16 Juli 2020 | Dilihat: 1427 Kali
Ini isi surat laporan Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kapolda Babel
noeh21

Ini isi surat laporan Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kapolda Babel

Bangka Belitung - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel), Naziarto telah melaporkan salah satu anggota DPRD Provinsi Kep Babel RT (49), pimpinan, editor dan wartawan media menstraim ternama di Bangka Belitung, kemarin Rabu (15/07/2020).

Diketahui Naziarto saat melapor didampingi Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan M.Haris dan Kabiro Hukum  Setda Prov Kep Babel Maskupal.

Berikut ini, isi surat  yang dilaporkan Sekda Prov Kep Babel kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.


Pangkalpinang, 15Juli 2020

Perihal: Laporan

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitang
U.p. Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus)

Di

Tempat


Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. Neciarto, S.H. M.H
Tempat, Tanggl Lahir : Kaee, 21 Maret 1964
Alamat : Jalan Fatmawati Selindung Baru, Kota Pangkalpinang
Jabatan : Sekretaeis Daerah Provinsi Kepulaan Bangka Belitung
 

Bersama dengan ini mengajukan permohonan laporan kepada Bapak Kepolisi Daerah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung (KAPOLDA) agar sudi kiranya menindaklanjuti laporan  ini.

Permohonan lapon ini di latar belakangi pemberitaan oleh pihak Media Bangka Pos melalui wartawannya telah membuat berita yang tidak benar atau tidak sesaai realita/fakta yang sebenarnya, dimana judul beritanya “Begini komentar Rina Tarol soal retaknya hubungan Gubernur Babel Erzaldi Rosman dengan Sekda Naziarto" di media online dengan link https://Bangka.tribunnews.com pada tanggal 18 Juni 2020 (sekarang content isi dari pemberitaan ini sudah ditarik oleh pihak media Bangka Pos dengan alasan yang tidak jelas).

Adapun lapoan ini ditujukan kepada terlapor yang terdiri dari:

1. Rina Tarol selaku (Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Ibnu Taufik Juwariyanto selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Bangka Pos
3. Ramandha selaku Wartawan Bangka Pos
4. Dedy Qurniawan selaku Editor berita Bangka Pos
 

Adapan beberapa hal yang menjadi dasar materi atau isi dari laporan adalah:

1. Mengutip kata dari editorial Media Indoesia "Pers harus tampil menyuarukan kebenaran, menjadi pencerah yang menghindarkan publik dari jebakan hoaks” dimana kata-kata tersebut seharusnya menjadi cerminan atau seharusnya bagaimana suatu insan pers baik itu Lembaga persnya ataupun wartawan baruslah memberikan pemberitaan yang berisikan nilai-nilai kebenaran dan sekaligus mencerdaskan masyarakat agar bisa memilih serta menyaring (filter) suatu pemberitaan yang benar sesuai realita fakta dan bukan berita kebohongan. Harusnya kata-kata diatas menjadi pondasi yang sangat kuat untuk pemberitaan yang benar sesuai fakta.


2. Karena berita yang tidak benar atau tidak sesuai realitanya yang sebenarnya, dimana  judul beritanya “Begini komentar Rina Tarol soal retaknya hubungan Gubernur Babel Erzaldi Rosman dengan Sekda Naziarto" yang dengan link
https://Bangka.tribunnews.com pada tanggal 18 Juni 2020 tersebut dimedia online mengakibatkan banyak poitisi bahkan masyarakat bertanya dan berkomentar perihal kebenaran atau keapsahan berita tersebut baik bertanya langsung kepada Gubernur maupun Sekda sehingga berita tersebut membust keresahan dan ketidaknyamanaan secara institusi , jabatan dan secara pribadi bahkan dilingkungan sipil negara (ASN)bertanya-tanya kebenaran berita hoaks tersebut.


3. Sangat menyayangkan media BangkaPos yang tidak profesional dan seakan-akan mengadu domba terhadap pejabat Bangka Belitung dalam hal ini antara Gubernur dengan Sekda Bangka Belitung bahkan berita ini seakan memprovokasi dua pejabat daerah yang sedang bekerja untuk masyarakat Bangka Belitung.Bahkan berita tersebut sangatlah tidak layak untuk sebuah berita atau bacaan yang mendidik bagi masyarakat Bangka Belitung. Padahal hendaknya media Bangka Pos menjadi media penyejuk bahkan penyeimbang yang memuat berita yang memberikan kontribusi pemberitaan positif bagi masyarakat Bangka Belitung.

 

4. Seharusnya berita atau konten yang dibuat oleh Bangka Pos harus memuat fakta, baik fakta pendapat maupun fakta peristiwa atau bahkan megklarifikasikan fakta tersebut langsung ke Gubernur dan Sekda perihal konten berita yang akan dimuat baik secrara online maupun cetak. Berita yang dibuat Bangka Pos ini sangat jauh sekali dari fakta yang terjadi atau mungkin dibuatkan kriteria retaknya hubungan Gubernur atau Sekda Bangka Belitung sehingga menjadi tolak ukur untuk berita yang baik dan benar.


5. Pihak wartawan bahkan pemimpin redaksi Bangka Pos yang memuat Berita Bangka Pos tersebut sudah sangat jelas dan telah melanggar kode etik jurnalistik yang ada bahkan UU Pers bahkan memuat berita yang kurang elegan layaknya sebuah berita.

6. Saudari Rina Tarol memberikan pedapat atau komenta tidak sesuai fakta atau realita walaupun sebagai kapasitasnya sebagai pribadi ataupun sebagai anggota DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena pendapatnya dalam berita tersebut bukan realita tetapi opini yang tidak benar dan seakan mengada-ngada tentang keadaan yang sebenarnya. Seharusnya yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan Gubernur atau Sekda sebelum memberi pendapat atau menjawab pertanyaan dari wartawan.


7. Wartawan serta editor Bangka Pos yang memuat berita ini bahkan mewawancarai Rina Tarol telah membuat berita yang tidak sesuai realita atau fakta yang sebenarnya dan seakan-akan ingin mengadu domba antara gubernur dengan sekda Bangka Belitung bahkan wartawan tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers yang ada.


8. Pemimpin Redaksi (Pemred) Bangka Pos yang seharusnya menjalani tugas seperti memilih konten berita yang layak naik atau layak diberitakan secara online mupun cetak hendaknya dalam posisi yang profesional dan sesuai kode etik jurnalistik atau UU Pers yang ada dan bukan berada dalam posisi yang mendukung dan membuat berita tersebut menjadi konsumsi masyarakat Bangka Belitung secara khusus dan Bangsa Indonesia secara umumnya.


9. Secara pribadi dan sebagai seketaris daerah Provinsi Bangka Belitung hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.49 WIB di online https://bangka.tribunnews.com dalam berita online Bangka Pos “Kabar Hubungan Sekda dan Gubernur Babel Tak Harmonis, Naziarto Sebut Biar Masyarakat Meninali” berisi klarifikasi saya tentang ketidak benaran berita sebelumnya.


10. Sangat menyangkan berita yang dimuat oleh Bangka Pos tersebut akhirnya ditarik dari online Bangka Pos atau dihapus secara mendadak dengan banyak pertimbangan. Harusnya pertimbangan sebuah berita dilakukan sebelum berita tersebut naik percetakan atau naik online. Tanpa ada klarifikasi yang benar tentang kebenaran berita yang telah dibuat. Hal ini seakan-akan Bangka Pos adalah media yag tidak profesional dan kredibel sebagai media yang dianggap baik dan profesional di
Bangka Belitung.


11. Patut diduga ada niat yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemberitaan yang dimuat dimedia online tersebut. Karena pemberitaan tersebut berisikan hubungan antara Gubernur dengan Sekda provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang tidak baik atau dalam masalah. Padahal hubungan keduanya sangatlah baik. Baik hubungan kerja maupun hubungan pribadi.
 

Mengacu beberapa Poin diatas, saya baik secara pribadi maupun sebagai Seketaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan keempat (4) nama yang tertulis diatas dikarenakan telah melanggar:

1. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
a. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19 Tahun 2016) mengatur menganai Penyebaran Berita Bohong di media Elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

b. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras, dan
antar golongan (SARA)”.

c. Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .

d. Pasal 40 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penangganan Situs bermuatan negatif.

e. Bagi penyebar hoaks, dapat diancam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja,dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang megakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45 huruf a Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 1 miliyar

2. Undang-Undang Pers
a. Dalam Konteks Jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No.40 Tahun 1999) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (UU No.32 Tahun 2002). Khusus penyebaran beritabohong yang dilakukan oleh lembaga Pers diatur dalam Pasal 6 huruf c Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkn informasi yang tepat, akurat, dan benar. Akan tetapi,pelanggaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 kode etik jurnalistik.

b. Dalam penjelasan Pasal tersebut, berita bohong diartikan sebagai berita
sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Penyelesaian mengenai pelanggaran kode etik tersebut dilakukan melalui Dewan Pers yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kode etik jurnalistik.


3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
a. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu
digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 309 KUHP berbunyi sebagai berikut : “ barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri tau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagang,fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur mengenai berita bohong yakni:

1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya
sepuluh tahun.

2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

c. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 :
Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Demikian surat laporan ini saya buat. Semoga dengan laporan ini akan memberikan suatu kepastian hukum, kcbenaran, serta keadilan bagi diri saya secara pribadi maupun secara jabatan sebagai Sekretaris Dierah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memberikam rasa kenyamanan bagi masyarakat Bangka Belitng terhadap pemberitaan online ini. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pelapor


Dr. Drs. Nariarto, S.H, M.H

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999