19 Mei 2020 | Dilihat: 199 Kali
TANGGAPAN MEDIA MAPIKOR TERHADAP JAWABAN SURAT SEKDA POHUWATO ATAS NAMA BUPATI POHUWATO.
noeh21

TANGGAPAN MEDIA MAPIKOR TERHADAP JAWABAN SURAT SEKDA POHUWATO ATAS NAMA BUPATI POHUWATO.

Jakarta | www.mapikor-news.com
Surat Nomor: 800/DPM/582/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020, atas nama Bupati Pohuwato H. Syarif Mbuinga, yang ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Pohuwato Djoni Nento S.IP. MM,yang diterima tertanggal 18 Mei 2020,Perihal : Konfirmasi menjawab Surat media Mapikor Nomor : 021/PU-PR/Konf-Klaf/V/2020, tertanggal 12 Mei 2020.

Tanggapan media Mapikor terhadap jawaban surat tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Pemerintah Daerah Pohuwato telah menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Hulawa dengan melaksanakan Surat Perintah Bupati melalui Sekda Pohuwato Djoni Nento, dari Hasil Indentifikasi Tim Pelaksana Tugas bahwa sampai saat ini alat berat yang tengah beroperasi berjumlah 7 (Tujuh) Unit, yang dimiliki Hadoya, Naning. Amir Inaku, Caco, Yosar, setiap alat berat mempekerjakan  tenaga kerja sejumlah 30 orang, dan jumlah kabilasa pada setiap alat berat berjumlah 100 sampai 200 orang, tenaga kerja yang dipekerjakan selain berasal dari desa hulawa dan sekitarnya sebagiannya lagi dari Sulawesi Tengah, jika ditotal 1 (Satu) alat berat mepekerjakan 30 orang ditambah dengan kabilasa berjumlah 100 sampai 200 orang jika dikali 7 (Tujuh) alat berat maka jumlah orang yang ada di tambang emas liar Botudulanga mencapai ribuan orang, bagaimana Pemerintah Daerah Pohuwato melaksanakan Sosial Distancing sebagaimana Himbauan Menteri dalam Negeri.
  2. Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Gorontalo : Bahwa adanya kegiatan pertambangan liar tersebut telah meresahkan sebagian masyarakat Desa Hulawa, dimana ditengah masa PSBB seyogyanya masyarakat melakukan PSBB dengan baik dan benar, akan tetapi pada kegiatan pertambangan tidak mengindahkan aturan yang tengah disosialisasikan, bahkan telah mengundang sebagian masyrakat dari luar daerah hulawa ataupun dari luar Kabupaten Pohuwatu yang dinyatakan sebagai Zona Merah. (dari dua point diatas apakah Bupato Pohuto telah melaksanakan himbauan pemerintah)
  3. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158: Bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUR, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.- (sepuluh milliar rupiah) sementara pada UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 109 : bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.- (satu milliar rupiah) dan paling banyak Rp. 000.000.000.- (tiga milliar rupiah)

Bahwa lokasi kegiatan pertambangan tersebut belum memiliki izin lingkungan dan memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan, diantaranya telah terjadi perubahan kwalitas lingkungan secara nyata, perubahan bentang alam, trend kualitas air yang semakin menurun, penggunaan mercury yang semakin tidak terkendali, hal ini bertentangan dengan UU 32/2009 ttg PPLH, PP 92/2001 ttg PPA, PP 101/2013 ttg PLB3, perpres 21/2019 ttg RAN PPM, sehingganya perlu dilakukan penertiban dan pembinaan bersama aparat penegak hukum serta mendorong agar pemilik alat berat dapat mengembalikan/menutup galian yang tidak dimanfaatkan.
  1. Sesuai ketentuan peraturan dan undang undang memang benar bahwa kewenangan terkait pertambanagan berada di Pemerintah Provinsi dan Pusat hanya bagi perusahan yang memiliki izin, akan tetapi pemerintah Kabupaten sesuai undang undang, bisa bertindak tegas terhadap Penambang liar yang tidak memiliki izin sama sekali, apalagi yang tidak memiliki izin lingkungan, oleh sebab itu masyarakat desa hulawa, nyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato yang dianggap tidak bisa bertindak tegas, sementara Pemerintah Daerah Pohuwato bisa meminta pihak Kepolisian dan TNI, untuk bersama sama menindak para penambang liar tersebut.

Selain menggunakan alat berat untuk menggali dan mengangkat material galian, pada lokasi penggalian tersebut juga memakai alat sedot atau alkon, karena sering digali dengan alat berat maka lokasi galian semakin dalam dan curam sehingga tebing bekas galian tersebut rawan  terjadinya longsor, akibatnya pada 17 Mei 2020 Dua orang warga masayarakat yang hanya berusaha mencari rejeki dengan meminta material seadanya dari hasil galian alat berat atau yang biasa disebut kabilasa dua orang menjadi korban tertimbun longsor tebing hasil galian alat berat serta penggunaan sedotan atau alkon, korban patah kaki diketahui bernama Uten tane atau yang biasa dipanggil (baga) bertempat tinggal didesa balayo kecamatan patilanggio kelahiran desa taluduyunu, sementara satu korban lainnya dilarikan kerumah sakit, informasi yang diterima korban mengalami luka parah diketahui dari masyarakat bernama Ody tinggal di kecamatan paguat. (Redaksi)
 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999