Home / Daerah / Rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Rugikan Negara 9 Miliar Rupiah Lebih “Walikota Harus Bertanggung Jawab”

Rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Rugikan Negara 9 Miliar Rupiah Lebih “Walikota Harus Bertanggung Jawab”

Rekayasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Rugikan Negara 9 Miliar Rupiah Lebih “Walikota Harus Bertanggung Jawab”

Tidore | www.mapikor-news.com

Walikota dan Wakil Walikota Tidore sampai saat ini masih Bungkem, terkait temuan adanya Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kota Tidore sebesar 9 Milliar Rupiah lebih anggaran APBD tahun 2019, Rekayasa Laporan Keuangan ini bertujuan untuk menutupi Kebocoran penggunaan anggaran agar Neraca LHP pada Neraca menjadi Balance, Walikota harus bertanggungjawab.

Perbuatan merekayasa laporan keuangan adalah perbuatan melanggar hukum, yang pertama menurut Johan Yusuf salah seorang dari Tim Pemantau Laporan Keuangan bahwa dengan merekayasa laporan keuangan yang telah dipublikasikan maka telah terjadi Pembohongan Publik yang dilakuakn oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore dengan sengaja telah menyebarkan berita bohong dimuka umun atau Pembohongan Publik selain dilarang dalam Undang Undang ITE juga terdapat Sanksi pidanya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah pidana penjara 6 tahun dan atau denda sebesar 1 Milliar Rupiah.

Pelanggaran yang kedua lanjut Johan, bagi oknum oknum yang dengan sengaja melakukan perbuatan merekayasa laporan keuangan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau kelompok tertentu bisa dijerat pidana dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi TIPIKOR, oleh sebab itu rekayasa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepalauan akan segera kami laporkan kepada pihak Penegak Hukum.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya terkait temuan penyimpangan laporan keuangan Kota Tidore tahun anggaran 2019, sebesar 9 miliar lebih, Walikota dan Wakil Walikota Tidore terkesan berpura pura buta dan tuli, hal ini telah menimbulkan prediksi yang negative terkait sikap orang nomor satu dan dua dikota Tidore tersebut.

Sikap diam terkait rekayasa laporan keuangan Kota Tidore sehingga merugikan Negara 9 milliar lebih, memancing banyak tanggapan Negativ yang masuk ke Redaksi media Mapikor baik melalui saluran WhatsUp, maupun Facebook, bahkan ada yang meminta agar Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi untuk segera laporkan temuan tersebut kepada pihak Penegak Hukum agar segera kasus penyelewengan anggaran APBD tahun 2019 ini Diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penjelasan Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi sesuai LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara ditemukan selisih  perbandingan beban penyisihan piutang dan penyusutan atau beban Amortisasi antara Mutasi di Neraca dengan yang dilaporkan pada laporan Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.959.759.789,-

Selain temuan diatas ditemukan juga adanya penyelewengan keuangan yang merugikan Negara sebesar Rp.7.137.305.392.- pada Saldo Kas dan Setara Kas, untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2019, sehingga jika diakumulasi maka total kerugian Negara mencapai 9 milliar rupiah lebih.

Terkait kerugian Negara Evert Nunuhitu Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara (GRPKN) mengatakan bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh Oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, harus diberi efek jera terkait perbuatannya, oleh sebab itu kerugian negara ini harus diusut tuntas oleh Pihak Penegak Hukum. (Redaksi)  

About zidh07

Check Also

Prajurit Korem 045/Gaya Bagi Takjil dan Pantau Prokes Warga.

Prajurit Korem 045/Gaya Bagi Takjil dan Pantau Prokes Warga. Pangkalpinang | www.mapikor-news.com Penrem 045/Garuda Jaya. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *