24 Juni 2020 | Dilihat: 657 Kali
PELANTIKAN PJ KADES GALE GALE OLEH BUPATI TUASIKAL ABUA SH TIDAK SESUAI KETENTUAN UNDANG UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)
noeh21

PELANTIKAN PJ KADES GALE GALE OLEH BUPATI TUASIKAL ABUA SH TIDAK SESUAI KETENTUAN UNDANG UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Masohi | www.mapikor-news.com
Menindaklanjuti laporan masyarakat dan pemberitaan media Mapikor terkait Pengambilan Sumpah serta Pelantikan La Alwi sebagai Pejabat Kepala Desa AdministratifGale Gale beberapa waktu lalu oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua SH, 
 

Diduga Cacat Hukum media Mapikor siang tadi 24 Juni 2020 mengunjungi kantor Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka meminta penjelasan beberapa Nara Sumber tentang langkah yang diambil Bupati Maluku Tengah dengan melantik seorang Pejabat Kepala Desa yang Bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diamanatkan  Peraturan Pemerintah (PP)  Tahun 2014,
 

Tentang pedoman pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 47 Tahun 2015 pada Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menegaskan bahwa Pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang dilaksanakan Bupati atau Walikota sesuai ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (3) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari daerah Kabupaten maupun Kota tersebut.
 

Keterangan yang diterima Redaksi Media Mapikor dari Nara Sumber bahwa Pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa Pejabat Kepala Desa harus berstatus Aparatur Sipil Negara, dan membenarkan laporan tokoh generasi muda Maluku Tengah Iwan Alvaro Da Silva serta meminta media Mapikor agar masalah ini ditindaklanjuti ketingkat yang lebih tinggi, menurut sumber tersebut yang juga adalah salah seorang Direktur pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bahwa apa yang dilakukan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua SH, telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
 

Ketika ditanya terkait sangsi atas pelanggaran tersebut, media Mapikor diarahkan untuk langsung meminta keterangan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa  yang antara lain membidangi Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa. Media Mapikor akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat ini sampai tuntas dan akan mewawancarai langsung Direktur dimaksud agar jelas dan terang permasalahan ini, sehingga pemberitaan yang dipublikasikan Akurat sesuai Fakta. (Redaksi)


 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999