menjadi Balance, sehingga terjadi selisih penyimpangan, sebesar Rp.2.041.692.883.701.- (Dua trilliun empat puluh satu milliar enam ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) selisih penyimpangan initerindakasi telah terjadi Korupsi pada Kementerian P U P R, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok, agar jelas pertanggungjawaban temuan Rekayasa Laporan Keuangan ini, Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan telah meminta kepada pihak Kementerian PUPR untuk diberikan kesempatan mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan temuan tersebut, akan tetapi sampai saat ini permintaan tersebut diabaikan Kementerian PUPR.

Budhi Setyawan

(redaksi)

About zidh07

Check Also

Giat PPKM Berbasis Mikro Di Wilkum Polsek Biru Biru

Giat PPKM Berbasis Mikro Di Wilkum Polsek Biru Biru BIRU BIRU | www.mapikor-news.ccom Kapolsek Biru …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *