Home / Daerah / Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp.270.429.407.553.89.- “Terindaksi Korupsi” Predikat WTP Terkesan Abal Abal

Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp.270.429.407.553.89.- “Terindaksi Korupsi” Predikat WTP Terkesan Abal Abal

Print

Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp.270.429.407.553.89.- “Terindaksi Korupsi” Predikat WTP Terkesan Abal Abal

Jakarta | www.mapikor-news.com

Rekayasa laporan keuangan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku No.10.A/HP/XIX.AMB/07/2020. Tahun anggaran 2019  sebesar Rp.267.070.553.774.02,- dan Selisih Mutasi Kas dan Setara Kas, serta selisih Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.358.853.779,87,- sehingga dijumlahkan mencapai Rp.270.429.407.553,89.- segera akan dilaporkan Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi ke Jampidsus Kejaksaan Agung RI, hal ini dilakukan sebab rekayasa laporan keuangan tersebut mencapai Ratusan Milliar rupiah.

Selain hal tersebut diatas menurut Tim Pemantau Laporan Keuangan ada hal yang paling dirasakan Janggal dari LHP Kabupaten Maluku Tengah yang Diaudit BPK Perwakilan Provinsi Maluku, ialah bahwa pada laporan Arus Kas terdapat koreksi sebesar Rp.33.845.864.567.77.- yang disajikan pada Pos Aktivitas Transitoris, koreksi Kas Masuk ini mencerminkan Kelemahan Dalam Pengendalian Internal, seharusnya ada penjelasan terkait hal ini seperti , Koreksi Kas dilakukan dikarenakan keterkaitan dengan penerimaan apa, Koreksi Kas dilakukan setelah nilainya menjadi besar sebab apa, Yang menjadi dasar Koreksi Kas masuk sebesar itu disebabkan karena apa, dengan tidak adanya penjelasan tersebut maka hal ini menjadi abu abu terindikasi adanya Dugaan Kong kalikong antara Pemeriksa dengan Pemerintah Daerah. 

Tanggapan BPK Perwakilan Maluku Tengah No. 23/S/XIX.AMB/02/2021tertanggal 2 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Muhammad Abidin.SE.Ak.CA.CSFA dengan Nomor NIP. 196212271982021001, menurut Tim Pemantau Laporan Keuangan, bahwa benar  tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk menyatakan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan, akan tetapi dalam melakukan pemeriksaan pos-pos yang dianggap material harus diungkapkan, hal ini sesuai dengan uraian dari TanggungJawab BPK adalah Suatu Pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan Pengungkapan dalam laporan keuangan, seperti hilangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain sebesar Rp. 275.613.393.648.00.-menurut penjelasan BPK Provinsi Maluku bahwa mengenai Akumulasi Aset Lain – Lain yaitu : “Aset Lain-Lain yang diantaranya berisi Aset Tetap dihentikan penggunaannya dan direklas ke Aset Lain-Lain maka pada saat itu Aset Tetap dicatat sebagai Nilai Buku terakhir saat direklas dan sejak itu tidak disusutkan lagi.”

Tanggapan tersebut menurut Tim Ahli, tidak sesuai dengan apa yang kami maksud, yang diminta penjelasannya adalah Mengapa Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain pada Laporan Keuangan Tahun Anggara 2019 dihilangkan,  sedangkan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 masih ada, seharusnya Disusutkan bukan Dihilangkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga tidak menjawab pertanyaan kami terkait selisih mutasi kas dan setara kas serta selisih penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, hal ini secara tidak langsung bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengakui bahwa Benar adanya Selisih tersebut.

penerimaa predikat WTP oleh Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal SH.

Pada surat Konfirmasi untuk meminta Klarifikasi Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan nyatakan siap untuk mempresentasikan bahkan bertanggung jawab terhadap temuan rekayasa tersebut, entah mengacu kepada dasar apa sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku menerbitkan Penghargaan Predikat WTP kepada Kabupaten Maluku Tengah, sementara jelas adanya Indikasi Rekayasa pada Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan bahwa Rekayasa laporan keuangan dilakukan bertujuan untuk menutupi Kebocoran atau Korupsi dan agar laporan keuangan pada Neraca menjadi Balance, Tim ahli berharap agar BPK Perwakilan Provinsi Maluku bersedia untuk duduk bersama membuktian bahwa tidak ada Rekayasa pada laporan keuangan Kabupaten Maluku Tengah sehingga tidak ada kesan bahwa WTP yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah bukan WTP Abal Abal.

Redaksi

About Dedi

Check Also

Guna Memutus Mata Rantai Covid 19, Polsek Biru Biru bagi bagi Masker kepada Pengendara Dan Hibau Pelaksanaan Vaksinasi Massal

Guna Memutus Mata Rantai Covid 19, Polsek Biru Biru bagi bagi Masker kepada Pengendara Dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *