Home » Opini » Dewan Pendidikan Sulsel Nilai Pengangkatan Kepala Sekolah Bermakna Mappatabe

Dewan Pendidikan Sulsel Nilai Pengangkatan Kepala Sekolah Bermakna Mappatabe

205 views

Sulawesi Selatan || www.mapikor-news.com — Menyikapi soal berita yang pernah termuat di salah satu media terkait pengangkatan  kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB soal rekomendasi sebagai penguat disikapi Ketua Dewan Pendidikan Sulsel.  

Salah seorang simpatisan pendidikan menanggapi hal itu. Dia mempertanyakan soal adanya rekomendasi bupati sebagai penguat dalam pengangkatan kepala sekolah. Hal itu di khawatirkan menjadi ‘duri’ bagi calon kepala sekolah yang berprestasi.  

Untuk pencalonan  kepala sekolah mestinya di telusuri historinya terkait proses pengalihan pengelolaannya ke provinsi, dengan demikian kewenangan provinsi menjadi harga mati.

Begitu juga, ada cabang dinas pendidikan memberi tanggapan. Ada yang menganggap biasa biasa ada juga yang mempertanyakan soal koordinasi pemerintah setempat. Sebaiknya diserahkan saja ke Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah sebab mereka lebih tahu persis apa yang terjadi di lapangan.  

Namun ada juga kacab yang menanggapi kalau hal itu wajar wajar saja,  selama tidak menjadi persyaratan untuk pengangkatan kepala sekolah, ujarnya.


Koordinator pengawas Disdik Sulsel Dr Mulyono Caco, M.Pd. memberi tanggapan, menurutnya rekomendasi boleh sepanjang  tidak menjadi persyaratan, saya rasa tidak ada masalah agar bisa bertambah lebih baik.  Kami ingin agar tidak mengganggu konsentrasi di kalangan pendidik, ujarnya.  

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Sulsel   Dr H. Adi Suryadi Culla yang di di minta tanggapannya 11 Nopember 2020 lalu di ruang ruang kerjanya mengatakan soal  pengangkatan kepala sekolah di  sebagai penguat, jika pihaknya  belum membaca berita tersebut.

Dia menegaskan jika rekomendasi itu, saya setuju kalau berupa penguatan saja.  tidak mesti diharuskan,  tapi hanya menjadi  formalitas saja.
Apakah itu sebagai keterangan atau mengetahui atau lebih tepatnya disebut “mappatabe”.

Karena bagaimanapun kita berada di wilayah kab/kota.  Hal itu kelihatannya  sekarang  yang tidak berjalan, padahal, itu yang perlu ada  koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini sepertinya koordinasi  tidak berjalan efektif.

Dia menambahkan   memang semestinya ada koordinasi antara  dinas pendidikan Sulsel, dan pemerintah daerah, agar sinergitas terjalin dengan baik. 

Dia mencontohkan  kalau ada koordinasi dengan pemerintah daerah kab/kota, itu  tentu lebih memberikan perhatian, bagi tamatan tamatan sekolah menengah atas, khususnya tamatan SMK di daerah kab/kota.

Dia mencontohkan  ada  beberapa tamatan SMK dimisalkan  disetiap daerah itu ada lapangan kerja, yang bisa menjadi   harapan bagi tamatan. 
Di setiap daerah, disana  ada kegiatan, namanya kegiatan  desa  misalnya  kegiatan padat karya.

Coba, kalau koordinasi dengan kab kota,  maka mesti kerja sama  pasti anak anak tamatan atau luaran SMK, itu pasti sedikit banyaknya pemerintah daerah, bisa mendapat  perhatian yang lebih dari yang biasanya, Itu tidak tertutup kemungkinan bisa diberdayakan, Itukan  bisa terserap dengan kegiatan kegiatan yang membutuhkan tamatan SMK di daerah, ujarnya Adi Suryadi Culla.

Ini hanya contoh kecil, masih banyak hal hal yang lain yang bisa menguntungkan di alumni alumni tingkat menengah kita itu, tandas Ketua Dewan Pendidikan Sulsel itu. Menurutnya, kalau ada  koordinasi dengan bupati agar sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/ kota itu wajar wajar saja, tandasnya.

Bagaimana soal dugaan adanya dualisme kepempinanan menurutnya, saya pikir mungkin  tidak seperti itu. Rekomendasi itu di contohkan sebagai koordinasi dan dalam istilah  memang kita semestinya mappa tabe,  kata orang tua.  itukan penting untuk sebagai wujud kerja sama dan  bersinergi antara propinsi dan daerah. Dia menambahkan, kita melihat dengan positifnya sajalah, tutupnya.(Rizal N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *