Home » Daerah » Ada Apa Dengan BPD Desa Rumahkay?

Ada Apa Dengan BPD Desa Rumahkay?

475 views

Ada Apa Dengan BPD Desa Rumahkay?

Piru | www.mapikor-news.com

Masyarakat adat desa Rumahkay meminta pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMD ( Pemberdayaan Masyarakat Desa ) untuk segera mengevaluasi kinerja BPD desa Rumahkay terkait proses pentahapan pemilihan kepala desa serentak tahap I.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Suara Penolakan Pilkades serentak tahap I dari komponen masyarakat desa Rumahkay perlu didengar dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah lewat Kadis PMD Kabupaten SBB , karena DPMD Dianggap lambat dalam membalas surat pengajuan penolakan dari desa Rumahkay.

Dalam hal ini Komponen masyarakat desa Rumahkay sudah pernah melakukan aksi Demonstrasi Penolakan Pilkades serentak di depan kantor BPD desa Rumahkay pada tanggal 27 Februari 2020 Namun sampai saat ini belum ada realisasi terhadap isi tuntutan Komponen masyarakat yang menolak Pilkades Tersebut.

Menanggapi Aksi Unjuk rasa tersebut maka ketua BPD Desa Rumahkay J. Halapiri beserta staf mendatangi Kantor Bupati Kabupaten SBB dan menyampaikan isi tuntutan yang di Maksud.

Menurut Ketua BPD Desa Rumahkay J. Halapiry, dari BPD sudah pernah menyurati ke dinas Pemdes, namun sampai saat ini belum juga memberikan surat tanggapan secara resmi dari Pemdes untuk menjawab tuntutan penolakan pilkades dari masyarakat.

Tetapi Kadis Pemdes sudah pernah menyampaikan perintah dalam bentuk lisan dengan dua opsi atau pilihan ketika di temui oleh BPD di kantor Dinas PMD yaitu jika masyarakat tetap mempertahankan keputusan untuk tetap melaksanakan pilkades, maka harus di buat pernyatan untuk mengesahkan sebagai pertanggungjawaban.

Dan juga BPD di Minta kembali ke Desa untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengambil sikap guna mengakomodir kepentingan masyarakat . dan sampai saat ini BPD belum melaksanakan pertemuan dengan masyarakat karena alasan-alasan tertentu, jelas J. Halapiry setelah ditemui awak media dikediamannya.

Sampai saat ini BPD masih menunggu jawaban surat resmi secara tertulis dari dinas PMD sehingga opsi untuk melaksanakan pertemuan dengan masyarakat terkait penolakan pilkades belum dilaksanakan sama sekali.

Jika kita menghentikan proses pentahapan pilkades tersebut, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anggaran dana desa yang telah di gunakan, karena kita selaku BPD sudah membentuk panitia pentahapan pilkades dan juga panitia sudah bekerja sampai pada penetapan bakal calon, jelasnya lagi.

Setelah di tanya awak media terkait aksi demo penolakan pilkades yang di lakukan masyarakat di depan kantor BPD rumahkay pada 27/02/2020 tentang indikasi gangguan Kamtibmas, ketua BPD menjawab dengan singkat bahwa itu hanya di lakukan oleh sekelompok kecil komponen masyarakat dan hanya merupakan gangguan administrasi,bukan gangguan kamtibmas.

Dalam hal ini, pejabat Desa Rumahkay J. Corputty juga enggan memberikan komentar,dengan alasan itu adalah haknya BPD.

Saya tidak punya wewenang penuh menyangkut masalah ini karena konflik internalpun adalah wewenang BPD, dan pada prinsipnya SK saya itu hanya membantu proses pemilihan. Tutur Corputty setelah di temui awak media di kediamannya.

Persoalan ini sudah di ketahui oleh Pemdes dalam hal ini dinas PMD. Bahkan dari BPD sendiri sudah pernah menyurati, namun terjadi penundaan dengan alasan adanya surat pemberitahuan penundaan pilkades serentak sampai dengan waktu yang ditentukan, Covid-19, dan juga bertepatan dengan diselenggarakannya pilkada serentak .

Oktovianus Corputty ketika ditemui oleh awak media di kediamannya juga mengungkapkan bahwa perlu adanya evaluasi dari DPMD Kabupaten SBB terhadap kinerja BPD Desa Rumahkay, karena BPD telah melakukan penyimpangan – penyimpangan dalam proses pentahapan Pilkades , Ujarnya .

Menurut Octovianus Corputty yang merupakan mantan raja Desa Rumahkay sekaligus koorlap pada saat pelaksanaan unjuk rasa pada Februari 2020 lalu bahwa penyimpangan – penyimpangan tersebut yaitu bahwa setelah BPD kembali dari pertemuan dengan Kadis Pemdes seharusnya menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat untuk musyawarah mencapai mufakat tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan , Imbuhnya .

Anehnya walaupun BPD tidak menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat desa Rumahkay tetapi malah membentuk panitia pemilihan Pilkades desa Rumahkay ,dan panitia tersebut melaksanakan pentahapan Pilkades dan sudah sampai pada tahap penetapan Bakal calon , ini merupakan proses pembodohan terhadap masyarakat desa Rumahkay, tuturnya.

Oktovianus juga berharap, Pemerintah Daerah segera mengesahkan Perda Adat agar masyarakat tetap berjalan sesuai aturan-aturan adat. Dan juga untuk menghindari polemik-polemik yang terjadi di kalangan masyarakat.

Ge. kakisina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *