03 Mei 2020 | Dilihat: 466 Kali
Kontraktor APD Covid 19 .Berkantor di Kejari Malteng.
noeh21

Kontraktor APD Covid 19 .Berkantor di Kejari Malteng. 
 
Masohi|www.mapikor-news.com

Sejumlah Raja Negeri, Kepala Desa, dan Pj  Kepala Pemerintah Negeri (KPN) di Kabupaten Maluku Tengah,keluar masuk Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah,menjadi perhatian masyarakat,suasana ini membuat penasaran awak media mapikor,sehingga awak media mapikor mencoba konfirmasi beberapa oknom Kepala Pemerintah Negeri di seputaran lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Oknom Kepala Pemerintah Negeri, mengungkapkan adanya transaksi Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
 

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, transaksi APD berlangsung di lingkungan Kantor Kajari Malteng. Dan kepada Negeri-negeri yang belum memiliki APD tinggal mendatangi Kantor Kejari Malteng,menandatangani Faktur harga  APD Covid 19,dengan harga berkisar 46.200.000( Empat puluh enam juta dua ratus ribu) yang tertera di faktur a/n PT DELVI PRIMATAMA dan bisa langsung diambil.
 
Transaksi APD Covid 19, didesain fleksibel. Pemerintah Negeri boleh mengambil barang lebih dulu dan baru melakukan pembayaran setelah DD cair.

Kata Sumber, setahu saya, hampir semua Negeri membeli APD Covid 19, di Kantor Kejaksaan Malteng.

“Oknom KPN,menjelaskan  APD Covid 19,yang dijual  di Kejaksaan Malteng bisa ambil dulu, bayarnya nanti setelah Dana Desa cair.

Hal ini disatu sisi sangat membantu pemerintah Negeri dalam memenuhi ketersediaan APD Covit 19,sebagaimana amanat pemanfaatan DD ditengah wabah virus Corona. Sebaliknya, kondisi ini malah memunculkan kesan seolah-olah Pemerintah Negeri “Terpaksa” membeli APD Covid 19,yang dijual  di Kantor Kejari Malteng lantaran Kejari merupakan Lembaga Negara yang diberi Kuasa sesuai UU sebagai Penuntutan.

Kajari Malteng Juli Isnur melalui pesan grup Whatsapp “Pers Kejari Malteng” menaggapi biasa biasa saja persoalan ini. Kajari berdalil bahwa apa yang dilakukan semata  mata dalam kerangka membantu Pemkab Malteng menyediakan kebutuhan APD yang saat ini sulit diperoleh.

Kajari dalam pesan smsnya, Ketika ada yang dapat kami bantu untuk Kabupaten Maluku Tengah ini, kami berbuat semaksimal mungkin. Tujuan Kita hanya satu demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Lanjut Kajari, APD Covid 19 dijual kepada Pemerintah Negeri bukan milik Kejaksaan Negeri Malteng. Menjawap pertanyasn kenapa transaksi bisa berlangsung di lingkungan Kejari Malteng ? Kajari mejelaskan bahwa, pihaknya hanya memfasilitasi tempat tinggal sementara bagi pemilik APD Covid 19,yang kebetulan belum mendapatkan kontrakan di Masohi.
“Si pemilik barang belum mendapat kontrak rumah. Daripada  kebingungan, saya bilang pakai saja dulu ruang IAD yg kosong sambil kalian cari kontrakan,” jelas Isnur.

Meski begitu, Isnur secara tegas menyatakan siap mempertanggung jawabkan hal dimaksud. Sebab, menurutnya, alasan kemanusiaanlah yang melatari terjadinya transaksi APD diKantor Kejari Malteng.
“Saya sebagai KAJARI siap bertanggung jawab. Ini kami lakukan demi kemanusiaan,”tutupnya. (AH)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999