Home » Nasional » Dugaan Main Mata Laporan Keuangan Maluku Tengah

Dugaan Main Mata Laporan Keuangan Maluku Tengah

234 views

Dugaan Main Mata Laporan Keuangan Maluku Tengah

Jakarta | www.mapikor-news.com

Indikasi penyimpangan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp.267.070.553.774.02,- dan Selisih Mutasi Kas dan Setara Kas, serta selisih Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.358.853.779,87,- sehingga dijumlahkan mencapai Rp.270.429.407.553,89.- menjadi pertanyaan besar bagi Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. No.10.A/HP/XIX.AMB/07/2020.

Menindaklanjuti temuan tersebut Redaksi media Mapikor mewakili Tim Pemantau Keuangan telah menyurati Perwakilan BPK Provinsi Maluku Surat Nomor : 005/PU-PR/MP/I/2021, Tertanggal 20 Januari 2021, Perihal konfirmasi untuk meminta klarifikasi terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Maluku Tengah melalui email resmi BPK Provinsi Maluku.

Tanggapan BPK Perwakilan Maluku Tengah No. 23/S/XIX.AMB/02/2021tertanggal 2 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Muhammad Abidin.SE.Ak.CA.CSFA dengan Nomor NIP. 196212271982021001, menurut keterangan yang diterima redaksi Media Mapikor terkait tanggapan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, dari Tim Pemantau Laporan Keuangan, bahwa benar  tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk menyatakan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan, akan tetapi dalam melakukan pemeriksaan pos-pos yang dianggap material harus diungkapkan, hal ini sesuai dengan uraian dari TanggungJawab BPK adalah Suatu Pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan Pengungkapan dalam laporan keuangan, seperti hilangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain sebesar Rp. 275.613.393.648.00.-menurut penjelasan BPK Provinsi Maluku bahwa mengenai Akumulasi Aset Lain – Lain yaitu : “Aset Lain-Lain yang diantaranya berisi Aset Tetap dihentikan penggunaannya dan direklas ke Aset Lain-Lain maka pada saat itu Aset Tetap dicatat sebagai Nilai Buku terakhir saat direklas dan sejak itu tidak disusutkan lagi.”

Hal ini menurut tim ahli, penjelasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kami maksud, Yang kami maksud untuk dijelaskan adalah Mengapa Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain pada Laporan Keuangan Tahun Anggara 2019 dihilangkan,  sedangkan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 masih ada, seharusnya Disusutkan bukan Dihilangkan lanjut tim.

Selain hal tersebut diatas menurut tim, hal yang paling dirasakan Janggal dari Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah ialah bahwa pada laporan Arus Kas terdapat koreksi sebesar Rp.33.845.864.567.77.- yang disajikan pada Pos Aktivitas Transitoris, koreksi Kas Masuk ini mencerminkan Kelemahan Dalam Pengendalian Internal, pertanyaannya adalah:

  1. Koreksi kas masuk ini apakah terkait dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga ?
  2. Mengapa baru dilakukan Koreksi setelah Nilainya menjadi Besar ?
  3. Apa yang menjadi Dasar Dikoreksinya kas masuk sebesar itu ?

Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga tidak menjawab terkait pertanyaan kami menyangkut selisih mutasi kas dan setara kas serta selisih penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga bagi kami secara tidak langsung bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengakui bahwa Benar adanya Selisih tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka timbul Dugaan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun Anggaran 2019 telah terjadi :

  1. Rekayasa Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menutupi kebocoran
  2. Telah terjadi Pembohongan Publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang Terindikasi telah Merugikan Keuangan Negara, dan Bupati harus mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Mengacu kepada tanggapan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi sudah mempersiapkan surat kepada Ketua BPK yang membidangi Indonesia Bagian Timur, untuk menguji Materi terkait kebenaran Hasil Pemeriksaan tersebut, sebab Diduga Kuat adanya Indikasi Main Mata antara BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bisa meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP.

(Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *