27 Agustus 2020 | Dilihat: 38 Kali
Pemilihan Damang Lahei Diduga Cacat Hukum Ketua BPD Muara Pari Laporkan Panitia
noeh21

Pemilihan Damang Lahei Diduga
Cacat Hukum Ketua BPD Muara Pari Laporkan Panitia

Muara Teweh I www.mapikor-news.com
 
Sudah tiga bulan pelaksanaan pemilihan Damang Lahei Kabupaten Barito Utara dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Baito Utara No.188.48/126/2020 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei Tahun 2020, namun sampai saat ini belum dilantik untuk calon terpilih.

Untuk diketahui pelaksanaan kegiatan Pemilihan Damang Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara di laksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2020 Pukul 08.00 WIB di aula Kantor Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalteng.

Diduga pemilihan Damang Kecamatan Lahei tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng No.16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Pari, Ahmad Yudan Baya yang merasa keberatan, melayangkan surat laporan ke Bupati Barito Utara terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan Perda.

"Saya keberatan dengan panitia pemilihan Damang Lahei yang telah menina bobokan ketentuan pasal 18  Perda Provinsi Kalteng No 16 Tahun 2018 yang mana ada beberapa hak pilih dihilangkan seperti Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, dan semua anggota kerapatan mantir perdamian adat Se-Kecamatan Lahei," cetusnya saat memberikan keterangan pers di kantor IPJI Barut. Rabu (26/08).

Lanjutnya, bahwa pemilih Damang Kepala Adat yang diundang oleh panitia tidak memenuhi 2/3 kententuan pasal 22 ayat (3) dari jumlah pemilih yang tetapkan.

"Ironisnya, sebelum adanya pemilihan Damang Kepala Adat kecamatan Lahei, kami ditingkat Desa khususnya Muara Pari tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu oleh panitia pemilihan," terangnya.

Tambah Yudan sapaan akrabnya, ketua panitia dalam hal ini selaku Camat Lahei melakukan Diskriminatif dan telah menghilangkan hak konstitusionalnya selaku lembaga di Desa dalam Pemilihan Damang Kepala Adat, karena jelas di dalam perda No.16 Tahun 2018 adalah sebagai lex spesialis di Kalteng.

"Saya berharap kepada Bapak Bupati Barito Utara selaku Pemimpin Daerah menonaktifkan dari jabatannya sebagai Camat Lahei sesegera mungkin, dan diberikan sanksi, serta pemilihan Damang tertanggal 17 Juni 2020 di batalkan," pungkas Yudan.

Sementara itu,  Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei Rusihan saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan chat whastapp mempertanyakan terkait pemilihan Damang Lahei yang diduga bertentangan dengan Perda No.16 Tahun 2018 Pasal 18  Dimana sesuai data yang diperoleh disalah satu Desa seperti Ketua BPD Muara Pari yang mempunyai hak pada pemilihan tersebut tidak diundang.

Dengan singkat balasan chat whastapp Ketua Panitia Pemilihan Damang Lahei menjawab dengan menuliskan , "oh.....siap" jawabnya

Dalam chat whastapp itu, wartawan  menyingung dasar acuan apa panitia pemilihan Damang Lahei saat melaksanakan pemilihan, tidak mengundang salah satu ketua BPD, padahal didalam Perda No.16 Tahun 2008 jelas diatur mengenai hak pilih.

"Silahkan dilihat Pergub dan Perbupnya." tulis Rusihan.

Ia juga menambahkan, untuk Detailnya silahkan klarifikasi dengan Kasi Tata Pemerintahan KecamatanLahei, Swastika Malabaya, besok ke Desa Ipu.

Terpisah, saat dikonfirmasi wartawan kepada Ketua DAD Barut, Rabu (26/08/2020) melalui chat whastapp terkait laporan oknum BPD Muara Pari tentang pelaksanaan pemilihan Damang Kecamatan Lahei, yang tidak di undang padahal yang bersangkutan memiliki hak pilih sebagaimana diatur dalam pergub no 16 tahun 2008 tetang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalteng, bagian kedua Hak Memilih dan Dipilih, sesuai Pasal 18, dan apakah sah pemilihan damang tersebut karena ada beberapa suara yang tidak ada sesuai aturan, Junio Suharto mengatakan 
Menjawab pertanyaan sah atau tidaknya pemilihan damang tersebut bergantung pada aturan mana yg panitia gunakan, bila panitia menggunakan Perda Kabupaten Barito Utara no 1 THN 2002, maka benar yang memilih hanya ketua adat dan kades saja, BPD tidak ikut memilih dan mereka yang pernah dihukum (tim)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999