30 Juni 2020 | Dilihat: 45 Kali
Pelalawan Sukses Raih Opini WTP dari BPK RI
noeh21

Pelalawan Sukses Raih Opini WTP dari BPK RI


Pelalawan | www.mapikor-news.com

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Dan untuk di tahun 2020 ini adalah ke 8 kalinya Pelalawan mendapatkan secara berturut - turut. Senin (29/6/20).


Penghargaan ini langsung di terima oleh Bupati Pelalawan H.M.Harris di Pekanbaru beberapa waktu yang lalu.


Bupati Pelalawan H. M Harris menyampaikan, sejak tahun 2011 ia sudah bekerja keras untuk mendapatkan opini WTP yang pertama kali. Bahkan, sampai membuat pelatihan khusus kepada instansi yang ada.


"Alhamdulillah, hingga saat ini kita bisa mempertahankan WTP, sampai akhir masa jabatan saya masih ada satu tahun anggaran lagi. Mudah - mudahan dapat dilanjutkan dengan Bupati Pelalawan yang baru," ucap H.M Harris, Senin (29/06/2020) di Pangkalan Kerinci.


BPK RI memberikan opini WTP untuk yang ke-8 kalinya kepada Pemda Pelalawan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.


Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK ini diterima Langsung oleh Bupati Pelalawan H.M Harris dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Adi Sukemi, setelah menerima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
 

Dalam acara tersebut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pelalawan ,Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, beberapa kepala OPD, Irban Inspektorat Kabupaten Pelalawan dan Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Pelalawan.


Bupati Pelalawan H.M Harris mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas predikat WTP yang kembali diraih oleh kabupaten pelalawan, menurut diraihnya predikat WTP oleh Pemkab Pelalawan merupakan bukti nyata bahwa semangat seluruh satker untuk bekerja sesuai standar yang ditetapkan, utamanya dalam pengelolaan keuangan negara.


“Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan predikat WTP kepada Pemkab Pelalawan, tentu predikat ini memotivasi kami untuk terus mempertahankan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan ke depannya,” kata HM Harris


Predikat WTP dari BPK RI bukan kali pertama di raih oleh Pemkab Pelalawan, namun ini kali ke delapannya daerah yang berjuluk negeri seiya sekata ini meraih apresiasi dari lembaga aditor Pemerintah pusat, tujuh tahun berturut turut sebelumnya predikat itu tersebut dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Pemkab Pelalawan.


“Ini kali kedepannya kita meraih WTP dari BPK RI, secara berturut turut,”tegas orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini.


Predikat WTP bukan datang dengan sendiri nya tanpa usaha dan semangat membangun sistem keuangan yang berstandar akuntansi, usahanya nyata mempertahankan predikat WTP di tunjukkan dengan semangat pemerintah daerah sejak awal tahun 2020, satu bulan sejak berakhir nya penggunaan anggaran tahun 2019 yang menjadi objek audit oleh BPK.


Usaha tersebut dimulai dengan melaksankan entry briefing dengan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Provinsi Riau pada Senin, 27 Juni 2020 lalu di auditorium lantai tiga kantor bupati Pelalawan Komplek Bhakti Praja Pangkalan Kerinci.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Devitson Saharuddin, SH.MH dalam pemaparannya mengatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK lebih dini seperti sekarang ini dapat memberikan koreksi terhadap LKPD Pelalawan.


LKPD dapat diselesaikan setelah laporan keuangan di masing-masing OPD telah selesai.


“Diharapkan semua OPD dapat segera menyerahkan laporan keuangannya kepada BPKAD sebelum bulan Maret 2020,” katanya kala itu.


Di ingatkannya, telah ada kesepakatan semua OPD menyelesaikan kerja kerja pada bulan Maret 2020. Dengan adanya pemeriksaan dari BPK, dapat memberi masukan kepada Pemerintah daerah dalam pembuatan LKPD.


“Dan semoga WTP untuk Kabupaten Pelalawan dapat dipertahkan pada tahun ini,” ujarnya.


Bupati Pelalawan mewanti bawahannya untuk dapat menyelesaikan laporan keuangannya dengan segera. Dan melaoprkan jika ada kendala terkait dengan tim yang bekerja lamban, agar segera dilakukan evaluasi.


“Saya minta nanti jangan ada yang tidak siap sebelum Bulan Maret. Tolong bekerja dengan serius, kalau ada OPD yang memiliki tim yang kurang cocok, maka sampaikan saja, karena kita memiliki masa evaluasi setiap 6 bulan sekali,” tandasnya.


Kerja serius satker satker di lingkungan Pemkab Pelalawan dalam memberikan laporan keuangan penggunaan anggaran tahun 2019 terbayar sudah, dengan raihan predikat wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya predikat itu masih disandang dalam durasi sewindu sampai saat ini.(Adv/Romi)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999