20 April 2020 | Dilihat: 190 Kali
Dugaan SPPD Fiktip Mantan Kadis Ketahanan Pangan SBB 2018,Tidak Tersentuh Hukum
noeh21

Dugaan SPPD Fiktip Mantan Kadis Ketahanan Pangan SBB 2018,Tidak Tertentuh Hukum
.   

Kairatu || www.mapikor-news.com -
Dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  fiktip yang dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, ( SBB) tahun 2018,yang diduga merugikan Negara sebesar empat ratus juta rupiah,hasil temuan audit BPK, sampai dengan hari ini, baru dikembalikan delapan pulu juta rupiah (80 000 000) oleh mantan Kepala Dinas,ketahanan pangan AF.Hasil konfermasi awak media ini dengan sala satu Stap Dinas Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, di Kantornya, beliau mengaku betul kalau mengenai hasil temuan audit BPK,telah kita laporkan ke Pa Bupati dan sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.Stap kantor Inspektorat dalam penyampaianya,saya kasubag pemerintahan keuangan sekaligus untuk admin dan pengendalian teknis untuk tindak lanjuti laporan BPK.
Korcek menyangkut ada dugaan penyalagunaan sppd fiktif atas kepala dinas ketahanan pangan tahun 2018 sebesar 400 juta.Dan
untuk menyangkut tindak lanjuti dari hasil temuan kemarin itu memang sudah berproses.
Dimana sebagai awal tindak lanjuti itu untuk suatu tanggung jawab mutlak  itu memuat; 1. Pengakuan atas maslah temuan,kondisi, lalu hal-hal yang disebab material. 2. Menyangkut kesediaan untuk menyelesaikan dampak yang muncul seperti kerugian, kalaupun sifatnya adminstrasi masih melengkapi, jadi sesuai rekomendasi,kita tidak keluar dari rekomendasi BPK. Jadi,kita dalam mengawali menindak lanjuti laporan BPK, bukan hanya konteks ketahanan pangan, tetapi namanya semua yang ada muncul pada temuan BPK, baik perubahaan karena ada dua aspek yang dilihat dalam penilaian BPK melakukan audit,fungsi pengendalian interennya karena dalam kepatuhannya perUndang-Undangan kalau SPI itu biar saja administrasi  yang dia punya dampak kerugian, lalu ada juga kondisi dimana akultasi yang bisa berdidikasi munculnya dampak kerugaian dalam tanggungjawaban yang kurang.
Untuk aspek kepatuhan atas perUndang-undangan itu sudah memunculkan nilai pastinya yang memuat permasalahan berdasarkan yang diperiksa oleh BPK. Munculnya rekomendsai itu di dua aspek.
Dari sisi administrasi yang ditindaklanjuti oleh kabid,pertama menyangkut surat perintah dan teguran Bupati sebagai kebijakan, berikutnya menyangkut pertanggungjawaban yang masih kurang atau yang belum lengkap,itu telah kami tindak lanjuti dan berdasarkan surat perintah Bupati atau surat teguran.
Kami tindak lanjuti  temuan BPK,namanya Apik menyurati kepada yang bersangkutan kuasa penggunaan anggaran dan bendahara,untuk meneliti atas rekomendasinya BPK serta perintah Bupati. Tindak lanjut dari pada surat perintah Bupati menyangkut teguran Bupati itu,di sekapi oleh kuasa penggunaan anggaran pada saat itu,namanya Pak AF dan bendahara di sekapi dengan melengkapi SPI administrasi itu,adapun adanya SPI yang sifatnya administrasi yang punya potensi bilamana kalau  tidak dilengkapi, maka akan muncul dampak kerugian. 
Telah kami lakukan verifikasi dan kami telah serahkan kepada Tim untuk tindak lanjuti BPK yang ada di kantor perwakilan di kegiatan pemutakhiran dan data. Kami lakukan di tahun 2018 sampai terakhir 2019 kemarin, untuk menyangkut dan temuan yang punya dampak kerugian, itu kami sudah ada untuk jam SKTjn dan itu memuat poin dimana pengakuan untuk menggantirugi, atau sigantirugi itu di atur dalam bentuk sesuai aturan Undang-Undang BPK enam (6) bulan, bilamana SKPJM sudah ada kesanggupan yang ditangani oleh yang bersangkutan itu,dengan yakni dibubui materai 6000 itu kami buat dalam bentuk beberapa kali yang menendang keluhan berapa lama,eksposisi yang kami kawal hingga sekarang.Sumber juga menjelaskan
 Yang  terakhir itu,kurang lebih yang sudah setor kepada kami dari patuhan karena saya selain ikut admin ini ada anak operator,yang secara administrasi ada yang pegang administrasinya, bukti tindak lanjuti,ada yang mengelola administrasi baru kami tindak lanjut.
Kalau dari kami,kebetulan saya punya staf ada 2 misalnya pak NS dan pak SB. Yang NS ini yang tangani untuk administrasinya. Lebih jelas, ugres yang dari nilai sebesar, seingat saya terakhir yang kemarin-kemarin itu penyetoran baru mencapai 80 juta.
Saya tak bisa bilang 400 juta karena, ada yang di pisahkan ada bentuk 400 yang dilengkapi dengan bentuk administrasi dan ada yang betul-batul harus dipengembalian. Pengembalian itu dalam riwayat SKPJM yang telah di tanda tangani yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mau bersedia mengembalikan. Atas pemgembalian itu,itu yang sudah beberapa kali terakhir ini sudah di angkat yang salah di semester II diangkat 80 juta lebih.
Yang masuk administrasi sesuai aturan bukan kewenangan kami,terima dan tidak di terima bukan di kami. Kami sebatas mengklarifikasi kelengkapan dokumen lalu kami serahkan kepada Tim pembahas yang ada di BPK, yang menentukan bahwa hasil yang kami klarifikasi bersama dan bahas terakhir di saat pemutahkhiran-pemutakhiran,itu nanti berproses sampai ketingkatan keauditor utama yang di Jakarta.Karena
yang memutuskan bahwa sesuai atau tidak sesuai bukan kami, jadi kami masih sebatas memfasilitasi,sesuai Bahasa rekomendasinya BPK yang kami tindak lanjuti,apa yang di butuhkan sesuai bahasa rekomendasi, dokumennya masuk ke kami ,kami verifikasi selanjutnya itu,baru kami sampaikan di kegiatan pemutakhiran untuk tindaklanjuti hasil temuan BPK,kata sumber. (Tim).

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999