Home » Daerah » Predikat Opini WTP Kabupaten Maluku Tengah Diduga ABAL ABAL “Adanya Temuan Rekayasa LHP Laporan Keuangan Sebesar Rp. 270.429.407.553.89.-

Predikat Opini WTP Kabupaten Maluku Tengah Diduga ABAL ABAL “Adanya Temuan Rekayasa LHP Laporan Keuangan Sebesar Rp. 270.429.407.553.89.-

215 views

Predikat Opini WTP Kabupaten Maluku Tengah Diduga ABAL ABAL “Adanya Temuan Rekayasa LHP Laporan Keuangan Sebesar Rp.270.429.407.553.89.-

Jakarta | www.mapikor-news.com

Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi melalui media Mapikor telah menyurati BPK RI dengan Surat Nomor; 008/PU-PR/THLK/I/2021, yang ditujukan Kepada Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA, Anggota BPK VI RI yang membidangi Perwakilan BPK RI Indonesia Timur, perihal Rekayasa Indikasi Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku No.10.A/HP/XIX.AMB/07/2020. Tahun anggaran 2019  sebesar Rp.267.070.553.774.02,- dan Selisih Mutasi Kas dan Setara Kas, serta selisih Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.358.853.779,87,- sehingga dijumlahkan mencapai Rp.270.429.407.553,89.-

Bupati Abua Tuasikal SH, Menandatangani Openi Predikat WTP

Selain hal tersebut diatas menurut Tim Pemantau Laporan Keuangan ada hal yang paling dirasakan Janggal dari LHP Kabupaten Maluku Tengah yang Diaudit BPK Perwakilan Provinsi Maluku, ialah bahwa pada laporan Arus Kas terdapat koreksi sebesar Rp.33.845.864.567.77.- yang disajikan pada Pos Aktivitas Transitoris, koreksi Kas Masuk ini mencerminkan Kelemahan Dalam Pengendalian Internal, seharusnya ada penjelasan terkait hal ini seperti , Koreksi Kas dilakukan dikarenakan keterkaitan dengan penerimaan apa, Koreksi Kas dilakukan setelah nilainya menjadi besar sebab apa, Yang menjadi dasar Koreksi Kas masuk sebesar itu disebabkan karena apa, dengan tidak adanya penjelasan tersebut maka hal ini menjadi abu abu terindikasi adanya Dugaan Kong kalikong antara Pemeriksa dengan Pemerintah Daerah. 

Anggota VI BPK RI Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Tanggapan atas surat media Mapikor dari BPK Perwakilan Maluku Tengah melalui surat No. 23/S/XIX.AMB/02/2021tertanggal 2 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Muhammad Abidin.SE.Ak.CA.CSFA dengan Nomor NIP. 196212271982021001, menurut Tim Pemantau Laporan Keuangan, bahwa benar  tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk menyatakan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan, akan tetapi dalam melakukan pemeriksaan pos-pos yang dianggap material harus diungkapkan, hal ini sesuai dengan uraian dari TanggungJawab BPK adalah Suatu Pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan Pengungkapan dalam laporan keuangan, seperti hilangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain sebesar Rp. 275.613.393.648.00.-menurut penjelasan BPK Provinsi Maluku bahwa mengenai Akumulasi Aset Lain – Lain yaitu : “Aset Lain-Lain yang diantaranya berisi Aset Tetap dihentikan penggunaannya dan direklas ke Aset Lain-Lain maka pada saat itu Aset Tetap dicatat sebagai Nilai Buku terakhir saat direklas dan sejak itu tidak disusutkan lagi.”

Tanggapan tersebut menurut Tim Ahli, tidak sesuai dengan apa yang kami maksud, yang diminta penjelasannya adalah Mengapa Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain pada Laporan Keuangan Tahun Anggara 2019 dihilangkan,  sedangkan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 masih ada, seharusnya Disusutkan bukan Dihilangkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga tidak menjawab pertanyaan kami terkait selisih mutasi kas dan setara kas serta selisih penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, hal ini secara tidak langsung bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengakui bahwa Benar adanya Selisih tersebut.

Surat Permohonan Uji Materi ari Media Mapikor Yang ditujukan ke Anggota VI BPK RI

Menindaklanjuti masalah ini Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi merasa perlu untuk melakukan Uji Materi terkait LHP tersebut, oleh sebab itu Tim Pemantau Laporan Keuangan melalui media Mapikor telah menyurati Anggota VI BPK RI yang membidangi Perwakilan BPK RI wilayah Indonesia  Bagian Timur Prof. Harry Azhar Azis, MA. Ph.D. CSFA. CFrA, untuk melakukan Uji Materi LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku karena Terindikasi adanya Rekayasa Laporan Keuangan tersebut, sehingga BPK RI melalui BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku telah memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP, kepada Kabupaten Maluku Tengah, yang Diduga Abal Abal.

Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal SH.

Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi juga sedang mempersiapkan Laporan terkait Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah yang Terindikasi Merugikan Negara hingga Ratusan Milliar rupiah kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, hal ini dilakukan sebab rekayasa laporan keuangan tersebut mencapai Ratusan Milliar rupiah.

Resi Pengiriman Dokumen Dari media Mapikor Melalui JNE

Menurut keterangan Tim Ahli Pemantau Laporan Keuangan bahwa jika Prof Harry Azhar Azis bersedia mereka sudah siap untuk mempresentasikan temuan tersebut didepan Tim BPK RI terkait  Rekayasa LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, hasil Audit tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, yang Diduga telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan tujuan untuk menutupi Kebocoran Penggunaan Anggaran APBD, sehingga  Laporan Keuangan pada Neraca menjadi Balance,  Dugaan lainnya ialah agar LHP Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP.

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *