Home / Daerah / Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho “Pembohong Dan Tidak Punya Rasa Tanggung Jawab”

Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho “Pembohong Dan Tidak Punya Rasa Tanggung Jawab”

Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho “Pembohong Dan Tidak Punya Rasa Tanggung Jawab”

Gorontalo | www.mapikor-news.com

Sungguh Miris Kabupaten Boalemo memiliki seorang Ketua DPRD yang masa bodoh terhadap Kerugian Negara yang diakibatkan laporan Fiktif, mungkin Karyawan Eka Putra Noho Ketua DPRD Kabupaten Boalemo menganggap bahwa Rp.48.778.589.00.- adalah angka yang sangat kecil sehingga kerugian negara akibat laporan Fiktiv terkait Pertanggungjawaban belanja Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Bualemo sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo LHP Laporan Keuangan Nomor: 01A/LHP/XIX.GOR/06/2020 Tanggal 3 Juni 2020  tidak perlu dimasalahkan.

Sekecil apapun kerugian negara yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang menyebabkan Kerugian Negara maka itu adalah Korupsi yang bisa dijerat dengan Sanksi Pidana Undang Undang Tipikor.

Tanggapan Eka Karyawan Putra Noho atas pemberitaan pada media Online Mapikor dengan judul “Laporan Fiktiv perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019” melalui WhatsAp kepada Jurnalis Investigasi Rianto Sulaiman dengan kata “Biar Jo” jika diartikan “Biarkan Saja’ adalah jawaban Ketua DPRD sebagai Wakil Rakyat yang kurang bertanggungjawab, bagaimana seseorang yang tidak punya rasa tanggung jawab bisa dipilih menjadi wakil rakyat, dan bagaimana tanggung jawabnya kepada rakyat.

Selain tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang anggota dewan yang terhormat, Karyawan Eka Putra Noho ketua DPRD Kabupaten Boalemo juga adalah seorang Pembohong, bukti pembohongannya jelas ketika diminta konfirmasi terkait temuan BPK tentang adanya laporan Fiktiv Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Bualemo jawaban yang diberikan kepada Jurnalis media Mapikor ialah “Tidak Ada” dengan berbohong artinya Ketua DPRD Kabupaten Boalemo telah melakukan pelanggaran UU ITE terkait Pembohongan Publik, yang jelas ada sanksi pidanya.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun anggaran 2019 sebesar Rp.72.001.581.720,00.- atau 95,79% dari anggaran yang diperuntukan sebesar Rp.75.165.242.571,31.- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2018 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 06.C/LHP/XIX.GOR/05/2019 tanggal 22 Mei 2019. Dalam laporan tersebut, antara lain disajikan temuan terkait permasalahan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi sesungguhnya sebesar Rp.46.525.000,00.-

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Boalemo agar menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekretaris Daerah telah menginstruksikan PPK agar lebih cermat melaksanakan verifikasi belanja.Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp48.778.589,00.- dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pertanggungjawaban Belanja Penginapan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp.41.687.600,00 .-Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan hasil konfirmasi secara uji petik atas kebenaran tagihan akomodasi menunjukkan terdapat bukti-bukti pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan pencatatan pihak hotel sebesar Rp.41.687.600,00.-  
  2.  Pertanggungjawaban Belanja Transportasi Tidak Sesuai Kondisi SenyatanyaSebesar Rp7.090.989,00 Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan hasil konfirmasi secara uji petik atas kebenaran tagihan akomodasi juga menunjukkan terdapat bukti-bukti pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan pencatatan pihak maskapai sebesar Rp.7.090.989,00.-

(Rianto Suleman)

About admin

Check Also

Prajurit Korem 045/Gaya Bagi Takjil dan Pantau Prokes Warga.

Prajurit Korem 045/Gaya Bagi Takjil dan Pantau Prokes Warga. Pangkalpinang | www.mapikor-news.com Penrem 045/Garuda Jaya. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *