01 Juni 2020 | Dilihat: 110 Kali
Bupati H.Tuasikal Abua, SH,Ambil Sumpah dan Lantik 5 KPN dan 4 Pj KPN di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah
noeh21

Bupati H.Tuasikal Abua, SH,Ambil Sumpah dan Lantik 5 KPN dan 4 Pj KPN di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah


Masohi | www.mapikor-news.com.

Bupati,Tuasikal Abua SH, Ambil Sumpah dan Melantik lima (5) Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan Empat (4) Pj Kepala Pemwrintahan Negeri, di wilayah Kabupaten Malteng, Sabtu (30/5/2020).

Pelantikan ini berlangsung di Baileo Ir Soekarno, Masohi.
Kelima KPN Definitif dan empat Penjabat KPN yang diambil sumpah jabatan diantaranya:

1.Rony Willem Karesina, sebagai KPN Wotay.Kec,TNS/Waepia.
2.Adolf Sinmiasa, sebagai KPN Kokroman.Kec,TNS/Waepia.
3.Ronny Corneles Amrosila sebagai KPN  Watludan.Kec,TNS/Waepia.
4.Julius Lasamahu sebagai KPN Liang.( Liang Awaia).Kec, Teluk Elpaputi. 
5.Sarjan Tehuayo, sebagai KPN Yaputih,Kec,Tehoru.dan Epat Pj KPN, masing masing:
1.Denun Wally, sebagai penjabat KPN Horale
2.Rivi Ramli Nukuhehe sebagai penjabat KPN Seith
3.Salmon Jhony Kolohuwey sebagai penjabat KPN Herlau
4.La Alwi, penjabat KPN Administratif Gale-gale.
 Bupati, dalam sambutannya mengajak Kepala Pemerintahan Negeri dan Penjabat Negeri untuk bergerak cepat membangun Negeri. Terutama dalam mewujudkan pembangunan di lintas sektor  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kata Bupati, harus bergerak cepat untuk mewujudkan pembangunan di negeri, demi kesejahteraan masyarakat.
 

Tuasikal, berharap kepada para KPN yang telah dilantik, harus bisa membuktikan kemampuannya dalam membangun Negeri.
Buktikan kalau kerja nyata saudara-saudara bisa membuat perubahan yang signifikan demi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat di Negeri masing-masing,” tandas Tuasikal.

Selain itu, Bupati, juga menekankan, pentingnya dalam penyaluran bantuan sosial baik berupa, BLT, BST, Sembako dan PKH yang  harus tepat sasaran. Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, tidak boleh diberikan kepada pihak pemerintahan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Pemerintah Negeri (Pemneg) dan Saniri Negeri.

“Jadi BLT itu harus tepat sasaran. Baik Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Saniri tidak boleh dapat BLT. Bukan hanya perangkat Negeri, tetapi pensiunan TNI, Polisi dan ASN juga tidak boleh mendapat bantuan sosial tersebut,” tegasnya,Bupati Abua. 


 Bupati mengingatakan agar pemberian bantuan tidak boleh dobel kepada penerima. Dalam hal ini, jika warga telah menerima BLT maka yang bersangkutan tidak boleh terima bantuan sosial lain seperti PKH, BST, dan Bansos Sembako.
Pemerintah harus pastikan penerima bantuan tidak boleh dobol di bantuan sosial lain,tegas Bupati. (Tim)

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999