Home / Daerah / Ada Apa Dengan Menteri BUMN Erick Tohir ?

Ada Apa Dengan Menteri BUMN Erick Tohir ?

Evert Nunuhitu Ketua Umum GRPKN : “Kalau Tidak Terlibat Kenapa Harus Takut”

Jakarta | www.mapikor-news.com — Pelaksanaan demo yang ketiga kalinya oleh Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) didepan kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan didepan kantor KPK atas keprihatinan Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, terkait dugaan Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia, Tahun 2018 dan 2019 sebesar 27,2 Trilliun rupiah meminta Menteri BUMN Erick Tohir untuk membatalkan RUPS sebelum jajaran Direksi mempertanggungjawabkan laporan keuangan seolah tidak digubris Erick Tohir.

Aksi demo JMHI yang berlangsung kemarin siang Kamis (25/3/2021) hampir terjadi bentrok antara para pendemo dengan pihak kepolisian pengaman demo ketika para pendemo dipaksa turun dari pagar dengan keras, perlakuan kasar ini memicu amarah mahasiswa yang berdemo untung saja kesalahpahaman ini bisa diredam sehingga tidak sampai terjadi keributan besar, Pernyataan Sikap Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, tetap konsisten meminta Pemerintah untuk Mengusut Tuntas Kasus Dugaan Rekayasa Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan, Bank Rakyat Indonesia BRI.

Dalam orasi tersebut, para pendemo mengatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan adalah Tanggung Jawab pihak direksi, dan komisaris sesuai prinsip standar akuntansi yang diterima umum.Kewajiban ini ditegaskan dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga perbuatan rekayasa keuangan adalah perbuatan melanggar hokum yang bisa dikenakan pasal undang-undang pembohongan publik dan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Angka 27,2 Triliun merupakan angka yang sangat besar, sudah seharusnya Erick Tohir sebagai Menteri BUMN cepat tanggap, agar tidak terjadi preseden buruk bagi Erick Tohir sendiri , menurut Evert Nunuhitu Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara (GRPKN) bahwa jika tidak terlibat kenapa Erick Tohir harus takut untuk segera menindaklanjuti temuan rekayasa laporan keuangan BRI ini, seperti ketika menangani kasus ASABRI, sementara pada kasus BRI terkesan Erick Tohir sangat lambat bahkan tidak ada pergerakan sama sekali.

Terkait indikasi dugaan penyelewengan rekayasa laporan keuangan BRI sebesar 27,2 trilliun lanjut Evert Nunuhitu seolah hilang jiwa kesatria Menteri BUMN, hal ini telah menjadi tanda tanya bagi publik ada apa dengan Pak Menteri BUMN, kecurigaan publik kepada Pak Menteri Erick Tohir harus segera dijawab Pak Menteri Erick Tohir dengan tindakan tegas, meminta jajaran direksi BRI untuk segera mempertanggungjawabkan temuan yang menjadi kerugian negara, apalagi disituasi negara ini sedang dalam kesusahan menata kembali sistim perekonimian yang porak poranda dihantam pandemi covid-19, memang tidak hanya Indonesia tapi hampir diseluruh negara di belahan bumi ini terimbas perekonomiannya akibat penyebaran covid-19.

Evert Nunuhitu ketua Umum GRPKN Ketika ditanya media Mapikor terkait temuan angka Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan dari BRI tersebut ini jawaban Evert Nunuhitu “Angka 27,2 Triliun adalah hasil temuan Saya dan Tim dari Laporan Keungan (LHP) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2018 dan 2019, kami siap mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan temuan kami didepan Menteri BUMN Erick Tohir dan seluruh jajaran direksi BRI baik secara tertutup maupun secara terbuka bahkan kalau perlu sekaligus dengan dugaan selisih Penyimpangan Laporan Keuangan (LHP) PT.Bank Mandiri Tbk Tahun 2018 dan 2019 sebesar 26,9 Triliun” dari dua Bank plat merah ini selisih penyimpangan laporan keuangan mencapai 54 triliun lebih lanjut Evert Nunuhitu.

Every Nunuhitu

Apakah Menteri BUMN Erick Tohir siap menerima tantangan Evert Nunuhitu serta Tuntutan Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) dalam aksi demonya yang hampir saja terjadi keributan ialah menuntut Menteri BUMN Erick Tohir agar segera meminta Pertanggungjawaban,direksi Bank BRI sebelum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada 25 Maret 2021, kita lihat nanti semoga Program AKHLAK yang selalu digaungkan Menteri Erick Tohir terlaksana dengan baik, terkait kelanjutannya, kasus ini akan tetap dipublikasikan melalui mapikor-news.com dan media Streaming mapikor TV, sampai tuntas.

(Redaksi)

About zidh07

Check Also

Pembangunan Talud P3A Desa Kaliwuluh Kebakkramat Karanganyar Diduga Menyimpang

Karanganyar | mapikor-news.com — Berdasarkan pantauan dilokasi di dukuh Gedangan Kaliwuluh pekerjaan talud sawah pertanian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *