Home » Daerah » Matta Institute Minta KPU Lampung Tengah “Tunda” Hasil Pilkada Hingga Sidang Dugaan Money Politik Selesai

Matta Institute Minta KPU Lampung Tengah “Tunda” Hasil Pilkada Hingga Sidang Dugaan Money Politik Selesai

565 views

Bandar Lampung | www.mapikor-news.com — Penggiat Anti Korupsi, Transparansi dan Hukum yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Transparansi Institute ( Matta Institute ) meminta secara tegas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah untuk menunda penetapan pemenang Pilkada 2020, hingga proses peradilan gugatan dugaan kejahatan money politik di Bawaslu serta tahapan peradilan lain nya selesai.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) di kabupaten Lampung Tengah marak dengan kejahatan money politik yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pola kerja dinilai terstruktur dan masiv, hal tersebut tentunya menodai proses pesta demokrasi juga hak rakyat dalam mencari kepala daerah yang bersih , berintergeritas serta Pro rakyat.

Agung Pradana , SE , Koordinator Matta Institute saat memberikan keterangan nya kepada awak media mengatakan, jika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  terbukti melakukan pelanggaran politik uang maka sesuai  Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

“Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ketentuan pidana bisa dikenakan sanksi bagi pemberi maupun penerima, Juga pembatalan sebagai Paslon atau kata lain adalah Pasangan tersebut dikenai sangksi ‘Diskualifikasi’.” Urai Aktivis yang dikenal kritis ini.

Agung Pradana menambahkan, politik uang atau Money Politik dapat merusak tatanan demokrasi dan melecehkan pemilih. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi komitmen bersama pilkada harus berjalan berintegritas tanpa politik uang dan kecurangan.

” Pada proses pilkada terdapat tiga subjek yang bisa dikenai sanksi pidana ketika pelanggaran politik uang terjadi. Peserta pilkada atau calon kepala daerah, tim sukses, pihak pemberi, relawan dan masyarakat yang menerima suap dan menjual suara calon tertentu dapat dikenakan sanksi.” Tambahnya.

Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

“Pelanggaran money politik TSM bisa saja dilakukan orag lain seperti simpatisan atau tim kampanye. Jika terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” sebutnya. Ia menambahkan, untuk ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat 1 menyebut setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).’ urai aktivis yang dikenal kritis ini.

Seperti diketahui , Pasangan No Urut 2 yaitu Musa Ahmad dan Ardito Wijaya telah dilaporkan Bawaslu Provinsi Lampung serta Bawaslu RI terkait Kejahatan Money Politik.

Hal tersebut sesuai surat yang ditujukan ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor : 01/PL/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Serta Bawaslu RI pada 11 / 12 lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Bawaslu Provinsi Lampung ,  Fatikhatul Khoiriah mengatakan, laporan tersebut diterima Bawaslu Provinsi Lampung dari tim pemenangan pasangan calon bupati nomor urut 3 Nessy-Imam Suhadi. Ada pun pihak terlapor, merupakan pasangan calon nomor urut 2 Musa Ahmad-Ardito Wijaya.

“Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Nessy-Imam meregistrasi laporannya, seraya menyerahkan 48 bukti pendukung kepada Bawaslu Provinsi Lampung. Politik uang TSM tersebut, diduga terjadi di 17 dari 28 kecamatan di Lampung Tengah,” kata Fatikhatul Khoiriah dalam rilis keterangan resmi yang diterima, Sabtu (12/12/2020).

Laporan sudah diterima Bawaslu Lampung dengan Nomor: 01/PL/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020. Namun dalam telaah awal, Bawaslu Provinsi Lampung meminta pihak pelapor untuk memperbaiki laporannya terhitung tiga hari kerja dari tanggal 9 Desember 2020.

“Apabila laporan tersebut telah diperbaiki dan dinyatakan lengkap, Bawaslu Provinsi Lampung akan menyelesaikan dugaan politik uang TSM tersebut selama 14 hari kerja. Ini akan diawali dengan sidang pendahuluan yang sudah ditetapkan pada Senin 14 Desember 2020 mendatang,” ujar Fatikhatul Khoiriah. (Yudha Saputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *