Home / Nasional / Rekayasa Laporan Keuangan Pemda Maluku Tengah

Rekayasa Laporan Keuangan Pemda Maluku Tengah

Print

Rekayasa Laporan Keuangan Pemda Maluku Tengah

Jakarta | www.mapikor-news.com


“Auditor Dan Bupati Bisa Dijerat Undang Undang ITE Pembohongan Publik Dan Undang Tipikor”


Temuan selisih penyimpangan atau Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2019 hasil Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku No.10.A/HP/XIX. AMB/07 /2020.

Tertanggal 23 Juli 2020, sebesar Rp.267.070.553.774.02,- dan Selisih Mutasi Kas dan Setara Kas, serta selisih Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.358.853.779,87,- sehingga dijumlahkan mencapai Rp.270.429.407.553,89.- Rekayasa ini diduga dengan sengaja dilakukan agar Kabupaten Maluku Tengah kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 5 kalinya berturut turut.


Selain hal tersebut diatas menurut Tim Pemantau Laporan Keuangan ada hal yang paling dirasakan Janggal dari LHP Kabupaten Maluku Tengah yang Diaudit BPK Perwakilan Provinsi Maluku, ialah bahwa pada laporan Arus Kas terdapat koreksi sebesar Rp.33.845.864.567.77.- yang disajikan pada Pos Aktivitas Transitoris, koreksi Kas Masuk ini mencerminkan Kelemahan Dalam Pengendalian Internal, seharusnya ada penjelasan terkait hal ini seperti , Koreksi Kas dilakukan dikarenakan keterkaitan dengan penerimaan apa, Koreksi Kas dilakukan setelah nilainya menjadi besar sebab apa, Yang menjadi dasar Koreksi Kas masuk sebesar itu disebabkan karena apa, dengan tidak adanya penjelasan tersebut maka hal ini menjadi abu abu terindikasi adanya Dugaan Kong kalikong antara Pemeriksa dengan Pemerintah Daerah.

evert nunuhitu

Menurut keterangan Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara (GRPKN) Evert Nunuhitu, ketika diwawancarai media Mapikor mengatakan Perbuatan Rekayasa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan rekayasa laporan keuangan hanya bisa dilakukan Profisonal yang ahli dalam bidang accounting, sehingga perbuatan ini seharusnya dikenakan pasal pasal hukum dengan sangsi yang berat, seperti diketahui bahwa dengan merekayasa laporan keuangan yang telah dipublikasi merupakan pelanggara Pembohongan Publik sesuai ketentuan Undang Undang ITE, terkait sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) adalah Penjara selama 6 Tahun dan atau Denda sebesar 1 milliar rupiah, pelanggaran kedua jika melakukan Rekayasa laporan keuangan ialah perbuatan melanggar undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi “setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keruangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun.

Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi melalui media Mapikor telah menyurati BPK RI dengan Surat Nomor; 008/PU-PR/THLK/I/2021, yang ditujukan Kepada Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA, Anggota BPK VI RI yang membidangi Perwakilan BPK RI Indonesia Timur, perihal permohonan Uji Materi Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku No.10.A/HP/XIX.AMB/07/2020. Tertanggal 23 Juli 2020 Tahun anggaran 2019 yang Diduga telah direkayasa atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengh dan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. (Redaksi)

About Dedi

Check Also

Terkait Kisruh TWK KPK, Relawan SUN Dukung Keputusan Pimpinan KPK

Pekanbaru-Riau | mapikor-news.com — Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini menjadi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *