Home » Daerah » DPD LSM Indonesia Investigasi korupsi (IIK) Kabupaten Bengkalis Konfirmasi PT Sinar Inti Sawit (SIS) Yang Diduga Merugikan Negara

DPD LSM Indonesia Investigasi korupsi (IIK) Kabupaten Bengkalis Konfirmasi PT Sinar Inti Sawit (SIS) Yang Diduga Merugikan Negara

297 views

Pambesi-Bengkalis | www.mapikor-news.com — DPD LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) dan media mapikor-news.com kunjungi kantor, PT Sinar Inti Sawit (SIS) disambut oleh manager dan ktu, tepatnya pada hari Sabtu 26/12 / 2020 pukul 13,00 WIB pada intinya perbincang-bincang,terkait, penjelasan masalah perkebunan dilapangan.

Sejak penggantian meneger, sepertinya ada yang di rasiakan oleh perusahan,karena ktu maupun menejer akhir- akhir ini elergi menerima tamu. Apalagi wartawan dan LSM begitulah saat ini,keadaan perusahan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, lahan tersebut tepatnya di desa Pamesi kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis provinsi Riau.

Didalam pertemuan, meneger dan ktu memaparkan luas lahan perkebunan tersebut, kurang lebih 5830 hektar sedang luas lahan yang memiliki ijin 860 hetar, telah memiliki hak guna usaha (HGU) itu lah lahan yang di kelola oleh PT SIS. adapun karyawan tetap yang berada di lokasi perkebunan lebih kurang sekitar 25 kepala keluarga yang menjadi karyawan tetap, bahkan keseluruhan karyawan telah memiliki legal standing yang memenuhi unsur sebagai persyaratan di perusahaan, dan seluruh karyawan terdaftar di Disnaker kabupaten Bengkalis,itulah keterangan ktu.

Masih menurut manajer dan KTU (kepala Tata Usaha red) PT SIS bahwa pihak perkebunan juga memakai pihak ke tiga untuk perwatan sawit dan juga di bagian pemupukan dan perawatan jalan di areal perkebunan.

Di tempat terpisah awak media mapikor-news.com dan ketua LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Rustam Damanik mengatakan,ya kita dari control sosial mengharapkan agar pihak perusahaan agar dapat bekerja sama dengan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan kita juga pihak perusahaan harus tanggap dan bijaksana dalam pengelolaan hak karyawan dan juga pihak ke tiga dari pekerja di perkebunan tersebut.

Menurut ( LSM,) Indonesia Invetigasi koropsi (IIK) begitu juga untuk pemerintah yang ada pertanggung jawaban kepada pemerintahan pusat dan daerah untuk taat kepada aturan yang di berlakukan oleh pemerintah ,sebab peran serta masyarakat dan perusahaan di bidang apa saja, apalagi yang menyangkut pajak perusahaan sangat di harapkan guna untuk pembangunan di daerah maupun di pusat, demi untuk kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia secara utuh dan adil tegasnya singkat, Rustam Damanik. (Hrp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *