01 Oktober 2020 | Dilihat: 50 Kali
DUGAAN ADANYA LAPORAN KEUANGAN FIKTIF OLEH PT. PELNI “RUGIKAN NEGARA PULUHAN MILLIAR RUPIAH”
noeh21

DUGAAN ADANYA LAPORAN KEUANGAN FIKTIF OLEH PT. PELNI “RUGIKAN NEGARA PULUHAN MILLIAR RUPIAH”

Jakarta | www.mapikor-news.com

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni Persero) diduga kuat telah memanipulasi laporan keuangan terkait pembayaran atas belanja barang angkutan laut perintis pada Satuan Kerja (Satker) peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan laut pusat, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018,tidak dapat diyakini kewajarannya (diduga fiktif) sebesar Rp.93.467.229.651.00.- dari kewajiban pelayanan publik untuk angkutan perintis oleh PT. Pelni (Persero) sebanyak 45 trayek dilaksanakan berdasarkan :
 
 
  1. Perjanjian Nomor O1/Satkerlala/Altis/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2018 dengan amandemen kontrak terakhir tanggal 26 November 2018 dengan nilai sebesar Rp309.418.630.360, Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02/BASTPERINTJS/PPK/SATKERLALA/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 dan telah dibayar lunas 100.00% dan
 
  1. Perjanjian Nomor : 02/Satkerlala/Altis/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tambahan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp 27.000.000.000 (Anggaran Belanja Tambahan) Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor : 03/BASTPERINTJS/PPK/SATKERLALA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan telah dibayar lunas 100,00%.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan public untuk angkutan perintis, Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah membentuk tim verifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/22/4/DA-2018 tentang Tim Teknis Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan PSO Penumpang Kelas Ekonomi, Angkutan Laut Perintis, Angkutan Laut Rede, Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dan Angkutan Ternak Melalui Mekanisme Penugasan dan Pelelangan Umum Tahun Anggaran 2018, tugas tim ini adalah untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka melakukan verifikasi terhadap tagihan termin yang diajukan oleh PT Pelni (Persero).

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa atas pembayaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara triwulan IV sebesar Rp 66.467.229.651.00.- tidak didasarkan atas verifikasi tagihan oleh tim verifikasi maupun konsultan pengawas, namun hanya berdasarkan pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PT Pelni (Persero) yang ditandatangani oleh direktur usaha angkutan penumpang. Untuk pembayaran triwulan I dan II telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan pada triwulan Ill verifikasi dilakukan oleh konsultan pengawas, dengan demikian terdapat pembayaran yang tidak diverifikasi oleh tim verifikasi maupun konsultan pengawas dan tidak ada dokumen pendukungnya sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya (FIKTIF) sebesar Rp 93.467.229.651,00.- (Rp 66.467.229.651+Rp 27.000.000.000).
 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis, pasal 13 pada:
  1. ayat ( 1) yang menyatakan bahwa pencairan anggaran penyelenggaraan pelayanan publik kapal perintis dilaksanakan berdasarkan tagihan pembayaran sesuai realisasi voyage;
  2. ayat (3) yang menyatakan bahwa jumlah dana penyelenggaraan kewajiban penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis yang dicairkan sebesar 100% berdasarkan realisasi voyage dan sesuai hasil perhitungan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan;
  3. ayat ( 4) yang menyatakan bahwa verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim verifikasi dan / atau konsultan pengawas;
  4. ayat (6) yang menyatakan bahwa pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pelaksana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik wajib melampirkan laporan hasil tim verifikasi dan / atau konsultan pengawas terhadap tagihan dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kapal perintis untuk angkutan perintis;
  5. ayat (7) yang menyatakan bahwa tata cara pencairan anggaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis dilaksanakan berdasarkan Standar Operating Pracedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
  1. ketentuan umum;
  2. obyek yang diverifikasi;
  3. prosedur pelaksanaan verifikasi;
  4. evaluasi realisasi standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan;
  1. ayat (9) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal melakukan pembayaran dana terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis.

Dari semua penjabaran diatas berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan, bahwa telah terjadi indikasi penyelewengan keuangan negara (diduga Fiktif) atas laporan pada Triwulan IV atas pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku sebesar : Rp.66.467.229.651.00,- ditambah dengan  Rp.27.000.000.000.00.- yang masuk pada (Anggaran Belanja Tambahan) sehingga total kerugian negara Rp. 93.467.229.651.00.-. 
(Redaksi)
 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999