Home / Daerah / “KARTIKA WIRJOATMODJO DAN PANJI IRAWAN” WAJIB MENJAWAB DUGAAN “ KORUPSI” PADA BANK MANDIRI 26,9 TRILIUN RUPIAH

“KARTIKA WIRJOATMODJO DAN PANJI IRAWAN” WAJIB MENJAWAB DUGAAN “ KORUPSI” PADA BANK MANDIRI 26,9 TRILIUN RUPIAH

Print

“KARTIKA WIRJOATMODJO DAN PANJI IRAWAN” WAJIB  MENJAWAB    DUGAAN “ KORUPSI”  PADA BANK MANDIRI 26,9 TRILIUN RUPIAH

Jakarta | www.mapikor-news.com

Laporan Keuangan PT. Bank Mandiri (Pesero),Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018 dan 2019 yang dipublikasikan oleh PT. Bank Mandiri (pesero), Tbk patut di apresiasi dan sangat berguna bagi masyarakat, Investor, dan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu Laporan Keuangan tersebut haruslah terbuka (transparan), akurat dan benar (akuntabel) serta dapat dipertanggungjawabkan apabila timbul pertanyaan atau klaim tidak percaya terhadap laporan keuangan tersebut dikemudian hari  (Profesional). 

Evert Nunuhitu (Ketua Umum GRPKN)

Pernyataan Direksi Bank Mandiri pada laporan keuangan yang dipublikasikan adalah bentuk penegasan dari tanggungjawab secara pribadi dan organisasi atas Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan.  Dalam surat pernyataan  direksi tersebut jelas dinyatakan hal-hal sebagai berikut : 1. Direksi dalam kedudukannya bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Mandiri (Pesero) dan Entitas Anak; 2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Mandiri (Pesero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia; 3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Mandiri (Pesero) dan Entitas Anak telah dimuat secara langkap dan benar; dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Mandiri (Pesero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Bertanggungjawab atas System Pengendalian Internal dalam PT. Bank Mandiri (Pesero) dan Entitas Anak.

Kartika Wirjoatmodjo

Jadi sangat jelas, Direksi wajib menjawab setiap pertanyaan atau klaim yang timbul sebagai akibat dugaan ketidakbenaran atau adanya “rekayasa”  terhadap laporan keuangan yang telah dipublikasikan, apalagi dugaan tersebut berpotensi “Korupsi“ dan merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Panji Irawan

Dugaan publik yang disampaikan Evert Nunuhitu sebagai Ketua Umum Grakan Rakyat peduli keuangan Negara (GRPKN) terhadap adanya penyimpangan atas Laporan Keuangan PT. Bank Mandiri, Tbk periode 2018 dan 2019 senilai 26,9 triliun rupiah yang terdiri dari periode 2018 sebesar Rp. 19.529.146.000.000.- (Sembilan Belas Triliun Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah ) dan periode 2019 sebesara Rp.7.453.343.000.000.-  (Tujuh Triliun  Empat Ratus  Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah),  seharusnya mendapat prioritas perhatian dari Direksi PT. Bank Mandiri (Pesero)Tbk, dan Menteri BUMN Erick Thohir disaat negara sedang mengalami kesulitan keuangan dan kinerja bank-bank plat merah dan BUMN yang terpukul dihantam pandemi Covid-19.  Sehingga klarifikasi terhadap dugaan rekayasa laporan keuangan  tersebut wajib dilakukan oleh direksi PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk saat ini. Jika tidak diklarifikasi, sama artinya dengan direksi PT. Bank Mandiri saat ini lepas tangan dan membiarkan Kartika Wirjoatmodjo dan Panji Irawan yang bertanggungjawab terhadap klarifikasi dugaan “korupsi” periode 2018 dan Sulaiman Arif Arianto dan Hery Gunardi pada periode 2019, karena merekalah yang membuat pernyataan menjamin kebenaran dari laporan keuangan Bank Mandiri yang telah di publikasikan, akan tetapi mengingat bahwa adanya pergantian direksi  di penghujung tahun 2019 (Oktober 2019), maka dapat dikatakan bahwa yang paling memahami postur dari laporan keuangan 2018 dan 2019 adalah  Kartika Wirjoatmodjo dan Panji Irawan, mereka berdua inilah yang seharusnya paling bertanggungjawab dan  berkewajiban untuk memberikan klarifikasi atas segala pertanyaan yang terkait dengan laporan keuangan 2018 dan 2019.

Erick Tohir

Sejak dipublikasikannya dugaan rekayasa laporan keuangan Bank Mandiri tahun buku 2018 yang berpotensi “Korupsi” senilai 19.5 triliun rupiah (Rp. 19.529.146.000.000.- ) pada Desember 2020 yang lalu, dan kemudian bertambah lagi nilainya pada tahun buku 2019 senilai 7,4 triliun rupiah (Rp.7.453.343.000.000.-), hingga saat ini belum juga mendapat respon dari pihak-pihak terkait, hal ini menunjukkan adanya signal kuat telah terjadi kejahatan koorporasi pada PT. Bank  Mandiri (Pesero) Tbk, dan direksi tidak berani melakukan klarifikasi terbuka, sehingga perlu campurtangan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai pemegang saham pengendali pada Bank Mandiri.

Publik menunggu dan berharap peran aktif dari Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dapat menjernihkan persoalan “dugaan korupsi”  di Bank mandiri dengan melibatkan Wamennya Kartika Wirjoatmodjo dan PanjiIrawan yang saat ini masih aktif sebagai Direktur Treasury International Banking and SAM, PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk,  untuk focus memberikan klarifikasi terhadap dugaan rekayasa laporan  keuangan periode 2018 dan 2019, sebagai tindakan nyata dari pernyataan yang selalu didengungkan oleh pak Erick Thohir tentang “KerjaBersih”,  (Transparan, Akuntabel. dan Profesional) dilingkungan kementerian BUMN, bukan hanya slogan tanpa makna yang dapat diabaikan setiap BUMN yang dipimpinnya, seperti yang ditunjukan oleh eksekutif PT.Bank Mandiri (Pesero)Tbk.  

Evert Nunuhitu – KetuaUmum GRPKN dan  PemerhatiKeuangan Negara.

About zidh07

Check Also

Guna Memutus Mata Rantai Covid 19, Polsek Biru Biru bagi bagi Masker kepada Pengendara Dan Hibau Pelaksanaan Vaksinasi Massal

Guna Memutus Mata Rantai Covid 19, Polsek Biru Biru bagi bagi Masker kepada Pengendara Dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *