23 Juni 2020 | Dilihat: 493 Kali
Wagub Maluku Resmi Membuat Laporan Polisi Di Polda Maluku
noeh21

Wagub Maluku Resmi Membuat Laporan Polisi Di Polda Maluku

Ambon | www.Mapikor-news.com

Terkait pemberitaan Media beberapa  waktu yang lalu ,atas tuduhan  yang dituding pada orang nomor dua di Maluku ini , bahwa yang bersangkutan dalang dari demo GAMKI ,di Kantor Gubernur Maluku beberapa waktu yang lalu .Dan Wakil Gubernur Barnabas.N.Orno, resmi membuat laporan ke Polda Maluku, Ambon (23/6/2020)

 Wakil Gubernur Maluku Drs Barnabas Orno yang didampingi oleh kuasa hukum ,Bpk Laurens Latuheru SH , dan beberapa kuasa hukum lainnya, datangi Polda Maluku dalam rangka membuat laporan polisi terkait pemberitaan salah satu media yang menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa HMI dan GMKI tanggal 19 Juni 2020 di depan kantor Gubernur Maluku dan kediaman Gubernur Maluku yang ditunggangi oleh Wakil Gubernur Maluku .

Orno yang tiba di Polda Maluku pukul 10.00 WIT langsung menuju ruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) untuk membuat laporan polisi. Kemudian Pukul 10.40 WIT Wakil Gubernur Maluku dari ruang SPKT menuju ruang Kriminal Umum (KRIMUM) Polda Maluku untuk dilakukan investigasi.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam konferensi persnya dengan awak media menjelaskan ia datang ke sini sehubungan dengan pemberitaan di media dan ia juga tidak bisa ,memvonis bahwa siapa yang salah, dan siapa yang benar, karena pada pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GMKI dan HMI serta para mantan casis di kantor Gubernur dan dilanjutkan di kediaman Gubernur ada pemberitaan bahwa ,dan ada dugaan atau rekayasa yang diatur di kediaman Wakil Gubernur.

"Menurutnya,pemberitaan seperti itu, sangat sensitif terhadap masyarakat luas karena kita saat ini sementara menghadapi bencana virus Covid 19 lalu tiba-tiba, hal yang tidak diinginkan dan terjadi kepada saya.

"Saya selalu berbicara masalah etika dan moral sehingga saya tidak mungkin mengatur rencana aksi dari kediaman wakil gubernur,"Jelas Orno.

Orng nomor 2 di Maluku ini, menegaskan ia menghindari vonis moral, kalau kita lihat di medsos tidak terlalu namun bagi masyarakat yang tidak tau mereka  akan menilai ,bahwa wagub selalu berbicara kearifan lokal dan etika moral tapi bisa mengatur demo.

"Pemberitaan ini bisa merusak hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya sangat menghormati bapak Gubernur, saya membuat laporan polisi agar publik tau bahwa aksi yang dilakukan itu saya tidak mengaturnya,"tegasnya. 

Orno mengungkapkan pada media, ia menyampaikan bahwa setiap pemberitaan yang dinaikan agar mengecek kepastian berita itu dari sumber.

Ia katakan , pada saat mendengar berita itu saya sangat terpukul dan saya khawatir dengan pemberitaan ini,karna nanti membuat masyarakat terprovokasi.

Dirinya mengatakan terkait dengan para mantan casis ,saya sampaikan bahwa sudah satu bulan yang lalu ada relawan mahasiswa MBD yang mencari bantuan sehingga mereka ketemu dengan istri saya, dan menerima bantuan dari Ina Beta Maluku yang didalamnya istri saya dan para ibu-ibu yang datang dari latar belakang dan pekerjaan yang berbeda, saat itu juga saya tidak ada namun pemberitaan di media sosial tidak sesuai fakta yang sebenarnya,ungkap Orno.

Sementara itu,ketua tim Kuasa Hukum Wakil Gubernur Maluku,J. Laurens Latuheru SH menjelaskan ,hari ini pihaknya resmi melaporkan hal terkait pemberitaan yang melibatkan wakil gubernur ,karena seorang warga negara berhak menggunakan hak hukumnya dan tidak ada yang melarang itu, pemberitaan ini menurut hemat kami bahwa berita yang dimuat itu bohong dan berakibat membuat gaduh serta bisa membuat sesuatu yang tidak positif bagi pemerintah karena Wakil Gubernur sangat menghormati Gubernur sebaliknya Gubernur sangat sayang kepada Wakil Gubernur.

"Pemerintah saat ini sedang memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari Covid 19 lalu kemudian ada pihak yang menginginkan ada salah faham antara Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga hal itu tidak bisa di tolerir, dan kita punya komitmen nasional bahwa negara ini n?Negara hukum sehingga kita memilih menyelesaikan masalah ini secara hukum,"Kata Latuheru.

Latuheru menegaskan, Wakil Gubernur sangat keberatan dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya, sehingga beliau tetap konsisten untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum yang berlaku sehingga kita meminta kepada penyidik untuk memanggil semua nama yang muncul di berita itu untuk dimintai keterangan apakah tindakan mereka merupakan unsur pidana atau tidak dan kalau memang ada maka kami minta agar siapa yang terlibat harus bertanggung jawab.(AB)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999