Home / Daerah / Ada Apa Dengan Pejabat Desa Tihulale?

Ada Apa Dengan Pejabat Desa Tihulale?

Ada Apa Dengan Pejabat Desa Tihulale?

Piru | www.mapikor-news.com

Pemotongan upah kerja buruh bangunan pada pembangunan talud di Desa Tihulale yang dilakukan oleh pejabat Desa Tihulale Marthen Tuarisa sebesar Rp 25.000 terhadap setiap pekerja per kanti meter sehingga sangat disayangkan dan disesalkan oleh sebagian besar pekerja bangunan talud.

Talud tersebut dikerjakan dengan anggaran APBD Provinsi Maluku dengan volume
Rp. 9.646.180.000,00 dan dalam pengerjaan tersebut , upah kerja /meternya yaitu Rp. 200.000 Dan ada 3 kelompok mengerjakan dengan peralatan manual Dan satu kelompok menggunakan alat(mesin molen) Dari 4 kelompok.

Menurut keterangan dari salah satu pekerja talud, awalnya kesepakatan pembayaran sebesar 200.000/orang namun pejabat memotong upah kerja dengan alasan-alasan yang tidak pasti.

Setelah di temui oleh awak media di kediamannya, pejabat Desa Tihulale Marthen Tuarisa memberikan komentar bahwa pemotongan tersebut diberikan staf desa yang mengawas di lokasi pekerjaan dan disisanya dimasukan ke kas desa untuk anggaran tidak terduga. Dan hal itu sudah di ketahui oleh BPD lewat musyawarah bersama Dan juga BPD sudah menyampaikan secara lisan kepada para pekerja.

Proyek ini seharusnya diberikan untuk panitia pembangunan gereja, namun panitia tidak mau mengambil tanggung jawab tersebut. Dan akhirnya saya yang mengambil tanggung jawab tersebut ujar Tuarisa.

Memang benar harga upah pekerjaan sebesar Rp 200.000/meter,namun ketika saya yang mengambil tanggung jawab Itu, maka saya memotong Rp 25.000 untuk membayar staf desa yang turut mengambil bagian dalam pengawasan pekerjaan tersebut dan sisanya untuk hal-hal tak terduga yang bersifat emergency, pungkasnya.

Sebelumnya saya sudah mengadakan musyawarah dengan BPD, dan BPD juga sudah menyampaikan secara lisan terkait dengan pemotongan tersebut kepada mereka, tambahnya.

Mendengar bahwa pejabat sudah mengadakan musyawarah dengan BPD, awak media kembali bertemu dengan ketua BPD untuk menanyakan hal tersebut.

Ketika mendengar bahwa nama BPD juga di bawa dalam hal tersebut, maka ketua BPD Josy Tuapetel memberikan komentar.

Saya pernah bertanya terkait dengan proyek pembangunan talud dan pemotongan upah kerja pekerja namun pejabat hanya menjawab dengan enteng bahwa pemotongan tersebut dilakukan untuk anggaran keperluan lain-lain seperti kerja bakti, ujar Tuapetel.

Tindakan pemotongan yang di lakukan oleh Pejabat sangat tidak masuk akal karena untuk anggaran kerja bakti, pasti di gunakan dari anggaran pribadi pejabat sendiri, tambahnya lagi.

Kemudian Tuapetel selaku Ketua BPD mengadakan pertemuan dengan staf BPD untuk membahas terkait dengan pemotongan upah pekerja.

Dan hasil dari pertemuan tersebut adalah BPD tidak setuju dengan pemotongan upah kerja yang tidak masuk akal, dan BPD melakukan pertemuan kedua dengan pejabat untuk menanyakan secara langsung terkait pemotongan tersebut.

Menurut keterangan dari ketua BPD, pejabat masih tetap mempertahankan pemotongan tersebut dengan alasan uang hasil pemotongan itu akan diserahkan ke kas desa.

Tuapetel berharap agar Pemerintah Daerah segera menyikapi persoalan tersebut.

Ge. Kakisina

About zidh07

Check Also

Giat PPKM Berbasis Mikro Di Wilkum Polsek Biru Biru

Giat PPKM Berbasis Mikro Di Wilkum Polsek Biru Biru BIRU BIRU | www.mapikor-news.ccom Kapolsek Biru …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *