07 Juli 2020 | Dilihat: 360 Kali
Kejaksaan Negeri Kuningan Harus Kejar Dugaan Kejanggalan Anggaran Covid-19
noeh21

Kejaksaan Negeri Kuningan Harus Kejar Dugaan Kejanggalan Anggaran Covid-19
 
 
Kuningan || www.mapikor-news.com — Sejumlah wartawan media cetak, media online yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), Selasa (7/7/2020) meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuningan untuk mengejar dugaan kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasian anggaran covid-19.
 
Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil penyelusuran ANARKIS melalui pelaksanaan audensi ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) covid-19, ada beberapa hal yang dianggap tidak singkrong sehingga perlu disikapi secara serius.
 
“Jangan sampai karena alasan bencana non alam, dibiarkan saja. Tetapi sudah seharusnya aparat penegak hukum kejaksaan mengejar dugaan kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasikan dan penggunaan dana covid-19 yang totalnya mencapai Rp  72.370.881.146 miliar,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.
 
Ia pun meminta supaya pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran covid-19 benar-benar diselusuri  baik dari mulai proses administrasi maupun sampai pelaksanaan pengerjaannya. Apakah sesuai prosedur yang berlaku atau ada indikasi-indikasi lain yang perlu diungkap demi  keterbukaan.
 
Sementara itu ada beberapa poin yang menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. Di antaranya, proses pembelian dan renovasi bekas Rumah Sakit Citra Ibu (RSCI) di jalan Ciharendong Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, pengadaan obat dan perlengkapan kesehatan, keterbukaan dalam penerimaan bantuan alat penanganan covid-19, proses pengadaan bantuan sosial (bansos) sampai penyalurannya yang diduga melibatkan perusahaan anggota dewan dan hal-hal lainnya.

“Permasalahan tersebut sekarang menjadi sorotan publik sehingga jika tidak diselusuri oleh aparat penegak hukum, justru malah bisa semakin menimbulkan prasangka negatif,” tandas ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan di sela-sela audensi.
 
PERJALANAN ANARKIS
Awalnya, pada tanggal 9 Juni 2020, sejumlah wartawan yang tergabung dalam ANARKIS melakukan audensi perdana dengan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama beserta jajarannya tetapi tidak tuntas karena keterbatasan waktu. Sehingga tanggal 11 Juni dilanjutkan audensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
 
Lalu, tanggal 16 Juni, audensi bersama  Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)’45  Kuningan dan Rumah Sakit Umum (RSU) Linggarjati.
Tanggal 18 Juni ke Dinas Sosial (Dinsos), tanggal 24 Juni ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan tanggal 1 Juli ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terakhir, tanggal 3 Juli, ANARKIS berencana audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) dengan melayangkan surat resmi yang diterima ketua dewan.
​​​​​
Dan yang bersangkutan menyatakan siap menerima. Namun selang beberapa jam, sekpri dewan membatalkan dan memberitahukan, bahwa kegiatan tersebut baru bisa diagendakan setelah beres reses atau di atas tanggal 9 Juli 2020.
 
Sementara itu, Kepala Kejari Kuningan, L. Tedjo Sunarno menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum sehingga apabila ada pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan dana covid-19, akan diproses sesuai aturan. 
Namun setiap informasi akan diteliti terlebih dulu  dan pihaknya pun akan melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) selaku atasan.
 
Selama pelaksanaan audensi, Kepala Kejari Kuningan, L. Tedjo Sunarno didampingi Kepala Seksi Intelejen, Mahardika Rahman, Kepala Seksi Pidana Khusus, Ardhy Haryoputranto, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Andi Manapang dan Kasubsi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Seksi Intelejen, Wawan Gusmanwan.(Dema) 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999