06 Juni 2020 | Dilihat: 705 Kali
DR.Zaidan Katakan PT. BAA Diduga Melanggar Hukum *Masyarakat punya hak untuk menghentikan produksi
noeh21

DR.Zaidan Katakan PT. BAA Diduga Melanggar Hukum
 
*Masyarakat punya hak untuk menghentikan produksi

Pangkalpinang | www.mapikor-news.com

Advokat Dr. Zaidan dari Kantor Hukum ZAIDAN&PARTNERS yang beralamat jalan Pulau Bangka Nomor 165 Kel Air Itam Pangkalpinang, selaku Kuasa Hukum dari lebih  kurang 800 (delapan ratus) warga Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk menggugat secara hukum terhadap PT. Asindo Agri yang dirasakan keberadaan dan aktivitasnya mengganggu kehidupan masyarakat. Zaidan mengatakan 
bahwa PT. BAA tersebut dibangun dan beroperasi sejak Tahun 2017 merupakan pabrik pengolahan Ubi Casesa yang berlokasi di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupatan Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Diketahui, kegiatan produksinya PT. BAA
menghasil limbah yang telah membuat pencemaran lingkungan hidup berupa polusi udara bau busuk atau bau tak sedap sejak tahun 2017 hingga saat ini lebih kurang dalam kurun waktu 4 tahun ini. 

Melalui rilisnya, Zaidan menjelaskan dipandang sisi aturan hukum bahwa keberadaan PT. BAA sebagai Perusahaan Industri diduga keras telah melanggar beberapa peraturan antara 
lain: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 bahwa Kelurahan Kenanga bukanlah termasuk dalam kawasan industri namun merupakan kawasan pemukiman 
dan pertanian (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014 – 2034 ini mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang (3) Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perindustrian, ini berkaitan pelanggaran tentang penerapan standar Industri Hijau (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, ini juga berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Disamping itu PT. BAA juga melanggar ketentuan Pidana masalah Pecemaran lingkungan hidup (polusi udara) sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian, Melanggar Primer Pasal 98 
ayat (1) jo Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 Tahun dan paling lama 10 Tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. 

Subsider Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 3 Tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.

Dilihat dari perjalanan proses penyelesaian antara warga Kelurahan Kenanga dengan pihak PT. BAA tercatat paling tidak sudah 7 (tujuh) kali pertemuan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 bertempat di Balai Adat Kelurahan Kenanga dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yang 
dihadiri oleh Pimpinan PT BAA, Bupati Bangka dan Forkopimda Bangka serta Dinas terkait dan juga masyarakat yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang dicantumkan dalam sebuah Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2019 
ditandatangani di atas materai oleh FIDRIANTO selaku pemilik dan atau pimpinan PT. BAA yang turut disaksikan dan ditandatangi oleh Bupati Bangka, Kapolres Bangka, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Danramil Sungailiat, Kasi Datun Kejari Sungailiat dan perwakilan masyarakat. Pihak pimpinan PT. BAA dalam surat pernyataan menyebutkan akan menghentikan kegiatan produksi sementaranya jika ternyata masih adanya bau tak sedap setelah 8 Maret 2020 atau jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, ternyata tidak dilaksanakan, jadi masyarakat ini dibodoh-bodohi oleh Perusahaan yang didapat info banyak dibacking oleh aparat Negara.

" Penyelesaian jalur hukum akan segera kita gelar, kemaren tanggal 5 Juni 2020 
kita sudah ajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat tinggal menunggu penetapan hari Sidangnya sedangkan Pidananya juga sudah kita laporkan ke Dit Krimsus Polda Kep Bangka Belitung dan didapat info untuk kasus Pencemaran Lingkungan Hidupnya juga sudah dalam proses Penyidikan Dirjen KLH ( Kementerian 
Lingungan Hidup dan Kehutanan) Jakarta," Ungkap Zaidan, Sabtu (06/06/2020).

Bahkan, ia menegaskan pihaknya  selaku Pengacara dari pihak Warga Kenanga bahwa siapapun yang terlibat dan/atau ikut mengbacking Perusahaan untuk menghentikannya karena keberadaan dan aktifitasnya PT. BAA hampir bisa dipastikan melanggar hukum.

" Jika ada aparat yang terlibat berarti telah turut serta atau membantu tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya.
Perlu kami tegaskan bahwa PT. BAA dari pendirian, keberadaan dan aktivitas 
diduga telah melanggar hukum sehingga apabila PT. BAA masih beroperasi atau 
berproduksi maka dengan sendirinya PT. BAA sedangkan melakukan Tindak Pidana atau Kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dikatagorikan sebagai Tertangkap 
Tangan, “ tegas Zaidan.

Dijelaskannya, Tertangkap Tangan artinya Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan dan seterusnya. Dalam kondisi Perusahaan berproduksi ini termasuk sedangkan melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum lainnya, seketika itu, jika diketahui dan ditangkap maka itu masuk katagori tertangkap tangan. 

Lanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) KUHAP setiap orang berhak melakukan tindak hukum dan setelah itu 
menyerahkannya kepada Penyelidik atau Penyidik. " Untuk hal ini ingin kami jelaskan bahwa Warga Kenanga berhak untuk melakukan tindakan dan/atau menghentikan kegiatan produksi dan membawa orang-orang (pegawai/buruh/tenaga kerja) yang terlibat dan menyerahkannya kepada Penyelidik atau Penyidik Polri." Jelas Zaidan.

Di akhir penjelasannya Zaidan memohon agar semua pihak menghargai gugatan hukum yang dilakukan oleh Warga Kenanga Sungailiat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan atau pun hak-hak lainnya yang dibenarkan oleh hukum. 

" Kami dari Kantor Hukum ZAIDAN& PARTNERS merasa terpanggil ikut memberikan advokasi/Jasa hukum secara Gratis (Cuma-Cuma) kepada Warga Kenanga, dan untuk gugatan perdata ini kami sudah mengeluarkan Uang sebesar Rp. 1.477.000.- untuk biaya pendaftaran di Pengadilan Negeri Sungailiat, mengingat lawannya ini cukup berat Perusahaan PT. BAA bisa dilihatlah nyantai aja mereka menghadapi tuntutan masyarakat selama ini, untuk langkah antisipasi maka kami akan minta di monitor
oleh Komisi yudisial Jakarta baik perkara Perdata maupun Pidananya." Pungkas Zaidan Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Kombes Pol. (Rikky Fermana).

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999