24 Juni 2020 | Dilihat: 2172 Kali
PELANTIKAN PEJABAT KADES GALE GALE OLEH BUPATI TUASIKAL ABUA SH DIDUGA CACAT HUKUM
noeh21

PELANTIKAN PEJABAT KADES GALE GALE OLEH BUPATI TUASIKAL ABUA SH DIDUGA CACAT HUKUM


Masohi | mapikor-news.com —

Pengambilan sumpah serta pelantikan La Alwi sebagai pejabat kepala Desa administratif Gale Gale bertempat di Gedung Baileo Ir. Soekarno di area Pandopo Bupati Maluku Tengah beberapa waktu lalu yang dilaksanakan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua SH, diduga cacat hukum jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP)  Tahun 2014, Tentang pedoman pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 47 Tahun 2015 pada pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menegaskan bahwa pengangkatan pejabat kepala Desa yang dilaksanakan Bupati atau Walikota sesuai ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (3) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kabupaten Maluku Tengah.
 

Keterangan yang diterima Redaksi Media Mapikor dari nara sumber salah seorang tokoh generasi muda Maluku Tengah Iwan Alvaro Da Silva melalui pesan whasapp, bahwa La Alwi yang dilantik oleh Bupati Tuasikal Abua SH, adalah mantan  ketua KPU Maluku Tengah dua periode serta komisioner KPU Provinsi Maluku dua periode, dan Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai perintah Undang Undang dan Peraturan Pemerintah seperti dimaksud pada (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tersebut.
 

Pelantikan La Alwi oleh Bupati Tuasikal Abua SH, menurut Iwan Alvaro penuh Intrik dan Konsprisai dalam rangka Balas Jasa kepada La Alwi, sehingga Bupati entah sengaja atau tidak sengaja, entah lupa atau pura pura lupa akan ketentuan Undang Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara ini, alasan apapun yang disampaikan Bupati dianggap sangat tidak rasional, karena Bupati telah melanggar ketentuan Undang Undang maupun Peraturan yang berlaku, sehingga pelantikan La Alwi menurut Iwan Alvaro adalah cacat hukum, terkait hal ini media Mapikor melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) akan mempertanyakan tindakan Bupati Tuasikal Abua SH, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah.(Redaksi)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999