04 Agustus 2020 | Dilihat: 129 Kali
Pemerintah Kota Cimahi Tak Cukup Nyali Dalam Mengendalikan Kepentingan Pengusaha
noeh21

Pemerintah Kota Cimahi Tak Cukup Nyali Dalam  Mengendalikan Kepentingan Pengusaha
 
 
Cimahi || www.mapikor-news.com —Wilayah Kota Cimahi yang kecil memerlukan tata kelola lingkungan yang baik dan harus sesuai RTRW.
 
Untuk menjadi Kota yang berkembang dan maju, pemerintah harus dapat melakukan pengelolaan dengan baik berbagai sektor kewilayahan agar dapat tergali potensi sumber-sumber PAD. 
 
Kepentingan dan perhatian Pemkot akan hal tersebut perlu diseimbangkan dengan kepentingan seluruh masyarakat,  seperti halnya yang tertuang dalam asas dan tujuan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 tentang RTRW kota Cimahi Tahun 2012 - 2032.  
 
Menyinggung hal tersebut, diperlukan konsistensi pemerintah Kota Cimahi dalam mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air, menjamin ketersediaan dan kualitas Air Tanah serta air permukaan untuk kepentingan  masyarakat.
 
Keberadaan air di Kota Cimahi sudah dapat dikatakan mengkhawatirkan, apalagi saat memasuki musim kemarau, hampir disemua kelurahan masyarakatnya mengeluhkan kekeringan.
 
Mensikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Cimahi perlu memiliki keberanian dan nyali yang besar dalam melakukan intervensi pada para pengusaha yang berinvestasi di Kota Cimahi, agar dapat memperhatikan kawasan-kawasan resapan air untuk kepentingan masyarakat umum.
 
Seperti halnya kasus yang terjadi di Wilayah Kelurahan Padasuka tepatnya di RW. 06 RT. 08. Terdapat pengusaha yang sedang membangun kawasan bisnis/komplek pemukiman yang notabene kegiatannya jelas-jelas dengan melakukan pengrusakan lingkungan. Pemerintah Kota Cimahi seperti yang tidak cukup memiliki keberanian untuk menghentikan Pengusaha yang diduga telah dengab sengaja melakukan pengrusakan lingkungan untuk kepentingan bisnisnya semata, tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat umum disekitarnya.
 
Penerapan aturan terkesan setengah-setengah, diduga kegiatan pengrusakan lingkungan untuk  pembangunan kawasan perdagangan oleh pengusaha tersebut dipastikan tidak mengantongi ijin-ijin yang seharusnya, terturama yang berhubungan dengan lingkungan.
 
Bila kegiatan pengusaha yang jelas-jelas merusak lingkungan ini dibiarkan, tentu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat luas dan menjadi preseden buruk untuk pemerintah Kota Cimahi.
 
Seharusnya, pemerintah bertindak tegas dan berani untuk menghentikan kegiatan pembangunan dimaksud bila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada, jangan hanya diam dan membisu seolah-olah tidak tahu atas apa yang sedang terjadi, karena dengan luasan wilayah pembangunan sebesar itu, sangat tidak mungkin pemerintah Kota Cimahi tidak tahu.
 
Jadi, kami LSM KOMPAS meminta kepada Pemerintah Kota Cimahi untuk menutup dan memberhentikan proyek tersebut dan jangan memberikan ijin kepada pengusahanya melanjutkan kegiatan pembangunan. 
 
Pikirkanlah kepentingan masyarakat banyak yang ada disekitar wilayah pembangunan, kami tunggu langkah nyata pemerintah Kota Cimahi dalam melindungi kepentingan masyarakat.(Noer) 
 
Narasumber : Fajar Budhi W
Koordinator Umum LSM KOMPAS
 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999