22 Juli 2020 | Dilihat: 153 Kali
Ahli Waris Almh. Rohani Chalid Laporkan BNI ke OJK Pekanbaru
noeh21

Ahli Waris Almh. Rohani Chalid Laporkan BNI ke OJK Pekanbaru

Pekanbaru  I www.mapikor-news.com
 
Bahwa Almarhumah ROHANI CHALID memiliki tanah seluas 72.530. M2, berdasarkan Surat tanda Pemilikan Tanah pada tahun 1978 kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 26/Tangkerang, sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 20 Mei 1978 Nomor : 74 / 1978, yang diperoleh berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Riau tanggal 5 Agustus 1978 No.SK.936/KR/HGU/1978, terletak di Jl. Nangka (sekarang Tuanku Tambusai), desa Tangkerang (sekarang kelurahan Marpoyan Damai), Kecamatan Siak Hulu (sekarang Kecamatan Marpoyan Damai), Kotamadya Pekanbaru (dahulu Kabupaten Kampar)Propinsi Riau.
 

Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1999 terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 26/Tangkerang tercatat an. ROHANI CHALID, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha No. 26/Tangkerang.

Bahwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha No. 26/Tangkerang, sdri. Almh. ROHANI CHALID melakukan Upaya Hukum, dengan memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Nomor Putusan : 053 / G. TUN / 1999 / PTUN – JKT melawan MENTERI NEGARA AGRARIA/KA.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI yang berkedudukan di jalan Sisingamangaraja Nomor. 2 Jakarta Selatan. 

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor : 053 / G. TUN / 1999 / PTUN – JKT, memutuskan bahwa : dalam pokok perkara;

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya,-
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Menteri Negara Agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-VIII-1999 tanggal 25 Pebruari 1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 26/Tangkerang tercatat atasnama ROHANI CHALID terletak dijalan Nangka, Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kotamadya Pekanbaru (dahulu Kabupaten Kampar) Propinsi Riau.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).-

Bahwa selanjutnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

melakukan Upaya hukum Banding ke PT.TUN Jakarta, yang dalam Putusan Banding di PT.TUN Jakarta dalam Putusan Nomor : 176/B/1999/PT.TUN.JKT. tentang duduknya perkara, dalam pokok perkara menyatakan:
Menerima permohonan banding dari tergugat/Pembanding,-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 agustus 1999 Nomor: 053/G.TUN/1999/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding,-
Menghukum tergugat/Pembanding untuk membayar yang ditingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).-

Bahwa selanjutnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan Upaya hukum Kasasi, yang berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan putusan nomor: 243/K/TUN/2000, tanggal 19 Januari 2005;
Menyatakan  batal Keputusan Tergugat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 5-VIII-1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 26/Tangkerang tercatat atas nama ROHANI CHALID terletak di jalan nangka, desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kotamadya Pekanbaru (dahulu Kabupaten Kampar)Propinsi Riau.-
Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut.-
Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).-

Bahwa berdasarkan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan putusan nomor: 243/K/TUN/2000, tanggal 19 Januari 2005 diatas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang nomor : 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara, Maka Keputusan Tergugat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-VIII-1999 tanggal 25 Februari 1999 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha nomor 26/Tangkerang tercatat atas nama ROHANI CHALID terletak dijalan nangka, Desa Tengkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kotamadya Pekanbaru (dahulu Kabupaten Kampar), Provinsi Riau (sekarang jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) menurut Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Bahwa Klien kami pemilik yang sah atas tanah seluas 72.530.M2 yang sekarang dikuasai oleh orang yang tidak berhak. Dibuktikan dengan tidak adanya sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Pekanbaru diatas tanah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 26/Tangkerang tercatat atas nama ROHANI CHALID.

Berdasarkan uraian kronologis kepemilikan tanah klien kami serta kronologis perkara diatas, kami menemukan diatas tanah Klien kami berdiri DRIVE THRUE BNI 46 yang dibangun tanpa seizin Klien Kami, dengan uraian sbb:

Bahwa benar ada berdiri bangunan Drive Thrue milik BNI 46 Cabang Kota Pekanbaru di jalan Tuanku Tambusai yang berada diatas tanah milik Klien kami 

berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 26/Tangkerang tercatat an. ROHANI CHALID, yang dibangun oleh BNI 46 Cabang Kota Pekanbaru tanpa seijin Klien kami selaku pemilik Tanah.

Bahwa Drive Thrue BNI 46 di jalan Tuanku Tambusai dibangun tanpa ada memiliki IMB (Izin MENDIRIKAN Bangunan) dari Kadis DPM-PTSP Kota Pekanbaru. Jikapun ada Kami pertanyakan keabsahan IMB tersebut, karena tanah tersebut tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi dasar pemberian IMB.

Bahwa sesuai tugas dan fungsi OJK, dalam pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, mengatakan bahwa tugas utama dari OJK adalah melakukan Pengaturan dan Pengawasan, terhadap: sebuah Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan.

Bahwa OJK diberi wewenang terkait pengawasan dan pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang memuat: Perizinan Pendirian Bank, Kantor Pembukaan Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, bank akuisisi dan akuisisi, serta pencabutan izin usaha bank.

Bahwa terkait pembangunan Drive Thrue BNI 46 di jalan Tuanku Tambusai tidak sesuai perizinannya, kami meminta kepada OJK Pekanbaru untuk meninjau ulang izin pendirian Drive Thrue BNI 46 dimaksud.

Bahwa jika ditemukan pendirian Drive Thrue BNI 46 tersebut tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau menggunakan IMB abal-abal (palsu) agar dilakukan penindakan, berupa penutupan Drive Thrue BNI 46 dimaksud,"kata Kuasa Hukum Rabu 22 Juni 2020.(Romi) 


Sumber: DR Yudi Krismen SH., MH

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jalan H.Ten No.47
Rawasari Jakarta Timur 13220  Jakarta Pusat
Telp. /Fax: 021 - 99999999