03 Juli 2020 | Dilihat: 197 Kali
TIDAK TERBUKTI ADANYA PERUSAKAN HUTAN OLEH ANSAR BIN NARU “DIDUGA DIKRIMINALISASI”
noeh21

TIDAK TERBUKTI ADANYA PERUSAKAN HUTAN OLEH ANSAR BIN NARU “DIDUGA DIKRIMINALISASI”


Gowa | www.mapikor-news.com — 
Berdasarkan laporan keluarga tersangka dugaan pengrusakan hutan lindung di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Ansar Bin Naru, lagi lagi mengalami nasib sial, seharusnya tuduhan pengrusakan hutan terhadap dirinya gugur demi hukum sesuai ketentuan yang berlaku, perpanjang proses hokum oleh pihak Kepolisian Gowa sampai dengan 30 Juni 2020 batas waktu penahanan Ansar pihak Kepolisian belum memiliki cukup bukti untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Gowa, sudah dua kali diajukan P 19, kepada pihak Kejaksaan, tapi ditolak oleh pihak Kejaksaan tapi ditolak pihak Jaksa Penuntut Umum sebab dianggap belum cukup bukti untuk menjerat Ansar.
 

Ansar sendiri ditahan mulai Tanggal 2 Mei 2020, sesuai ketentuan undang undang, Ansar Bin Naru sudah harus dilepas pada 30 Juni 2020karena pihak Kepolisian tidak memiliki cukup bukti, menurut keterangan Ansar kepada keluarganya ketika berkunjung Ansar bahwa pada jam 20.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) datang penyidik Brigpol Eko Sulistyo mendatangi Ansar meminta Ansar untuk menandatangani  permohonan perpanjangan masa tahanan dengan alasan bahwa Ansar tahanan titipan pengadilan.

Pihak keluarga merasa terkejut dan heran mendengar pengaduan Ansar terkait hal tersebut, sehingga pihak keluarga Ansar Bin Naru langsung mendatangi pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa Gowa, meminta keterangan pihak Kejaksaan, menurut keterangan Kasi Pidsus Harawati SH. MH, bahwa permohonan perpanjangan penahanan bisa saja dilakukan selama yang bersangkutan dianggap melanggar ketentuan hukuman 9 tahun keatas, pasal 92 sesuai yang dituduhkan kepada Ansar ketentuan hukumannya 9 tahun, oleh sebab itu perpanjangan tahanan Ansar bin Naru bisa dilakukan Pengadilan sesuai permohonan pihak Kepolisian maupun yang melapor, anehnya bahwa lahan yang dituduhkan dirusak Ansar bin Naru adalah tanah negara, dan didalam hutan tersebut tidak ada yang dirusak, lanjut kasi Pidsus Harawati SH MH, sehingga timbul pertanyaan siapa yang melapor, setelah mengetahui bahwa yang melapor adalah kepala Dusun dan Kepala Desa, Kasi Pidsus Harawati SH. MH, langsung menghubungi Kepala Desa Tonasa, akan tetapi tidak diangkat, berselang beberapa waktu kemudian kepala desa Tonasa Anwar Jama menghubungi balik Kasi Pidsus Harawati SH MH, setelah ditanya alasan pelaporan pengrusakan hutan tersebut, jawab sang kepala Desa bahwa Ansar adalah residivis.
 

Menurut keterangan Rizal keluarga Ansar Bin Naru, apakah Ansar bin Naru sebagai warga Negara Indonesia tidak memiliki hak yang sama dengan yang lainnya walaupun mantan residivis, justru seharusnya pemerintah desa harus bias mengayomi, membina orang seperti Ansar yang hendak melakukan hal hal yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan orang lain, kenapa malah melaporkan pengrusakan hutan padahal Ansar tidak melakukannya, begitu pula pihak Kepolisian diharapkan berlaku Adil dan Bijaksana jika laporan tersebut tidak bias dibuktikan kebenarannya seharusnya Ansar Bin Naru dilepas sesuai ketentuan hokum yang berlaku di Negara ini, lanjut Rizal salah seorang keluarga Ansar Bin Naru, Sebagai kepala perwakilan Media Mapikor Sulawesi Selatan, terkait masalah ini kami akan terus melakukan monitoring hingga tuntas ungkapnya.(Rizal) 

Terkait

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999