23 September 2020 | Dilihat: 249 Kali
Menteri BUMN Harus Tahu Terkait Kerugian Negara Ratusan MILYARAN RUPIAH Pabrik Gula Rajawali Nusantara II
noeh21

Menteri BUMN Harus Tahu Terkait Kerugian Negara Ratusan Milyaran Rupiah PABRIK GULA PT Rajawali Nusantara Indonesia II

"Mantan Direktur Utama Audri Harris Jolly Lapian" HARUS BERTANGGUNG JAWAB!

Cirebon | www.mapikor-news.com — 

Indikasi kerugian Negara yang ditimbulkan seharusnya menjadi Tanggung Jawab Mantan Direktur Utama PT. Pabrik Gula (PG) Rajawali Nusantara Indonesia II Cirebon Audri Harris Jolly Lapian, yang sekarang menjadi Direktur Utama PT. Pabrik Gula (PG) Candi Baru,
Hasil Pemeriksaan Keuangan dengan tujuan tertentu terkait Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan Tahun 2016 (Smester II) Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Semester I) pada PT. Pabrik Gula (PG) RNI II di Jakarta dan Jawa Barat, ditemukan berbagai masalah yang merugikan Negara mencapai Ratusan Milliar Rupiah, yang harus diketahui Menteri BUMN Erick Tohir seperti, :
 
 
  1. Persediaan Pupuk Pembelian Periode Tahun 2016 sampai dengan Periode Tahun 2017 berpotensi Tidak Layak Pakai dan berpotensi Memboroskan Keuangan Perusahaan sebesar Rp. 658.15661,70.-
  2. Pengadaan Pupuk NPK Pelangi 20-10-10 Tahun 2017 dan 2018 Tidak Dapat Digunakan secara mekanisasi sebanyak 933,7 Ton, yang berpotensi Memboroskan Keuangan Perusahan sebesar Rp. 334.250.000.00.-
  3. Pelelangan pekerjaan Pengolahan Tanah, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman di Pabrik Gula Jatitujuh dilaksanakan secara Performa, Denda Keterlambatan yang Belum Dikenkan Sebesar Rp. 1.122.500.000,00 dan Penggantian Kehilangan Alat Belum Diterima Sebesar Rp. 339.992.300,00
  4. Produksi Gula Tahun 2015 – 2017 Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Mengakibatkan Adanya Biaya Reproses Yang Memboroskan Keuangan Perusahaan Sebesar Rp. 5.001.120.473,00
  5. Program Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN pada PT. Pabrik Gula Rajawali II Berpotensi Menimbulkan Piutang Macet Minimal Sebesar Rp. 9.694.847.577,33.-
  6. Surat Keputusan Bupati atas Tarif Biaya Tebang Angkut Tidak Sesuai dengan Kondisi di Lapangan
  7. Penjarahan Lahan Seluas 4.209,68 Hektar pada Pabrik Gula Jatitujuh (PGJT) Memboroskan Keuangan Perusahaan Sebesar Rp. 125.775.989.741,32 Atas Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Yang Telah Dikeluarkan.
  8. Kredit Modal Kerja PT. Pabrik Gula Rajawali II Tahun 2013 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sebesar Rp. 450.000.000.000,00 Sampai Dengan Semester I Tahun 2018 Belum Dapat Dilunasi.-
  9. Tingginya Jam Berhenti Giling pada Pabrik Gula di Lingkungan PT. PG Rajawali II Memboroskan Keuangan Perusahaan Minimal Sebesar Rp. 6.283.763.893,5-

Dari hasil pemeriksaan selain poin diatas kerugian yang dialami perusahan pelat merah ini juga meliputi penjarahan atas tanah akibat sistim pengelolaan perusahan yang tidak profesional sehingga merugikan perusahan Miliaran Rupiah, oleh sebab itu, diharapkan Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN untuk meminta pertanggung jawaban Mantan Direktur Utama PT. RNI II Cirebon Audri Harris Jolly Lapian, yang sekarang diangkat sebagai Direktur Utama PT. Pabrik Gula (PG) Candi Baru Sidoarjo, agar tidak terjadi seperti yang dialami PT. Pabrik Gula RNI II, Cirebon.
Selain mempublikasikan Indikasi Perkiraan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Media Mapikor melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Investigasi Korupsi juga akan melaporkan kepada pihak Penegak Hukum.(Redaksi)

    

 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999