22 Juli 2020 | Dilihat: 153 Kali
Kejati Kalteng Resmi Tahan DHS,Atas Dugaan Korupsi Pembuatan Jalan Masuk Dan Parkir Bandara Trinsing
noeh21

Kejati Kalteng Resmi Tahan DHS, Atas Dugaan Korupsi Pembuatan Jalan Masuk Dan Parkir Bandara Trinsing
 
 
Palangka Raya || www.mapikor-new.com – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial DHS atas perkara tindak pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk Dan Halaman Parkir Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik Tahun 2014, di Desa Trinsing, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, Selasa (21/07/2020) pukul 16.00 WIB.
 
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr. Mukri, SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus Kejati Kalteng, Adi Santoso menjelaskan, setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi, 2 orang ahli dan tersangka serta dokumen-dokumen yang telah diperoleh ditemukan dua alat bukti yang mengarah pada keterlibatan para tersangka
 
"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup Tim Penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk menetapkan tersangka atas nama AS selaku PPK dan DHS selaku Pelaksana Pekerjaan. Kemudian tim penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka DHS selama 20 hari kedepan, terhitung mulai tanggal  21 Juli 2020 s/d 09 Agustus 2020 di Rutan Klas IIa Palangka Raya," tutur Adi Susanto
 
Ditambahkannya, penahanan tersangka DHS ini atas perkara tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk Dan Halaman Parkir Bandar Udara Trinsing/Bandar Udara H. Muhammad Sidik tahun 2014 dengan Volume 2.328 M2 yang dilaksanakan oleh CV. Indo Baruh Kencana. Dmana pekerjaan tersebut tidak memenuhi Spesifikasi Teknis.
 
"Menurut perhitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Udara RI, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.103.880.913,00 (satu miliar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)," imbuhnya. 
 
Atas perbuatannya, tersangka DHS disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Hendrik)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999