Home / Daerah / Menteri BUMN Erick Tohir Bungkam, OJK No Comment “Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu Menunggu Klarifikasi”

Menteri BUMN Erick Tohir Bungkam, OJK No Comment “Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu Menunggu Klarifikasi”

Print

Menteri BUMN Erick Tohir Bungkam, OJK No Comment “Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu Menunggu Klarifikasi”

Jakarta | www.mapikor-news.com

Keprihatinan Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia terkait Dugaan Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia BRI Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.27,2 Trilliun sudah seharusnya menjadi Momentum Khususnya bagi Menteri BUMN Erick Tohir, serta Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

Pernyataan Sikap Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia meminta Pemerintah untuk Mengusut Tuntas Kasus Dugaan Rekayasa Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia BRI  sebesar 27,2 Trilliun rupiah merupakan angka yang Fantastis seperti yang disampaikan dalam Orasi aksi Demo Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) didepan kantor pusat Bank BRI dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada senin (15/03/2021) dan  kamis (18/03/2021).

Dalam orasi tersebut para pendemo mengatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan adalah Tanggung Jawab pihak Direksi dan Komisaris sesuai prinsip standar akuntansi yang diterima umum, kewajiban ini ditegaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bahwa Direksi perusahaan diminta membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemegang saham, larangan melakukan rekayasa laporan keuangan itu sudah di tegaskan dalam beberapa regulasi.

Menteri BUMN Erick Tohir

Terkait dugaan rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan BRI Tahun buku 2018 senilai Rp.14.609.676.000.000.- dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 senilai Rp.12.656.419.000.000.- oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara (GRPKN) Evert Nunuhitu pada Tahun 2020 melalui surat resmi meminta konfirmasi terkait hal tersebut, dan bukanlah hal yang sulit serta memerlukan waktu yang lama bagi Direksi Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan klarifikasi, mengingat bahwa  pos-pos dalam laporan keuangan yang perlu diklarifikasi bersumber dari  data Laporan Keuangan BRI yang telah dipublikasikan.akan tetapi tidak pernah ditanggapi pihak BRI.

Menteri BUMN Erick Tohir sampai saat ini seolah Bungkam, begitu pula Lembaga Otoritas Jasa Keuangan seolah tidak tau terkait hal tersebut, padahal jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu
  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  2. Mampu mewujudkan sistim keuangan yang berkelanjutan dan stabil dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah menyelenggarakan fungsi sistim pengaturan dan sector terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di jasa keuangan, dan Tugas OJK ialah mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor Perbankan sektor Pasar Modal dan sektor IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank.

Aksi Demo Mahasiswa didepan Kantor Bank BRI

Dari penjelasan diatas jelas bahwa tujuan dibentuknya OJK, Fungsi OJK, dan Tugas OJK, seharusnya OJK mengetahui terkait adanya Dugaan Rekayasa Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga telah di Demo oleh Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia menuntut Menteri BUMN Erick Tohir agar segera meminta Pertanggungjawaban Direksi Bank BRI sebelum diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 25 Maret 2021,

Aksi Demo Mahasiswa didepan Gedung KPK

Banyak telepon yang masuk ke redaksi media Mapikor mempertanyakan tindaklanjut terkait kasus ini dan redaksi hanya menjawab bahwa sampai sejauh ini Pak Menteri BUMN Erick Tohir masih Bungkam dan dan OJK No Comment, itulah jawaban redaksi karena sampai saat ini belum ada tindak dari Pak Menteri Erick Tohir maupun belum ada tanggapan dari OJK, sementara bagi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia menganggap bahwa Rekayasa Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia 2018 -2019 dan jika ditambah Rekayasa Selisih Penyimpangan Laporan Keuangan Bank Mandiri 2018-2019 Dugaan Kerugian Negara mencapai 54 Triliun Rupiah lebih merupakan angka yang Super Fantastis, diperkirakan akan menjadi Skandal Keuangan terbesar pada tahun 2021 ini. (Redaksi)

About Dedi

Check Also

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Mantan Pimpinan Cabang BRI Pangkalpinang

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Mantan Pimpinan Cabang BRI Pangkalpinang PANGKALPINANG, — …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *