Home / Nasional / Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Lakukan Aksi Demo Didepan Kantor Pusat BRI

Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Lakukan Aksi Demo Didepan Kantor Pusat BRI

“Menuntut Menteri Erick Tohir Untuk Usut Tuntas Rekayasa Laporan Keuangan RP.27.2 Triliun Rupiah”

Jakarta | www.mapikor-news.com — Pernyataan Sikap Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia meminta Pemerintah untuk Mengusut Tuntas Kasus Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia BRI Tahun Buku 2018 dan 2019 Sebesar 27,2 Triliun yang berpotensi merugikan keuangan negara, hal ini disampaikan dalam Orasi aksi Demo Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) didepan kantor pusat Bank BRI siang tadi, (15/03/2021)

Dalam orasi tersebut para pendemo mengatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan adalah Tanggung Jawab pihak Direksi dan Komisaris sesuai prinsip standar akuntansi yang diterima umum, kewajiban ini ditegaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bahwa Direksi perusahaan diminta membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemegang saham.

Larangan melakukan rekayasa laporan keuangan itu sudah di tegaskan dalam beberapa regulasi, akan tetapi masih ada aja perusahaan yang nelakukan hal tersebut. Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia senilai  27,2 Triliun rupiah lebih tahun 2018 dan 2019 adalah angka yang fantastis, yang seharusnya menjadi perhatian penuh Menteri BUMN “Erick Tohir” sebagaimana perhatian menteri BUMN tersebut kepada kasus PT. As . Abri

Dugaan rekayasa tersebut terjadi pada laporan keuangan BRI Tahun buku 2018 senilai Rp.14.609.676.000.000.- (Empat Belas Triliun Enam Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 senilai Rp.12.656.419.000.000.- (Dua Bela triliun Enam Ratus Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), dan bukanlah hal yang sulit dan memerlukan waktu yang lama bagi Direksi Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan klarifikasi, mengingat bahwa  pos-pos dalam laporan keuangan yang perlu diklarifikasi telah diinformasikan kepada Bank Rakyat Indonesia, dan bersumber dari  data pada Laporan Keuangan BRI yang telah dipublikasikan.

Sangat diharapkan sikap Tegas dan berani Menteri BUMN Erick Tohir untuk segera meminta pertanggungjawaban Direksi Bank Rakyat Indonesia BRI, sebagaimana ketika menangani kasus PT. ASABRI, hal ini bisa dilakukan mengingat Menteri BUMN Erick Tohir sebagai pemegang saham pengendali atas Bank Rakyat Indonesia agar dapat melakukan Tindakan kongkrit menuntut Direksi Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan rekayasa laporan keuangan periode 2018-2019 sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BRI yang rencananya akan dilaksanakan pada 25 Maret 2021 yang akan datang, apalagi saat ini komusaris utama dari BRI adalah Wamen BUMN  Kartika Wirjoatmodjo.

Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) juga berencana selain di Kantor Pusat Bank BRI, JMHI juga Akan menggelar aksi di KPK RI, dan Kementrian BUMN terkait Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan BRI Tahun Buku2018 – 2019 Senilai 27,2 Triliun Yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara, tuntutan aksi demo yang dilakukan seperti yang tertera pada Press Release dengan penanggung jawab aksi Anto E Lan adalah berikut :

  1. Meminta Mentri BUMN Bpk. Erik Tohir Untuk   Menuntut Direktur Utama  Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan rekayasa laporan keuangan BRI Tahun buku  2018 – 2019 senilai  27,2 Triliun yang Berpotensi merugikan keuangan negara
  • Mendesak KPK RI untuk segera panggil dan Periksa Direktur Utama  Bank Rakyat Indonesia atas dugaan rekayasa laporan keuangan BRI Tahun buku  2018 – 2019 senilai  27,2 Triliun yang Berpotensi merugikan keuangan negara
  • Kami dari Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Menolak di adakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), JikaDirektur Utama  Bank Rakyat Indonesia belum  melakukan klarifikasi terhadap dugaan rekayasa laporan keuangan BRI Tahun buku  2018 – 2019 senilai  27,2 Triliun yang Berpotensi merugikan keuangan negara

Sebelum pelaksanakan Aksi Demo dari Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) terkait temuan Rekayasa Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia BRI, Evert Nunuhitu Ketua Umum Gerakan Rakyat Perduli Keuangan Negara (GRPKN) telah secara resmi melalui Surat Konfirmasi meminta Klarifikasi kepada Direksi BRI, terkait temuan Rekayasa keuangan tersebut yang terindikasi merugikan negara tahun anggaran 2018 dan 2019 sebesar 27,2 Triliun rupiah, akan tetapi pihak Direksi BRI seolah tidak mengabaikan konfirmasi dari Evert Nunuhitu Ketua Umum GRPKN, karena tidak ada klarifikasi dari BRI terkait Rekayasa laporan keuangan BRI sudah dipublikasi beberapa media termasuk media Mapikor baik melalui Online maupun TV Streaming.

Menteri BUMN diharapkan agar segera bertindak tegas, jika dibiarkan hal ini terus berlarut maka dikuartikan kerugian negara akan membengkak, tuntutan para pendemo agar segera dilaksanakan, dengan memanggil jajaran Direksi dan Komisaris untuk menuntut pertanggungjawaban mereka sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan pada 25 Maret 2021, menurut Evert Nunuhitu kepada media Mapikor bahwa Tim Ahli GRPKN siap mempresentasikan temuan Rekayasa laporan keuangan tersebut didepan Menteri Erick Tohir dan seluruh Jajaran Direksi Bank Rakyat Indonesia.    (Redaksi)

About admin

Check Also

Jika Permohonan Uji Materi Diabaikan BPK RI Maka :

Jika Permohonan Uji Materi Diabaikan BPK RI Maka : “Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *