07 Juli 2020 | Dilihat: 253 Kali
PTPN VIII TUNGGU APA LAGI? Segera Kembalikan Hak Hak Masyarakat
noeh21

PTPN VIII TUNGGU APA LAGI? Segera Kembalikan Hak Hak Masyarakat

Lebak | www.mapikor-news.com —
Masyarakat kampung Cipancur Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak berharap Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN PTPN VIII untuk segera dengan sukarela mengembalikan hak hak masyarakat .

PT. Perkebunan Nusantara VIII sejak tahun 2005 tidak lagi memiliki Hak atas lahan tanah Blok Cininih (Blok Terbang) Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seluas luas 114.013 m² sebab Hak Guna Usaha HGU atas nama PT. Lingga Sari telah berakhir sejak 2005, dan sampai sekarang tidak bias bias lagi diperpanjang HGU nya.
 

Sesuai kronologis bahwa HGU lahan tersebut diterbitkan atas nama PT. Co. Carco, yang kemudian dibeli oleh PT. Lingga Sari yang kemudian memperpanjang HGU tersebut dari Tahun 1982 sampai Tahun 2005 atas nama PT. Lingga Sari, sesuai Akta Jual Beli yang diterbitkan Notaris Departemen Dalam Negeri sekarang Kementerian Dalam Negeri lahan tersebut kemudian dikelola PTPN VIII yang telah mengajukan perpanjangan HGU akan tetapi ditolak BPN, sebab tidak ada izin prinsip dari Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana ditentukan pasal 9 peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Juncto Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penepatan Hak Guna Usaha. Hal tersebut terbukti dengan tidak ditindaklanjutinya surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Nusantara VIII ke BPN Provinsi Banten yang berkali-kali usul perpanjangan HGU dari PT. Perkebunan Nusantara VIII yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertahanan Nasional RI. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Banten, sehingga hal ini menjadi begitu jelas, bahwa sejak berakhirnya HGU atas nama PT. Lingga Sari, maka PTPN VIII sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”) maka PTPN VIII tidak memiliki hak untuk mengelola lahan tersebut yang telah kembali menjadi tanah Negara, sesuai pasal 19 huruf C Undang-Undang No.05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 

Dari hal tersebut diatas jelas bahwa PTPN VIII tidak berhak lagi atas lahan maupun jual beli lahan tersebut, sehingga perjanjian apapun pihak ketiga dengan PTPN terkait jual beli lahan tersebut secara otomatis tidak sah secara hokum (Cacat Hukum) Bahwa ketika permasalahan hukum telah terang benderang maka tanda hak masyarakat SPPT Ipeda keterangan waris letter C berlaku mutlak.
Melalui publikasi yang dilakukan media Mapikor, diharapkan agar pihak PTPN VIII, jangan membuat masyarakat tambah susah, segera dengan sukarela mengembalikan apa yang menjadi Hak Hak masyarakat Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, dari Hasil investigasi dilapangan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIII tidak kooperif dengan menyerahkan secara sukarela karena dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 tidak ada tikad baik PT. Perkebunan Nusantara VIII secara tertulis menyerahkan secara sukarela kepada masyarakat Desa Pasir Tanjung blok 40 dan blok 40 CInihnih/ Blok Terbang Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak karena adanya pengaturan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Lebak Banten.
Menurut kuasa hukum masyarakat Desa Pasir Tanjung M. Ridwan.F,SH dan Asep Rujmin,SH yang menangani blok 40 dan blok 41 agar Dirut PT. Perkebunan Nusantara VIII, Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara VIII dan PT. Perkebunan Nusantara III (yang menguasa mayoritas saham PT. Perkebnunan Nusantara VIII) menyerahkan lahan secara sukarela dan tertulis berikut petikan singkat wawancara kuasa hokum masyarakat Desa Pasir Tanjung blok 40 dan blok 41,
 

kami sudah beberapa kali mengirim surat kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII agar masyarakat segera mendapatkan ganti rugi apalagi musibah Banjir di Waduk Kariyan Sajira sampai Rangkas Bitung Lebak Banten pada Januari serta pandemic covid-19 masyarakat Kariyan Pasir Tanjung sangat membutuhkan ”media Mapikor" untuk kepentingan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas  (Asep)
 

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999