Home / Liputan Khusus / DUGAAN REKAYASA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2018 SEBESAR 2 TRILIUN LEBIH

DUGAAN REKAYASA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2018 SEBESAR 2 TRILIUN LEBIH

DUGAAN REKAYASA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2018 SEBESAR 2 TRILIUN LEBIH

Jakarta | www.mapikor-news.com

Sejak diterimanya tanggapan yang bersifat teori dari Kementerian PUPR mengenai permintaan klarifikasi atas Selisih (Penyimpangan) Laporan Keuangan Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp. 2.041.415.960.916,- sampai dengan sekarang tidak ada Tanggapan lagi meskipun telah disampaikan bahwa yang diminta klarifikasi adalah Penerapan dari teori tersebut.

Tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Sdr. Endra S. Atmawidjaya NIP.197103081997031004 dengan No. HM 02-SO/556 Tertanggal 15 Desember 2020 dengan lampiran dari Kepala Biro Keuangan Sdr. Budhi Setyawan NIP. 196704231998031001 dengan No. HM.02-SK/858 Tertanggal 4 Desember 2020 tanggapan tersebut bersifat TEORI yaitu:

  1. Beban penyusutan pada Laporan Operasional merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu asset tetap pada 1 (satu) periode pelaporanya itu 1 (satu) tahun, Sedangkan akumulasi penyusutan pada neraca merupakan gabungan atau akumulasi atas beban penyusutan dari awal periode asset tersebut diperoleh sampai dengan periode saat pelaporan tersebut disusun. (Point 4.B jawaban dari Kepala Biro Keuangan Sdr. Budhi Setyawan tertanggal 4 Desember 2020 dengan No. HM.02-SK/858)
  2. Beban penyusutan dana mortisasi pada Laporan Operasional Kementerian PUPR tahun 2018 Audited adalah sebesar Rp. 66.020.703.007.922.00.- dengan akumulasi penyusutan pada neraca Kementerian PUPR tahun 2018 Audited adalah sebesar Rp.291.448.704.342.706.00.- atas perbedaan antara akumulasi penyusutan pada Neraca dan beban penyusutan pada Laporan Operasional dapat kami jelaskan sebagai berikut :

(Point 4 jawaban dari Kepala Biro Keuangan Sdr. Budhi Setyawan tertanggal 4 Desember 2020 dengan No. HM.02-SK/858) 

Tanggapan dari Kepala Biro Keuangan Kementerian PUPR tersebut akan lebih lengkap dan Profesional apabila disertakan dengan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain, hal ini dikarenakan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.66.020.703.007.922.00.- terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap Dan Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain.

Adapun Kekurangan Penyajian dari Tanggapan Biro Keuangan tersebut adalah :

  1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2018 sebesar Rp.32.555.708.987.531.-
  2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 sebesar Rp. 252.922.933.562.475,-
  3. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2017 sebesarRp. 7.105.469.643.541,-

Berdasarkan data-data tersebut diatas, apabila dikalkulasikan adalah :

Saldo Awal terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 252.922.933.562.475,-

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-2 Rp.      7.105.469.643.541,-

Jumlah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Rp.  260.028.403.206.016,-

Beban Penyusutan /AmortisasiTahun 2018 Rp.    66.020.703.007.922,-

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Seharusnya Rp. 326.049.106.213.938,-

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Yang Disajikan Di Neraca :

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 291.448.704.342.706,-

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-2 Rp.32.558.708.987.531,-

Jumlah Saldo Akhir Disajikan Di Neraca Rp. 324.007.413.330.237,-

Selisih Penyajian Akumulasi/Amortisasi adalah sebesar Rp. 2.041.692.883.701,-

Adapun selisih Penyisihan Piutang sebesar Minus (Rp.276.922.785)

Adapun

Selisih ini mencerminkan bahwa Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan/Amortisasi yang disajikan di Neraca Lebih Kecil dari yang seharusnya yang bertujuan untuk Menaikkan Nilai Buku Aset Tetap dan Aset Lain-Lain, Tujuan Menaikkan Nilai Buku Aset Tetap Dan Aset Lain-Lain Diduga untuk Menutupi Kebocoran atau Indikasi Korupsi yang terjadi pada Tahun 2018.

Apabila Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan/Amortisasi disajikan dengan Nilai Yang Sebenarnya atau Seharusnya  yaitu Rp. 326.049.106.213.938,- maka Neraca Menjadi Tidak Balance, dengan tidak Balancenya Neraca tersebut maka Kebocoran atau Indikasi Korupsi tersebut akan ketahuan, sehingga supaya tidak Ketahuan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2018 harus Direkayasa, menjadi Rp.324.007.413.330.237.- dengan merekayasa laporan keuangan tersebut Kementerian telah melakukan Pembohongan Publik, dan Terindikasi adanya Penyimpangan atau Korupsi yang telah merugikan Negara, atas pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN Tahun 2018, sebesar Rp.2.041.692.883.701.-  (Redaksi)

About admin

Check Also

Satgas Saber Pungli UPP Kabupaten Kuningan Gelar Rakor

Kuningan | www.mapikor-news.com — Tim Saber Pungli kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh Waka Polres Kuningan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *